Pengamat politik menilai lonjakan suara Gerindra masih didorong kuat oleh figur Prabowo, sementara basis massa tradisionalnya dinilai masih cair dan rawan berpindah. Pemisahan jadwal Pileg DPR dan DPRD dianggap menjadi keuntungan regulasi bagi partai ini.
PARTAI Gerindra menargetkan kemenangan mutlak pada Pemilu 2029 untuk kembali mengantarkan Presiden Prabowo Subianto pada periode kedua sekaligus menguatkan kekuatan di lembaga pemilihan legislatif.
Saat ini Partai Gerindra mempunyai kursi terbanyak ketiga di DPR sejumlah 86 kursi. Di depannya, ada Partai Golkar pada urutan kedua sebanyak 102 kursi dan PDIP sebanyak 110 kursi.
Hasil survei menunjukkan hasil sesuai harapan Gerindra. Rilis Poltracking Indonesia menyebutkan pada Oktober 2026, elektabilitas Gerindra melonjak hingga 22,9%, mengungguli PDIP yang mengantongi 13,4 persen dan Partai Golkar sebanyak 9,1 persen.
Survei Parameter Politik Indonesia menunjukkan hasil serupa. Elektabilitas Partai Gerindra mencapai 18,3 persen, disusul PDI-P sebesar 14,0 persen, dan Partai Golkar 13,0 persen.
Adapun survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juli 2026 dengan pertanyaan semi-terbuka mencatat elektabilitas Gerindra di angka 16,9 persen. Posisi berikutnya ditempati PDIP dengan 11,7 persen, disusul Golkar 9,6 persen.
Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso kepada Swara Indonesia Raya mengungkapkan pemilih Partai Gerindra secara bulat menginginkan Prabowo kembali maju pada Pilpres 2029.
“Kami optimistis (memenangi Pemilu 2029) berdasarkan data-data yang ada. Apalagi jika program prioritas Pak Prabowo berhasil dieksekusi dan itu bermanfaat bagi rakyat, itu akan menambah optimisme Pak Prabowo akan menang pada periode kedua,” ujar Sugiat, Senin (2/11/26) malam.
Gerindra gerak cepat dengan menggelar konsolidasi internal untuk menjaga momentum elektabilitas. Partai fokus merapikan struktur kepengurusan hingga ke tingkat anak ranting, sekaligus mengawal keberhasilan program prioritas pemerintah.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad melantik pengurus DPD dan DPC se-Provinsi Banten di ICE BSD, Tangerang, Minggu (1/11) menegaskan pentingnya kesiapan mesin partai untuk agenda Pemilu 2029 mendatang.
"Kita harus kompak, kita harus bersatu, dan kita harus punya satu tujuan, yaitu memenangkan partai kita dan menyukseskan pemerintahan presiden kita dan berlanjut 2029-2034," seru Dasco secara tegas di depan para kader.
Selain strategi agresif menggaet pemilih, Gerindra juga menyiapkan strategi bertahan untuk menghadapi berbagai serangan negatif yang bisa menggerus elektabilitas partai maupun Presiden Prabowo.
Sugiat mengatakan partainya tidak menggunakan jasa buzzer (pendengung) bayaran, tapi mengandalkan pasukan siber organik ideologis. “Seluruh infrastruktur partai bisa menjelaskan secara objektif program-program pemerintahan Presiden Prabowo,” jelasnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, menilai tren positif elektabilitas Partai Gerindra masih murni didorong oleh figur personal Prabowo Subianto pasca-Pilpres 2024.
Partai Gerindra masih menghadapi tantangan untuk mendongkrak elektabilitasnya berdasarkan kepuasan pada kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan.
Menurut Dedi, Partai Gerindra memang mempunyai potensi unggul pada Pemilu 2029, namun peta persaingan parlemen masih sangat dinamis. Partai ini juga harus mewaspadai tidak adanya basis massa tradisional yang punya loyalitas tinggi, sehingga suara pemilih bisa berpindah sewaktu-waktu.
“Gerindra tergolong partai dengan karakteristik pemilih yang loyalitasnya tidak cukup kuat dan masih potensial berpindah,” ujar dia.
“Hanya sedikit partai yang memiliki pemilih tetap dominan, seperti PDIP, PKS, PKB, hingga PAN. Selebihnya sangat mengandalkan momentum dan strategi kampanye menjelang hari pencoblosan,” paparnya.
Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan mengatakan keuntungan terbesar Gerindra pada Pemilu 2029 justru lahir dari perubahan regulasi pemilu nasional, terutama pemisahan waktu antara Pileg DPR dan DPRD.
Menurut dia, pemisahan jadwal Pileg DPR dengan DPRD membuat arena kompetisi di tingkat akar rumput tidak sekompleks pemilu serentak sebelumnya.
“Kompetisi mendatang hanya fokus level pusat, sehingga partai yang memiliki asosiasi terkuat dengan figur capres dalam hal ini Gerindra berpeluang besar memonopoli, atau efek ekor jas (coattail effect), dibanding partai lain di koalisi,” jelas Yusak kepada Swara Indonesia Raya, Senin (2/11/26) malam.
Program-program unggulan pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) menurut Yusak tidak bisa mengunci dukungan hanya pada Gerindra, namun partai mitra koalisi juga ikut berebut dukungan politik dari program tersebut.
Menurut Yusak, program paling efektif memompa suara di akar rumput sebenarnya adalah bantuan sosial tunai.
Karena itu, tantangan utama Prabowo dan Gerindra pada Pemilu 2029 mendatang adalah menetapkan program yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan memaksakan eksekusi seluruh program prioritas di tengah penyempitan ruang fiskal.
Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Said Aldi Al Idrus mengatakan partainya juga menyiapkan strategi menghadapi Pemilu 2029 mendatang.
Menurut dia, fokus utama partai adalah menjaga soliditas kader dan aktivitas sosial di tengah masyarakat. Langkah nyata yang mereka lakukan antara lain penyaluran bantuan sosial bagi korban banjir bandang di Aceh Tamiang, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Tim kami siaga di Aceh Tamiang sejak hari kedua pasca-bencana hingga saat ini untuk mendampingi warga dan membenahi rumah ibadah maupun masjid,” tuturnya.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga memperkuat konsolidasi organisasi dan manajemen saksi sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029 untuk menghadapi berbagai dinamika penyelenggaraan pemilu.
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (BP3) DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan tahun depan, harus menjadi momentum partai untuk menguatkan jaringan, dan peningkatan kapasitas seluruh elemen relawan serta calon saksi.
PKS menargetkan perolehan 87 kursi DPR atau 15 persen perolehan suara nasional. “Karena itu perlu penguatan manajemen saksi, peningkatan kapasitas relawan, konsolidasi struktur, serta pembangunan ekosistem gerakan yang terbuka dan kolaboratif,” ujar dia dalam siaran pers.