Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga PT Djarum memecah produksi rokok ke sejumlah perusahaan terafiliasi untuk menekan cukai yang dibayarkan, praktik yang disebut telah berlangsung sejak 2010. KPK membantah bertindak terburu-buru dan menyatakan penyidikannya sudah berjalan sejak September.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan modus korupsi cukai rokok yang melibatkan PT Djarum. Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan, dugaan praktik tersebut telah berlangsung sejak 2010.
“Iya, betul (dugaan tersebut terjadi sejak 2010),” kata Taufik kepada wartawan, Senin (2/11/2026).
Dalam kasus ini, PT Djarum diduga menghindari pembayaran cukai sesuai ketentuan dengan memecah produksi rokok ke sejumlah perusahaan terafiliasi. Melalui skema tersebut, cukai rokok yang dibayarkan menjadi lebih rendah sehingga penerimaan negara dari sektor cukai tidak maksimal.
Pada kesempatan terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, lembaga antirasuah itu menduga terdapat pengondisian agar PT Djarum tidak membayar cukai sesuai dengan angka yang telah ditetapkan.
“Jadi, yang seharusnya dibayar sekian, misalnya, tetapi kemudian dilakukan pengaturan sehingga pembayarannya tidak sesuai dengan semestinya. Praktik-praktik ini diduga sudah dilakukan selama beberapa tahun,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.
Oleh karena itu, kata Budi, penyidik KPK menyasar dokumen-dokumen pada tahun-tahun tertentu saat melakukan penggeledahan. “Dalam kegiatan penggeledahan kemarin, penyidik menyasar atau menelusuri dokumen-dokumen yang sesuai dengan tempus delicti (waktu terjadinya perkara),” ujarnya.
Di sisi lain, KPK masih mendalami ada tidaknya pemberian sejumlah uang oleh PT Djarum kepada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. “Ini masih didalami. Oleh karena itu, penyidik juga kemarin menggeledah Kantor Bea Cukai Kudus, Semarang, ataupun Jawa Tengah,” katanya.
Bantah Terburu-buru
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah penggeledahan kantor PT Djarum dan sejumlah lokasi terkait di Kudus, Jawa Tengah, dilakukan secara mendadak atau terburu-buru.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut penyidikan perkara dugaan korupsi penerimaan negara dari sektor cukai tersebut telah dipersiapkan sebelum menjadi perhatian publik.
Setyo mengatakan, KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum untuk mengusut dugaan perkara tersebut. Menurut dia, pelaksanaan upaya paksa berupa penggeledahan baru dilakukan setelah melalui persiapan dan penyesuaian sumber daya.
“Ini kan masih proses sprindik umum,” kata Setyo saat memberikan keterangan di Gedung KPK.
Dia membantah anggapan bahwa penggeledahan dilakukan secara terburu-buru. Setyo menyebut proses penyidikan telah berjalan sebelum perkara tersebut ramai diperbincangkan.
“Enggak adalah itu. Karena apa? Sprindiknya itu sudah beberapa, ini kan bulan November ya, kurang lebih kalau enggak salah, sebelum orang ramai itu, di September kami sudah ada sprindik itu,” ujarnya.
Setyo menjelaskan, pelaksanaan penggeledahan baru dilakukan setelah penyidik mempersiapkan kebutuhan operasional. Dia menyebut kegiatan upaya paksa tersebut telah direncanakan sebelumnya.
“Kebetulan itu pelaksanaan kegiatan upaya paksanya baru dilakukan minggu lalu, jadi kelihatan mungkin ada yang memiliki kesan bahwa, 'Oh ini kok buru-buru?' Enggak, sudah beberapa waktu, dan itu sudah disiapkan,” kata Setyo.
Dia mengungkapkan, rencana pelaksanaan upaya paksa sebenarnya telah disiapkan sejak akhir Oktober. Namun, pelaksanaannya sempat terkendala ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran.
“Bahkan sebenarnya di awal itu lebih kurang kalau enggak salah ya, di akhir Oktober itu sudah mau rencana kegiatan upaya paksa. Tapi masih terkendala dengan sumber daya manusianya, ada yang tugas tempat lain dan lain-lain. Termasuk juga anggarannya waktu itu belum keluar karena kan kami bekerja berdasarkan anggaran berbasis kinerja,” jelasnya.
Setyo menambahkan, perkara yang sedang disidik berkaitan dengan dugaan penyimpangan di sektor cukai. “Jadi kalau masalah detail kasusnya sebagaimana yang sudah sedikit banyak disampaikan, ya berkaitan dengan dugaan tentang cukai,” ujarnya.
Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026 dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Pada 21 Juli 2026, KPK mengumumkan pengembangan perkara itu melalui penerbitan dua surat perintah penyidikan (sprindik).
Sembilan Orang Ditetapkan Sebagai Tersangka
Hingga September 2026, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari unsur Bea Cukai, mereka adalah Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Sisprian Subiaksono, Kepala Seksi Penindakan II Orlando Hamonangan, Kepala Seksi Intelijen Cukai Budiman Bayu Prasojo, Kepala Kantor Bea Cukai Kediri Gatot Heroe Hernanda, dan pejabat fungsional Bea Cukai Madya Ahmad Dedi.
Adapun dari pihak swasta, tersangka ialah pemilik Blueray Cargo John Field, Manajer Operasional Dedy Kurniawan, dan Ketua Tim Dokumentasi Importasi Andri. Para tersangka tersebut berasal dari perkara awal hasil OTT, sedangkan sprindik umum terkait PT Djarum belum menetapkan tersangka.
Pada 28 Oktober 2026, KPK kembali mengumumkan pengembangan perkara tersebut melalui penerbitan satu sprindik umum. Setelah itu, KPK menggeledah Kantor Bea Cukai Kudus dan kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah. Sehari berikutnya, KPK melanjutkan penggeledahan terhadap enam perusahaan terafiliasi PT Djarum di Kudus.
Pada 30 Oktober 2026, KPK kembali menggeledah sejumlah lokasi, yakni Kantor Bea Cukai Semarang serta Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Semarang, Jawa Tengah.
Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti adanya kerugian negara pada sektor cukai yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
“Ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penerimaan negara. Artinya, berkaitan dengan kerugian keuangan negara atau Pasal 2, Pasal 3, atau di KUHP Pasal 603, 604 yang berkaitan dengan cukai,” kata Budi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026).
Djarum Menghormati Proses Hukum
Pihak PT Djarum tidak memberikan jawaban saat dihubungi untuk menanyakan perihal dugaan korupsi cukai yang terjadi sejak tahun 2010. Namun, sebelumnya pihak PT Djarum mengatakan pihaknya menghormati penyidikan kasus dugaan korupsi yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami menghormati proses hukum,” kata Manajer Komunikasi Korporat PT Djarum Budi Darmawan saat dihubungi di Jakarta, Jumat (30/10/2026), dikutip dari Antara.
Selain itu, Budi mengatakan PT Djarum menghormati kegiatan penggeledahan yang dilakukan KPK di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.