Kapolri menerbitkan surat edaran untuk melarang personel kepolisian menggunakan vape. Larangan ini resmi berlaku sejak SE Kapolri diterbitkan pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Polri resmi melarang seluruh personel menggunakan rokok elektrik atau vape. Larangan ini berlaku setelah Polri menerbitkan Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik Atau Vape Bagi Seluruh Personel.
Larangan ini berlaku di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja. Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengaku surat edaran tersebut mulai berlaku sejak diterbitkan pada Jumat (30/10/2026).
Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) di lingkungan Polri. Mulai dari Mabes Polri, Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), hingga Kepolisian Sektor (Polsek). Personel yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Isir menuturkan, kebijakan tersebut merupakan langkah proaktif Polri merespons perkembangan modus penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang terus mengalami perubahan. Termasuk dengan memanfaatkan perangkat rokok elektrik.
Menurutnya, modus peredaran narkotika kini telah merambah penggunaan narkotika berbentuk cair. Kepolisian telah menemukan narkotika berupa etomidate dan kokain yang disamarkan melalui perangkat vape.
Inilah yang menjadi pertimbangan diterbitkannya kebijakan pelarangan vape bagi personel Polri. Etomidate telah diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.
“Hal itu menjadi perhatian serius karena secara kasat mata kandungannya tidak selalu dapat dibedakan antara cairan biasa dan cairan yang mengandung narkotika,” tutur Isir dalam keterangan resmi, Minggu (1/11/2026).
Isir menambahkan, Polri sebagai institusi penegak hukum tidak hanya berfokus pada penindakan perkara narkotika. Polri juga mengambil langkah pencegahan dari dalam institusi. Polri menginisiasi kebijakan pelarangan penggunaan vape di lingkungan internal sebagai bentuk komitmen nyata dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
“Kami berharap langkah yang dimulai dari internal Polri ini dapat menjadi contoh dan diikuti oleh lingkungan institusi maupun elemen masyarakat lainnya. Upaya memerangi narkoba membutuhkan komitmen bersama, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga pencegahan dan perubahan perilaku,” tegasnya.
Polda Jatim langsung menindaklanjuti dan melaksanakan Surat Edaran Kapolri tersebut. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abast menegaskan, pelarangan ini berlaku bagi seluruh PNPP, mencakup anggota Polri maupun aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Polri.
Polda Jatim akan melakukan sosialisasi dan pengawasan internal secara berkelanjutan di seluruh satuan kerja, mulai tingkat polda hingga polsek. "Apabila ditemukan adanya pelanggaran, tentunya akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Abast, Senin (2/11/2026).
Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara) Brigjen Pol Andi Syahriful Taufik meminta jajaran Polda Kaltara tidak memberikan celah terhadap penyalahgunaan narkoba. Ia menegaskan bakal menindak tegas personel Polda Kaltara yang masih menggunakan vape. “Apabila masih ditemukan personel yang menggunakan vape, akan saya tindak tegas,” ujar Kapolda Andi.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mendorong pelarangan total peredaran vape. Kapolri telah menemui Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk meminta fatwa haram terhadap rokok elektrik atau vape. Kapolri Suyudi mengaku, BNN dan Polri tidak bisa membedakan secara kasat mata antara bahan kimia biasa dengan kimia narkotika.
Terlebih, jika narkoba dikemas dengan wangi-wangian dan berhasil diekstrak dalam bentuk lain. “Vape adalah salah satu pintu masuk narkotika, yang mana evolusi perubahan narkotika dunia, termasuk Indonesia, dari yang bentuknya padat menjadi cair, dan pintu masuknya adalah vape,” tegas Kapolri Suyudi.
Larangan ASN
Sebelum institusi Polri, pelarangan penggunaan vape sudah diberlakukan di institusi Pemerintah Provinsi Sumatra Utara. Pelarangan penggunaan vape untuk aparatur sipil negara (ASN), non-ASN, hingga pegawai BUMD itu diberlakukan setelah diterbitkan Instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/3/INST/2026 tentang Pelarangan Vape atau Rokok Elektrik.
Instruksi ini ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sumatra Utara pada 3 Juni 2026. Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya mengaku pihaknya sedang berupaya merevisi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
"Revisi ini dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, termasuk mengantisipasi munculnya narkoba jenis baru," tutur Surya dikutip Antara.
Anggota DPRD Sumut Aripay Tambunan mengaku pihaknya akan berkonsultasi dengan Kementerian Perdagangan terkait rancangan peraturan daerah soal vape ini. Selama ini, peredaran vape dilegalkan oleh Kementerian Perdagangan.
"Karena keberadaannya saat ini dibolehkan atau legal, kita mau memperjelas ini. Kalau memang masuk kategori berbahaya, mau tidak mau peredarannya harus diberantas,” tegas Aripay.
Fatwa Haram
MUI saat ini masih mempertimbangkan seluruh aspek untuk menerbitkan fatwa terkait vape. MUI Provinsi Jawa Timur sudah menerbitkan fatwa haram terhadap rokok elektrik atau vape. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, Faris Khoirul Anam, mengatakan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2026 menyebutkan penggunaan vape atau cairannya sebagai sarana penggunaan, penyimpanan, penyembunyian, maupun memperluas narkotika dan zat adiktif lainnya dinyatakan haram.
“Intinya apabila suatu cairan vape itu terbukti mengandung kokain atau zat terlarang lainnya dan digunakan sebagai sarana untuk mengonsumsi zat tersebut, hukumnya jelas haram,” kata Faris kepada Swara Indonesia Raya.
Sementara, Ketua MUI Lampung Moh Mukri mengaku jika vape terbukti berdampak buruk dan membahayakan kesehatan, pihaknya akan segera mengeluarkan fatwa haram. “Bahkan berdasarkan pernyataan dari Kementerian Kesehatan, rokok elektrik yang mengandung zat narkoba sangat membahayakan kesehatan serta keselamatan manusia," kata Mukri yang juga Ketua PBNU Bidang Lingkungan itu.
Sebelumnya, hasil riset BRIN mengungkap penggunaan vape berkaitan dengan masalah kesehatan seperti diabetes, paru, hingga pankreas. Hasil riset menunjukkan 100 persen diabetes dan 92 penyakit paru berkaitan dengan penggunaan rokok elektrik. Saat ini, pengguna vape di Indonesia telah mencapai empat juta orang.