Komnas HAM, PBNU, ISESS, dan Komisi III DPR mendesak Propam Polri serta Kompolnas memeriksa dugaan pelanggaran prosedur dan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive force) oleh aparat Polda Jateng saat menggeledah Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an, Sukoharjo.
KOMNAS HAM meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri serta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memeriksa secara independen dugaan pelanggaran prosedur penggeledahan dan penyitaan di Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an, Sukoharjo, Jawa Tengah.
Desakan serupa juga dilayangkan oleh ormas, lembaga kajian, hingga anggota DPR yang menilai polisi berlebihan dalam menggunakan kekuatan untuk menggeledah pondok pesantren yang dihuni santriwati, ustadzah, dan balita itu.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengatakan pemeriksaan diperlukan untuk memastikan penggeledahan tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip HAM, terutama perlindungan terhadap anak dan perempuan serta privasi penghuni pesantren.
“Penegakan hukum harus tetap berjalan dan pelaku pembakaran serta perusakan warung harus diproses sesuai hukum. Namun, penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum dan mencederai HAM,” kata Anis.
Sebelumnya, polisi pada Selasa (27/10/2026) sekitar pukul 03.20 WIB menggeledah Pesantren Hamalatul Qur’an karena diduga menjadi tempat persembunyian salah satu terduga kasus pembakaran warung makan di Sukoharjo.
Berdasarkan kronologi yang disusun oleh Yayasan Dakwah dan Sosial Al-Mukmin, polisi dari Polda Jateng, Polres Sukoharjo dan Satuan Brimob memaksa masuk ke tempat yang dihuni oleh 12 santriwati berusia 10-16 tahun dan empat orang ustadzah.
Aparat tidak memberikan kesempatan para santriwati menggunakan penutup kepala, bahkan sempat menodongkan senjata, serta menarik santriwati.
Sebanyak 15 penghuni pondok, termasuk dua balita berusia tiga dan lima tahun kemudian dibawa ke Polsek Mojolaban dan Polres Sukoharjo untuk menjalani pemeriksaan. Mereka baru diizinkan pulang setelah dimintai keterangan.
“Menurut keterangan Yayasan yang diperoleh Komnas HAM, mereka tidak didampingi wali maupun kuasa hukum,” ujar Anis.
Komnas HAM meminta audit keabsahan surat izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo serta pemeriksaan atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat.
Selain itu juga meminta pemulihan psikologis bagi penghuni yang diduga mengalami trauma akibat peristiwa tersebut.
“Perlindungan anak dan perempuan harus menjadi perhatian dalam setiap proses penegakan hukum. Termasuk ketika aparat melakukan penggeledahan di lingkungan pendidikan dan keagamaan,” ujar Anis.
Pendamping Perempuan dan Anak
Pengamat dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto, meminta polisi mengusut secara transparan dugaan pelanggaran prosedur, penggunaan kekuatan yang berlebihan, serta perlakuan intimidatif terhadap santriwati.
“Polisi tidak boleh menjadi sumber ketakutan bagi masyarakat yang seharusnya dilindungi,” kata Bambang kepada SWARA Indonesia Raya pada Senin (2/11/2026).
Penggeledahan di pondok putri seharusnya melibatkan polisi perempuan (polwan), tokoh agama, hingga pendampingan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
“Kewenangan penegakan hukum tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan prinsip legalitas, proporsionalitas, penghormatan terhadap HAM, dan perlindungan kelompok rentan,” tegasnya.
Bambang mendesak Kapolri dan Kapolda Jawa Tengah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan operasi. Terutama soal dasar hukum, perencanaan operasi, komposisi personel, penggunaan senjata, hingga tindakan anggota terhadap para santriwati.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kikin Abdul Hakim meminta polisi mengusut kasus tersebut secara profesional, adil, dan transparan.
Polisi menurut Gus Kikin, harus memperhatikan hak-hak warga, termasuk perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak yang berada di lokasi penggeledahan.
“Kalau ada yang melanggar hukum, proses sesuai hukum. Kalau ada tindakan aparat yang dipersoalkan, periksa secara terbuka sesuai prosedur,’ ujar dia.
“Semua harus mendapatkan perlakuan yang adil. Jangan sampai ada pihak yang tidak bersalah ikut dirugikan.”
Polisi Dalami Janji Keluhan Masyarakat
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan bahwa polisi mendengar kritik dan keluhan yang disampaikan masyarakat. Dia juga menyampaikan empati kepada pihak-pihak yang terdampak, termasuk santri.
Menurutnya, laporan dan informasi yang diterima akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk oleh fungsi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
“Kami memandangnya sebagai bahan perbaikan dan evaluasi. Pendalaman tersebut diperlukan untuk memastikan setiap tahapan tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan,” kata Isir.
Berdasarkan keterangan Polda Jawa Tengah, kata dia, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran, ancaman, dan perusakan sebuah warung makan di Sukoharjo pada 12 September 2026.
Dalam perkara itu, penyidik telah mengamankan seorang tersangka berinisial S dan kemudian melakukan pencarian terhadap seorang lainnya berinisial I yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Dalam upaya tindak lanjut penggeledahan, menurut Isir, Polda Jawa Tengah juga sudah melibatkan Polisi Wanita (Polwan) dalam kegiatan di lokasi yang ditempati sejumlah santri perempuan. Selain itu, ada juga pendampingan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo.
Polda Jawa Tengah juga menyiapkan pendampingan psikologis dengan melibatkan asosiasi psikologi bagi santri yang terdampak. Selain itu, keluhan mengenai barang-barang yang dibawa dari lokasi penggeledahan juga ditindaklanjuti.
Lanjut dengan Prosedur Ketat
Indonesia Police Watch (IPW) mendukung Polda Jawa Tengah mengembangkan kasus ini, termasuk jika ada dugaan keterlibatan jaringan terorisme.
Namun, prosedur hukum yang diterapkan harus ketat dan penyidik harus memastikan seluruh proses penyidikan berjalan profesional dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Penyidik menurut dia juga perlu mempertimbangkan perkembangan pengungkapan jaringan terorisme di sejumlah daerah pada Oktober 2026.
“Penggeledahan dan pemeriksaan oleh polisi terhadap saksi-saksi dibenarkan untuk mengungkap dugaan tindak pidana. Termasuk masuk ke tempat-tempat yang diduga terkait dengan tindak pidana,” ujarnya.
Namun, penggeledahan harus memenuhi prinsip hukum termasuk ketentuan mengenai izin pengadilan, pendampingan ketua lingkungan hingga HAM.
“Penggeledahan harus memenuhi prinsip hukum prosedural dan akuntabel. Ada ketentuan izin pengadilan, pendampingan ketua lingkungan setempat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ujar Sugeng.
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Mabes Polri lebih berhati-hati saat menghadapi kasus yang melibatkan anak dan perempuan. Perlindungan terhadap mereka, menurut Nasir harus menjadi perhatian utama.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, tetapi tidak boleh mengabaikan prosedur dan prinsip-prinsip kemanusiaan,” kata Nasir dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/11/2026).