LANGKAH Kementerian Hukum (Kemenkum) memblokir 700.000 badan usaha dan yayasan yang belum melaporkan beneficial ownership (BO) harus diikuti pengecekan dan audit untuk mencegah upaya menyembunyikan pengendali utama.
Peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono mengatakan pemblokiran pemerintah ini hanya upaya administratif, padahal dalam perspektif kejahatan keuangan dan standar transparansi korporasi global upaya ini harus diikuti uji material.
Menurut Agus, pemblokiran terhadap entitas pasif atau non-koperatif hanya menyentuh satu sisi dari pemenuhan kewajiban administratif.
"Ada sisi yang jauh lebih krusial yang kerap menjadi celah sistemik, yaitu kualitas serta keabsahan data dari badan usaha yang sudah melaporkan pemilik manfaatnya," ujar dia saat dihubungi Swara Indonesia Raya, Selasa (27/10/2026).
Hal ini penting untuk diteliti lebih jauh karena mekanisme pelaporan BO di Indonesia berbasis self-assessment atau deklarasi mandiri oleh korporasi.
"Kemenkum perlu menjelaskan sejauh mana verifikasi lapangan dan verifikasi silang data berbasis risiko telah dijalankan terhadap BO yang terdaftar," ujar dia.
Menurut dia pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi melalui rezim BO menuntut integrasi data antara Kemenkum, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK), serta perbankan.
.
Ketidakcocokan antara pemilik manfaat terdaftar di AHU online dengan profil tradisi keuangan pajak merupakan indikator utama red flagPeneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono
"Ketidakcocokan antara pemilik manfaat terdaftar di AHU online dengan profil tradisi keuangan pajak merupakan indikator utama red flag," tambahnya.
Tanpa adanya integrasi data yang terverifikasi, keterbukaan BO yang ada saat ini berisiko menjadi ilusi transparansi.
Keberhasilan transparansi menurut dia diukur dari sejauh mana negara mampu membongkar kepemilikan terselubung pada entitas aktif, yang melaporkan data BO namun manipulatif.
Sebelumnya, Kementerian Hukum memblokir sekitar 700.000 badan usaha dan yayasan yang belum melaporkan pemilik manfaat akhir.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, pemblokiran dilakukan sebagai upaya memperkuat transparansi dan memperbaiki tata kelola administrasi badan usaha di Indonesia.
“Sampai dengan hari ini masih terdapat kurang lebih 700.000 badan usaha maupun yayasan yang kami blokir karena belum melaporkan beneficial ownership-nya,” kata Supratman dalam konferensi pers di Jakarta, Senin
Tanpa mekanisme cross-check atau audit substantif yang ketat, BO yang masuk ke sistem Administrasi Hukum Umum (HU) rentan berisi data-data manipulatif.
Antara lain nominee agreement (perjanjian pinjam nama), identitas palsu, atau sosok perantara yang sengaja dipasang untuk menyembunyikan pengendali utama (ultimate beneficial owner/UBO).
Menurut Supratman, pelaporan BO diperlukan untuk mengidentifikasi pemilik manfaat akhir suatu badan usaha, termasuk jaringan afiliasinya.
Keterbukaan informasi tersebut juga bertujuan mencegah praktik penggunaan nama pihak lain atau nominee untuk menyamarkan pemilik sebenarnya.
Pemblokiran itu merupakan bagian dari pembenahan tata kelola yang dilakukan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum. Pada 2025, jumlah entitas yang sempat diblokir tercatat hampir mencapai dua juta.
Kementerian Hukum menduga sebagian dari 700.000 badan usaha dan yayasan yang masih diblokir tersebut sudah tidak beroperasi. Dugaan itu muncul karena tidak adanya pembaruan data maupun upaya pelaporan BO dari pengelola entitas terkait. “Dugaan kami, karena tidak ada pertambahan ataupun upaya untuk melakukan pelaporan sistem BO-nya, kami mungkin untuk sementara berkesimpulan bahwa jangan-jangan badan usaha yang 700.000 ini sekalipun terdaftar di AHU, tetapi sesungguhnya mungkin sudah tidak beroperasi,” ujarnya. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Hukum berencana memasukkan badan usaha yang tidak kunjung melaporkan BO ke dalam daftar khusus badan usaha tidak aktif.
Jadi kami bisa tahu sampai lini terakhir siapa sebenarnya pemilik manfaat dari sebuah badan usahaMenteri Hukum Supratman Andi Agtas
“Karena itulah nanti statusnya, kalau dia badan usaha, akan kami masukkan dalam list badan usaha yang sudah tidak aktif,” kata Supratman.
Dia menjelaskan, keterbukaan informasi pemilik manfaat juga dapat membantu aparat penegak hukum menelusuri pihak yang bertanggung jawab dalam suatu perkara.
“Jadi kami bisa tahu sampai lini terakhir siapa sebenarnya pemilik manfaat dari sebuah badan usaha,” katanya.
Supratman mengingatkan bahwa badan usaha dan yayasan yang diblokir tidak dapat mengakses sejumlah layanan, termasuk melakukan transaksi atau berhubungan dengan lembaga perbankan, selama kewajiban pelaporan BO belum dipenuhi.