KPK menggelar operasi tangkap tangan ke-23 sepanjang 2026 di Klaten, Jawa Tengah. KPK mengonfirmasi Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo salah satu yang diamankan.
DUA operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam satu pekan ini menambah daftar panjang pejabat yang terjerat kasus rasuah.
Hingga Jumat (16/10/2026), lima orang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana siap pakai untuk penanganan bencana di BNPB.
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar (UAI), Prof Suparji Ahmad menilai keberhasilan dalam OTT KPK jadi alarm pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, di satu sisi operasi senyap itu dianggap keberhasilan. Namun, di sisi lain, hal itu menunjukkan upaya pencegahan korupsi belum sepenuhnya berhasil.
Ini bisa menjadi prestasi karena KPK bisa menangkap para terduga pelaku. Tapi di sisi lain juga menjadi suatu kegagalan, karena KPK gagal mencegah (kasus korupsi).tutur Suparji pada Swara Indonesia Raya, Jumat (16/10/2026).
Ia juga menyoroti soal tak ada efek jera dari para koruptor di Indonesia. Pakar hukum pidana ini menilai, hukuman ringan terpidana korupsi jadi salah satu penyebab koruptor tak jera. Suparji mencontohkan negara Cina yang menurutnya berhasil memberantas korupsi dengan penerapan hukuman berat, berupa hukuman mati.
Ketua Senat Akademik UAI Jakarta ini mengusulkan penerapan hukuman yang berat dan pemiskinan koruptor bisa jadi salah satu solusi agar koruptor jera.
Hukum yang berat yang terbukti korup dan miskinkan.tegas Suparji
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengakui masih adanya celah pada sistem dan tata kelola di pemerintah yang membuat pejabat terjerat korupsi. Ia mengeklaim, KPK sudah berupaya menutup celah agar korupsi tak bisa dilakukan. Namun, hal ini sangat tergantung pada pelaksana kuasa dan anggaran di masing-masing lembaga.
Setyo juga memastikan, KPK selaku berusaha menuntut hukuman pidana yang berat pada setiap tersangka korupsi. Bahkan, purnawirawan Polri ini mengaku bakal menuntut lebih berat koruptor yang berulang kali terjerat kasus yang sama (residivis).
“Terhadap pelaku berulang, pasti akan dituntut lebih tinggi. Bahkan jika memungkinkan untuk lokasi lapasnya pun, ditempatkan yang pengamanannya tingkat tinggi,” ujar Setyo kepada Swara Indonesia Raya, Jumat (16/10/2026).
Pasal pemberatan
Dalam perkembangan kasus BNPB, KPK membagi dalam dua klaster untuk para tersangka. Pertama, menggunakan Pasal 12i UU 20/2001 tentang konflik kepentingan. Klaster kedua tentang pasal suap. KPK tidak menerapkan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor dalam kasus ini.
Beleid Pasal 2 ayat 2 menyebutkan soal ancaman pidana mati dapat dijatuhkan jika dilakukan dalam keadaan tertentu. Kondisi tertentu dalam pasal ini dijelaskan sebagai kondisi ekstrem yang dijadikan alasan pemberatan pidana secara limitatif.
Antara lain, jika korupsi dilakukan terhadap dana penanggulangan situasi keadaan bahaya, dana penanggulangan bencana alam nasional, dana penanggulangan akibat kerusuhan, dana penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.
Mantan ketua KPK Agus Rahardjo menilai hukuman yang membuat jera harus diterapkan jika korupsi terbukti terjadi di BNPB. Ia juga mengatakan harus ada komitmen kuat dari Presiden untuk pemberantasan korupsi. Bisa dari pencegahan maupun penindakan.
Kalau benar-benar terjadi korupsi (BNPB), hukumannya harus benar-benar membikin jera.ujar Agus pada Swara Indonesia Raya, Jumat (16/10/2026).
Agus menilai masih ada celah terkait penghasilan ASN yang diduga memicu mereka mencari celah untuk mencari tambahan. Menurutnya, untuk menutup celah itu, remunerasi gaji ASN harus diwujudkan.
Sementara, mantan pegawai KPK, Yudi Purnomo mengatakan korupsi dana bencana tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ia meminta KPK menjerat para tersangka korupsi dengan hukuman maksimal. Sebab, para tersangka dinilai tidak memiliki empati karena lembaga ini langsung berhubungan dengan penanganan bencana.
“Hukuman bagi pelaku ini tentu adalah hukuman yang maksimal,” kata Yudi kepada Swara Indonesia Raya.