Kepolisian telah menetapkan 245 perseorangan dan 20 perusahaan sebagai tersangka karhutla. Penyidik Bareskrim Polri juga sudah merekomendasikan pencabutan izin 23 perusahaan penyebab karhutla.
BARESKRIM Polri menetapkan empat perusahaan yang merupakan penanaman modal asing (PMA) sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keempat korporasi yang jadi tersangka karhutla yakni dua perusahaan merupakan PMA asal Singapura, satu dari Malaysia, dan satu merupakan PMA asal Korea Selatan.
“Korporasi tersebut adalah PT HKI (PMA Singapura), PT RKA (PMA Malaysia), PT API (PMA Korea Selatan, dan PT AI (PMA Singapura),” tutur Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin saat konferensi pers, Kamis (29/10/2026).
Selain empat korporasi PMA asing, Bareskrim Polri juga menetapkan 16 perusahaan dalam negeri sebagai tersangka karhutla. Total perusahaan yang ditetapkan tersangka sebanyak 20 korporasi. Polisi telah menerima 104 laporan dugaan keterlibatan perusahaan terkait karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare.
Asep mengatakan, penetapan tersangka pada empat korporasi yang mendapat modal asing dilakukan karena diduga terkait kebakaran di kawasan konsesi. Asep menegaskan, pengungkapan ini jadi bagian Polri menindak korporasi yang dinilai memiliki keterkaitan dengan karhutla. Penyidik Bareskrim Polri juga merekomendasikan pencabutan izin usaha terhadap 23 korporasi yang diduga terkait karhutla.
Rekomendasi tersebut didasarkan hasil penyidikan dan sejumlah indikator. Antara lain kebakaran berulang, titik awal api di wilayah konsesi serta tidak memadainya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran. Selain penanganan terhadap korporasi, kepolisian juga memproses perkara yang melibatkan pelaku perseorangan.
Secara nasional, Bareskrim Polri mencatat 287 laporan polisi dengan 245 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus karhutla yang mencakup luas lahan sekitar 5.859,12 hektare. Asep menegaskan penegakan hukum dilakukan berdasarkan alat bukti melalui pendekatan scientific crime investigation dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Proses penanganan perkara terhadap korporasi, kata Asep, masih terus berjalan sehingga jumlah tersangka dapat bertambah sesuai hasil penyidikan. "Rekomendasi pencabutan izin tersebut menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran karhutla, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian. Adapun keputusan pencabutan izin tetap bergantung pada proses dan kewenangan instansi terkait," kata Asep.
Staf Humas Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Yola Meilisa mengaku saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi dengan pihak internal terkait usulan pencabutan izin dari Bareskrim Polri. “Kami juga enggak bisa langsung menjawab dengan cepat. Mungkin butuh waktu karena ini butuh koordinasi satu dengan yang lainnya,” ujar Yola saat dihubungi Swara Indonesia Raya, Jumat (30/10/2026).
Sebelumnya, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengaku, penyidik mengembangkan temuan dan alat bukti terkait karhutla. Hal ini untuk mengungkap pihak paling bertanggung jawab terjadinya karhutla di lahan konsesi.
“Penanganan kebakaran hutan harus menyentuh sampai pada pihak yang bertanggung jawab. Beriringan dengan giat pemadaman karhutla yang terus dilakukan saat ini, telah ditemukan dugaan pelanggaran perizinan,” kata Dwi dari keterangan tertulis, Kamis (29/10/2026).
Dwi mengatakan, dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, Kemenhut menerapkan pendekatan multidoor. Yakni, melalui sanksi administratif, proses pidana, serta potensi gugatan ganti kerugian atas kerusakan ekosistem hutan. Selain mengembangkan penyelidikan dan penyidikan, Kemenhut juga mengawasi pelaksanaan sanksi administratif. Terutama terkait pemenuhan kewajiban pemulihan ekosistem oleh pemegang izin di kawasan terdampak karhutla.
Buka Identitas Korporasi
Pengkampanye Hutan dan Lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Umi Ma’rufah meminta Bareskrim Polri membuka identitas dan informasi 23 perusahaan yang direkomendasikan dicabut izinnya. Menurut Umi, keterbukaan informasi diperlukan untuk memastikan perusahaan dapat diketahui publik. Termasuk apakah bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri (HTI), atau pertambangan.
“Bareskrim perlu membuka informasi secara transparan dan memastikan rekomendasi tersebut ditindaklanjuti melalui proses penegakan hukum dan pencabutan izin sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Umi kepada Swara Indonesia Raya, Jumat (30/10/2026).
Umi menilai penanganan kasus karhutla tidak boleh hanya menyasar perusahaan atau pelaksana operasional di lapangan. Pemerintah perlu menelusuri struktur korporasi yang lebih luas, termasuk hubungan kepemilikan, perusahaan induk, dan aliran modal.
Menurutnya, penelusuran tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang mengambil keputusan sekaligus memperoleh keuntungan dari aktivitas perusahaan. “Penegakan hukum harus menjangkau penanggung jawab utama, termasuk pemilik manfaat (beneficial owner), apabila ditemukan bukti keterlibatan mereka,” ujarnya.
Umi menambahkan, pencabutan izin dan sanksi pidana terhadap korporasi tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan karhutla. Perusahaan yang terbukti bertanggung jawab juga harus diwajibkan memulihkan lingkungan serta membayar ganti rugi atas kerusakan ekologis sesuai tingkat kerugian.
“Korporasi yang terbukti bertanggung jawab harus diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan dan membayar ganti rugi atas kerusakan ekologis sesuai tingkat kerugian,” tegas Umi.
Perampasan Keuntungan
Sementara, Wakil Ketua Komisi IV DPR dari fraksi PDIP, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak 125 subjek hukum baik korporasi maupun perorangan yang telah diidentifikasi sebagai pelaku dugaan tindak pidana karhutla.
“Sejauh ini penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Kehutanan baru di sampai di level sanksi administratif berupa pembekuan izin maupun paksaan pemulihan ekosistem hutan,” kata Alex Indra Lukman dikutip Antara di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan ada laporan yang mengungkap, terdapat korporasi yang diduga jadi pelaku karhutla berulang. Menurut dia korporasi ini layak dijerat dengan dakwaan kumulatif dan pemberatan maksimum yang disertai pidana tambahan perampasan keuntungan ekonomis korporasi.
Wakil Ketua Komisi III DPR dari fraksi PKB, Rano Alfath meminta Polri menelusuri pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Mulai dari peran pengurus, pemberi perintah, pengambil keputusan, maupun pihak yang memperoleh manfaat dari perbuatan yang disangkakan. Penyidik juga diminta mendalami ada atau tidaknya kesengajaan, kelalaian, atau kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pencegahan dan pengendalian kebakaran.
“Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus tegas, profesional, dan berdasarkan bukti. Status investasi tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban," ujar Rano.