Regulasi seketat apapun pengawasan vape dinilai memiliki celah yang bisa dieksploitasi sindikat narkotika. Pelarangan total vape karena peredaran narkotika sudah dilakukan dalam bentuk likuid.
Dukungan pelarangan total peredaran rokok elektrik atau vape yang diusulkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mendapat dukungan berbagai pihak. Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto mengaku mendukung kebijakan untuk kesehatan masyarakat.
IDI menilai, baik rokok konvensional maupun elektrik, sama-sama menyebabkan masalah kesehatan. Terlebih, jika peredaran rokok elektrik dimanfaatkan segelintir pihak untuk mengedarkan narkoba.
“Ya baiknya dilarang total. Tapi kalau tidak memungkinkan, apa dikaitkan dengan tenaga kerja dan lain-lain, investasi, ya dilokalisir, gitu lho,” kata Slamet kepada Swara Indonesia Raya, Senin (26/10/2026).
Ketum IDI menambahkan, di beberapa negara, peredaran vape tidak dihilangkan total, tetapi dilokalisasi. Namun, kondisi di Tanah Air, hampir semua anak muda sekarang menggunakan vape. “Jadi menurut saya usulan BNN itu perlu didukung untuk menghindari ketergantungan kepada narkoba ya, itu kan adiksi,” tegas Slamet.
Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menilai pelarangan total rokok elektrik krusial dan mendesak. Saat ini peredaran rokok elektrik jadi celah dan dimanfaatkan bandar narkoba sebagai sarana memasukkan narkotika melalui likuid. Irma mengaku setuju pelarangan total rokok elektrik di Indonesia.
Menurutnya, negara-negara tetangga Indonesia sudah memberlakukan larangan serupa. Irma mengatakan, regulasi dan aturan turunan yang saat ini sudah ada belum cukup membendung penyalahgunaan vape jadi modus peredaran narkoba. Politikus Nasdem ini menegaskan, selama vape masih diizinkan beredar, regulasi seketat apa pun akan memiliki celah yang bisa dieksploitasi sindikat narkotika.
Aturan tersebut perlu dievaluasi dan direvisi dengan orientasi menuju pelarangan total, karena risiko kebobolannya jauh lebih besar daripada kemampuan pengendaliannya.Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago
Irma menambahkan, saat ini masalah utamanya adalah kapasitas pengawasan yang masih sulit menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Sebab, jumlah personel BPOM hanya terpusat di tingkat provinsi. “Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia inilah yang menjadi alasan terkuat mengapa pengetatan izin edar saja tidak cukup, melainkan harus bermuara pada pelarangan peredaran,” tegas Irma.
Direktur Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengaku pihaknya berupaya memperkuat pencegahan dan pengendalian rokok elektronik. Saat ini, Kemenkes merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan.
Sudah ada sejumlah pasal khusus terkait rokok elektrik dalam beleid PP 28/2024. Misalnya, pasal 432 mengatur ketentuan mengenai bahan tambahan dalam produk tembakau dan rokok elektrik. Sementara, pasal 434 mengatur larangan penjualan rokok elektrik kepada orang yang berusia di bawah 21 tahun dan perempuan hamil.
Nadia menegaskan tidak menutup kemungkinan adanya regulasi lebih lanjut berdasarkan perkembangan bukti ilmiah dan evaluasi kebijakan. “Kebutuhan rekomendasi atau regulasi lebih lanjut akan dipertimbangkan berdasarkan perkembangan bukti ilmiah, evaluasi kebijakan, serta koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait,” tutur Nadia kepada Swara Indonesia Raya, Minggu (25/10/2026).
Nadia menegaskan, hasil riset BRIN menambah bukti ilmiah mengenai potensi dampak rokok elektrik atau vape terhadap kesehatan. Temuan ini membantah persepsi yang menempatkan vape sebagai produk yang lebih aman dibanding rokok konvensional.
Padahal, aerosol rokok elektrik juga dapat mengandung nikotin dan zat lain yang berpotensi membahayakan kesehatan. Terutama, temuan BNN dan Polri yang menemukan kandungan narkotika dalam cairan rokok elektrik.
“Namun, temuan penyalahgunaan narkotika pada sampel tertentu tidak berarti seluruh produk rokok elektronik mengandung narkotika,” tegas Nadia.
Nadia menegaskan, hasil riset BRIN menambah bukti ilmiah mengenai potensi dampak rokok elektrik atau vape terhadap kesehatan. Temuan ini membantah persepsi yang menempatkan vape sebagai produk yang lebih aman dibanding rokok konvensional.
Padahal, aerosol rokok elektrik juga dapat mengandung nikotin dan zat lain yang berpotensi membahayakan kesehatan. Terutama, temuan BNN dan Polri yang menemukan kandungan narkotika dalam cairan rokok elektrik.
“Namun, temuan penyalahgunaan narkotika pada sampel tertentu tidak berarti seluruh produk rokok elektronik mengandung narkotika,” tegas Nadia.
Sebelumnya, pelarangan rokok elektrik secara total disuarakan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Bahkan, usulan ini disampaikan saat Jenderal Suyudi masih menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Usulan tersebut dilontarkan Suyudi ketika menghadiri rapat bersama Komisi III DPR membahas Rancangan Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika pada 7 April 2026.
Menurut Suyudi, pelarangan total rokok elektrik ini dibutuhkan karena peredaran narkotika saat ini sudah dilakukan dalam bentuk likuid vape. Suyudi menyebut sejumlah negara di ASEAN sudah melarang peredaran vape. Misalnya, Vietnam, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Laos.
Jenderal Suyudi menjelaskan, dari hasil pengujian 341 sampel cairan vape, ada 11 sampel mengandung kanabinoid sintetis atau senyawa ganja sintetis. Ada juga satu sampel mengandung methamphetamine atau sabu, dan 23 sampel terbukti mengandung etomidate atau obat bius.
Hingga kini, sebanyak 1.386 zat psikoaktif baru atau new psychoactive substances (NPS) berhasil diidentifikasi yang beredar di seluruh dunia. Sementara, sebanyak 175 jenis NPS sudah teridentifikasi beredar di Indonesia.