KPK menggeledah Kantor Pusat PT Djarum dan KPPBC Kudus, guna menyita bukti terkait dugaan suap (kickback) dan celah sistemik dalam tata kelola pita cukai yang berpotensi merugikan penerimaan negara.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Pusat PT Djarum dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus, Jawa Tengah, Rabu (28/10/2026).
Penggeledahan terkoordinasi ini dilakukan guna mengusut dugaan kebocoran penerimaan negara serta indikasi aliran uang timbal balik (kickback) dalam pengurusan pita cukai hasil tembakau.
Operasi penindakan yang berlangsung selama delapan jam tersebut menyasar sejumlah ruangan strategis, mulai dari area pelayanan pengambilan pita cukai hingga ruang pimpinan.
Dari dua lokasi tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen pembukuan dan Barang Bukti Elektronik (BBE) yang dimasukkan ke dalam dua koper, satu tas punggung, serta satu kardus untuk diteliti lebih lanjut oleh tim analisis forensik digital.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penggeledahan itu.
Ia menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari penyidikan umum yang diterbitkan pada Oktober 2026, untuk menelusuri potensi tindak pidana korupsi pada pos penerimaan cukai nasional.
"Beberapa yang diamankan di antaranya dokumen dan juga barang bukti elektronik, di mana perkara ini diduga berkaitan dengan penerimaan negara dari bidang cukai."
"Semuanya masih didalami, apakah kemudian ada kickback ataupun dugaan pemberian yang dilakukan oleh PT Djarum kepada oknum di Bea dan Cukai berkaitan dengan pita cukai," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Budi menambahkan, proses hukum ini masih berada pada tahap permulaan, sehingga penyidik belum menetapkan tersangka spesifik dalam surat perintah penyidikan (sprindik) umum tersebut.
"Perkembangannya akan kami periksa terlebih dahulu, harap bersabar," ujarnya kepada Swara Indonesia Raya, Kamis (29/10/2026).
Merespons tindakan hukum tersebut, manajemen korporasi hasil tembakau itu menyatakan sikap kooperatif terhadap seluruh rangkaian proses penyidikan yang sedang berjalan.
"Kami menghormati dan menaati hukum," kata Corporate Communication Senior Manager Group Djarum Budi Darmawan. (*)