Rekomendasi ini akan diperdalam lebih lanjut oleh pemerintah, termasuk dalam proses perumusannya nanti.
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pasal kerugian negara tidak bakal dihapus dalam Undang-undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Dalam rekomendasi awal yang diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2026, Luhut memastikan tidak ada poin mengenai penghapusan pasal kerugian negara.
"Tidak ada rekomendasi Dekonas (DEN) untuk menghapus pasal kerugian negara, yang kita cari adalah kepastian hukum."
"Ekonomi tidak akan berjalan tanpa kepastian hukum yang jelas, dan kita harus berani menyempurnakan perbaikan UU Tipikor, agar lebih selaras dengan standar United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang sudah diratifikasi 20 tahun lalu, namun belum diimplementasikan optimal," jelas Luhut usai bertemu Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Kementerian Hukum, Kantor Staf Presiden, Kejaksaan Agung, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk menyampaikan hasil kajian DEN terkait UU Tipikor, di kantornya, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Berdasarkan kajian mendalam selama enam bulan terakhir yang melibatkan banyak pakar hukum, DEN merumuskan empat usulan penyempurnaan utama.
Pertama, penyempurnaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor/Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP.
Menguatkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan 604 KUHP melalui penetapan tingkat kesengajaan (mens rea) sesuai standar internasional, serta mengacu pada amanat Mahkamah Konstitusi (MK), perhitungan kerugian keuangan negara harus jelas, terukur, dan objektif sesuai Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026.
Kedua, penambahan ketentuan Policy and Business Judgment Rule untuk melindungi kebijakan bisnis yang diambil dengan iktikad baik, sesuai prosedur tata kelola yang benar, dan bebas dari konflik kepentingan.
Ketiga, menambahkan ketentuan korupsi yang selama ini belum diatur kuat dalam hukum nasional, seperti tindak pidana penyuapan terhadap pejabat publik asing (Bribery of Foreign Public Officials).
Keempat, menyiapkan Omnibus Law Keuangan Negara, guna mempertegas batas antara kekayaan BUMN dan keuangan negara.
Rekomendasi kajian DEN ini akan diperdalam lebih lanjut oleh pemerintah, termasuk dalam proses perumusannya nanti.
“Ekonomi tidak akan jalan tanpa kepastian hukum yang jelas."
"Jadi kita sama-sama mesti berani membuat satu keputusan yang sudah sekian puluh tahun kita tidak lakukan."
"Kita sudah ratifikasi dua puluh tahun, tapi kita belum implementasikan UNCAC ini. Jadi saya kira mesti kita perjelas,” imbuh Luhut.
Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), wacana DEN meredefinisi tindak pidana korupsi dengan mendegradasi unsur kerugian keuangan negara, patut diwaspadai.
Alasannya, titik masalah pasal 2 dan 3, atau sebagaimana diatur pada pasal 603 dan 604 KUHP yang menjadi polemik, pada dasarnya terletak pada penyalahgunaan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum, bukan penormaan.
"Kedua, kriminalisasi terhadap kegiatan dan keputusan bisnis terletak pada politisasi dan gagalnya sistem akuntabilitas serta business governance," ujar Ibrahim, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, lewat keterangan tertulis kepada Swara Rakyat Indonesia, Rabu (28/10/2026).
Ketiga, lanjut Ibrahim, korupsi berkembang semakin kompleks dan kerap tidak menunjukkan pola sederhana seperti suap menyuap, pemerasan, atau pemberian gratifikasi secara langsung.
Kita harus berani menyempurnakan perbaikan UU TipikorLuhut Binsar Pandjaitan, Ketua DEN
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menilai ada kekeliruan diagnosa masalah di balik usulan DEN.
Menurut ICW, masalahnya bukan terletak pada rumusan dari pasal 2 dan 3 UU Tipikor, melainkan penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum.
Sehingga, mengubah atau merumuskan ulang pasal tersebut tidak menyembuhkan penyalahgunaan, tetapi justru menjadi celah baru untuk melindungi pemburu rente dan hambatan baru pemberantasan korupsi.
ICW menuturkan, ada norma yang dimaksudkan untuk memitigasi kriminalisasi keputusan bisnis, yaitu business judgment rule, yang memberi perlindungan terhadap keputusan bisnis yang diambil secara patut.
"Munculnya kekhawatiran DEN perihal kriminalisasi keputusan bisnis, semestinya dijawab dengan menjaga operasionalisasi unsur-unsur dalam pasal tersebut, di mana bukan merugikan keuangan negara dapat dikatakan sebagai an sich korupsi, akan tetapi suatu tindakan abuse of function yang merugikan keuangan negara yang dikatakan korupsi dalam Pasal 603 dan 604 KUHP," ulas Ibrahim.
Sehingga, lanjutnya, upaya koreksi dan mitigasi tersebut seharusnya ditempatkan pada aspek penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, bukan penormaan hukum.
"Jika benar pernyataan Luhut, Presiden Prabowo telah menyetujui usulan itu, artinya Prabowo tengah menciptakan batu penghambat baru bagi janji antikorupsi dan berbagai program strategis pemerintah, yang membutuhkan instrumen antikorupsi tegas," tambah Ibrahim. (*)