KPK menggelar 36 operasi tangkap tangan sepanjang kepemimpinan Presiden Prabowo. Di tahun ketiga, Prabowo disarankan mengejar pengembalian aset yang dikorupsi.
Dua tahun Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sudah melakukan operasi tangkap tangan sebanyak 36 kali. Jumlah ini baik dua kali lipat dibandingkan tahun kedua presiden sebelumnya. Pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof Suparji Ahmad menilai tingginya jumlah OTT memperlihatkan praktik korupsi masih jadi persoalan serius.
Namun, Suparji menegaskan, jumlah OTT tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran efektivitas pemberantasan korupsi. Ia menyebut ukuran yang lebih substantif terkait efektivitas pemberantasan korupsi adalah kualitas penyidikan dan penuntutan, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menurunnya praktik korupsi, hingga pengembalian kerugian negara.
“OTT merupakan instrumen penindakan, sedangkan tujuan utama pemberantasan korupsi adalah menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan berintegritas,” tutur Suparji kepada Swara Indonesia Raya, Jumat (23/10/2026).
Suparji menyarankan, prioritas utama tahun ketiga Presiden Prabowo adalah memperkuat pemberantasan korupsi melalui integrasi pencegahan, penindakan, dan pemulihan aset hasil kejahatan. Pemerintah perlu memperkuat transparansi dan pengawasan pengelolaan keuangan negara. Terutama pada sektor pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengelolaan sumber daya alam, hingga BUMN.
“Pemberantasan korupsi perlu berorientasi pada penelusuran dan perampasan hasil kejahatan, sehingga pelaku tidak dapat menikmati keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum,” tegas Suparji.
Pemberantasan korupsi perlu berorientasi pada penelusuran dan perampasan hasil kejahatan.Pakar hukum pidana UAI, Suparji Ahmad
Analis LAB45, Pasha Nur Fauzan, juga berpendapat keberhasilan pemberantasan korupsi tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya operasi penindakan. Menurut dia, pemerintah juga perlu menunjukkan kemajuan pencegahan dan pembenahan sistem yang membuka peluang terjadinya korupsi.
“Terkait intensitas OTT itu merupakan capaian yang patut dicatat. Apakah itu bisa dinilai sebagai indikator keberhasilan, saya rasa di situ kita harus berhati-hati agar penilaian tidak hanya berpusat pada banyaknya penindakan, tetapi juga dari sisi pencegahan,” kata Fauzan kepada Swara Indonesia Raya.
Fauzan menambahkan, pemberantasan korupsi juga perlu melihat bentuk-bentuk penyimpangan yang tidak selalu melibatkan transaksi uang secara langsung. Menurutnya, pemahaman mengenai korupsi perlu mencakup penggunaan pengaruh, praktik kronisme, hingga penyalahgunaan jabatan.
Fauzan menyoroti dua program pemerintah yang masih memiliki kerentanan terhadap penyalahgunaan jika tak disertai tata kelola dan pengawasan kuat. Dua program tersebut yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“MBG, KDMP, yang saya nilai secara desain sangat rentan disalahgunakan,” kata Fauzan.
Selain itu, Fauzan menilai Pemerintahan Presiden Prabowo perlu memperkuat efek jera terhadap pelaku korupsi. Misalnya dengan memperluas efektivitas perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Hal ini karena motif ekonomi menjadi salah satu pendorong kejahatan tersebut.
“Sejauh mana efek jera, saya rasa masih bisa ditingkatkan. Melihat korupsi ini kejahatan dengan motif ekonomi, saya rasa pemerintah bisa mempertimbangkan untuk mempertajam hukuman melalui perampasan aset tindak pidana korupsi,” tegas Fauzan.
Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mengatakan, salah satu keberhasilan penegakan pemberantasan korupsi adalah memastikan aset negara yang dikorupsi dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Selain itu, keberhasilan penegakan hukum era Prabowo ditentukan oleh kemampuan negara memastikan pelaku dihukum setimpal. Keberhasilan juga bisa diukur pada sistem pemerintahan yang dibangun semakin bersih dari praktik korupsi.
“Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada menghukum pelaku, tetapi juga harus memastikan aset negara yang dirampas atau dirugikan bisa dikembalikan untuk kepentingan rakyat,” ujar Rudianto dikutip Antara.
Rudianto menuturkan, berdasarkan data pemerintah, pemulihan aset negara melalui Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri sepanjang 2025 mencapai Rp28,6 triliun. Dari total aset pemulihan aset tersebut, sebanyak Rp24 triliun merupakan pemulihan aset perkara korupsi dari Kejaksaan Agung.