Partai Golkar berada di pusaran politik kekuasaan Indonesia selama lebih dari enam dekade dan konsisten mendominasi perolehan suara pemilu pada posisi tiga besar, namun tak pernah sekalipun ketua umum partai ini menduduki jabatan presiden.
PADA Selasa, 20 Oktober 2026, partai berlambang pohon beringin ini memeringati hari jadi yang ke-62 di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta digelar acara sederhana.
Hanya doa bersama dan tasyakuran dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan sosial yang dijadwalkan berlangsung sepanjang Oktober hingga November 2026.
Di balik kesederhanaan itu, Ketua Umum Bahlil Lahadalia tiba-tiba menyampaikan fakta menarik: meski Golkar berdiri sejak 1964 dan rutin ikut pemilu sejak 1971, belum pernah ada ketua umumnya yang menjadi presiden.
"Kalau kita melihat sejarah Partai Golkar, sejak lahir pada 1964, ikut Pemilu sejak 1971, belum pernah ada ketua umumnya yang menjadi presiden," ujar Bahlil kepada wartawan.
Bahlil melanjutkan, Golkar lahir untuk mewujudkan cita-cita negara. Tidak semata-mata, menjadikan ketua umum sebagai presiden atau wakil presiden.
Kalau kita melihat sejarah Partai Golkar, sejak lahir tahun 1964, pemilu tahun 1971, belum pernah ada ketua umumnya yang menjadi presidenKetua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia
“Partai Golkar ini lahir untuk menjadi instrumen politik negara dalam mewujudkan cita-cita negara," ujar Bahlil.
Cita-cita negara inilah yang menjadi doktrin Golkar yaitu keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
"Untuk apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kesejahteraan, pendidikan, dan macam-macam. Itu maksud saya. Apa tujuannya Partai Golkar? Ya naikkan kursi. Itu doktrinnya," ujar dia.
Di lembaga legislatif kekuatan Partai Golkar tidak pernah dianggap remeh. Sejak orde baru, partai kuning ini tidak pernah terlempar dari posisi tiga besar dalam perolehan suara pemilu.
Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan mengatakan meski Bahlil menyatakan Partai Golkar tidak mengejar kursi capres atau cawapres untuk ketua umumnya, namun pernyataan itu sebenarnya sinyal bahwa partai tengah mempertimbangkan kadernya sendiri berlaga pada Pilpres 2029.
“(Presiden dan Wapres) Itu dua posisi penting kepemimpinan nasional, capaian puncak dalam berpolitik. Apa benar Partai Golkar tidak mencapai hal itu?” ujar dia pada Swara Indonesia Raya, Kamis (22/10/26).
Bahlil menurut dia figur pemimpin yang lahir dari kalangan akar rumput dan cocok maju sebagai capres atau cawapres pada Pilpres 2029 mendatang.
Dia sosok yang menginspirasi banyak orang dan mampu menerobos pagar kuat kepemimpinan personal-oligarkis yang melanda banyak parpol di Indonesia.
“Bahlil sudah pecahkan rekor di Partai Golkar, rakyat jelata mampu memimpin partai besar sekelas itu,” ujar dia.
Pernyataan petinggi partai untuk mencalonkan kembali Prabowo Subianto pada Pilpres 2029 menurut Yusak sekadar sopan santun dan hasil kalkulasi politik jangka pendek.
“Tentu tidak etis kalau Bahlil sendiri yang bicara capres, bisa kena tendang koalisi. Tapi tidak ada komitmen politik yang bisa dipastikan seratus persen, apalagi pelaksanaanya masih jauh,” ujar dia.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarok menilai bahwa sebagai partai besar dan berpengalaman Golkar seharusnya sudah mampu menempatkan kadernya di kursi kepresidenan.
Tapi saat ini dia melihat Partai Golkar tidak percaya diri dengan kondisi internal yang tidak mempunyai kader populer.
“Dulu yang dimajukan seperti Pak Abu Rizal Bakrie, Airlangga Hartarto. Mereka tidak memiliki akar kuat di arus bawah. Makanya perlu adakan konvensi capres seperti jaman Akbar Tandjung dulu,” ujar dia.
Untuk Pilpres 2029 mendatang, Golkar seharusnya berani memasang target yang lebih tinggi, paling tidak mendapatkan jatah cawapres sebagai syarat koalisi.
“Banyak kepala daerah dari Golkar. Ini juga mestinya harus disuarakan para kader, supaya tidak hanya di pinggiran kekuasaan,” ujar dia.
Banyak kepala daerah dari Golkar. Ini juga mestinya harus disuarakan para kader, supaya tidak hanya di pinggiran kekuasaanPengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarok
Sepanjang sejarah partai, ketua umum yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden hanya Sudharmono. Dia menjadi ketua umum pada periode 1983–1988, dan menjadi wapres pada periode 1988–1993, mendampingi Presiden Soeharto.
Selain itu memang ada dua tokoh besar berlatar belakang Golkar yang berhasil menembus puncak piramida eksekutif, yakni B.J. Habibie dan Jusuf Kalla. Namun keduanya mencapai posisi tersebut saat tidak menjabat sebagai ketua umum.
Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto yang lengser di tengah krisis multidimensi. Saat mengucapkan sumpah presiden, Habibie adalah Wakil Presiden yang menjabat dewan pembina, bukan ketua umum.
Beda lagi dengan Jusuf Kalla, dia mendapatkan kursi wapres terlebih dahulu bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), baru kemudian memenangkan Munas Golkar pada Desember 2004.
Peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Achyar mengatakan Golkar seperti mempunyai trauma karena setiap kali memaksakan capresnya maju dan selalu berakhir dengan kekalahan.
Seperti kekalahan Wiranto pada 2004, Jusuf Kalla pada 2009 dan pencapresan Aburizal Bakrie pada 2024 yang kandas sebelum sempat bertarung.
“Partai Golkar punya mesin politik yang teruji, namun miskin magnet elektoral dan strukturnya kuat hingga desa. Pilpres adalah kontes figur, bukan kontes organisasi,” ujar dia.
Karena itu kemudian Golkar belajar bahwa lebih aman menjadi pemegang saham pemerintahan daripada pemilik yang merugi. Masalahnya, pelajaran itu lama-lama berubah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan berubah menjadi identitas.
Partai Golkar kaya mesin politik yang teruji, namun miskin magnet elektoralPeneliti senior Populi Center, Usep Saepul Achyar
Pilihan untuk “tidak nyapres” saat ini bagi Partai Golkar adalah pilihan paling rasional, karena belum ada data survei yang menempatkan Bahlil sebagai kandidat kompetitif. Selain itu dalam kabinet yang presidennya berniat maju lagi, menunjukkan ambisi capres sama dengan menempatkan diri sebagai rival.
“Tidak nyapres” adalah bahasa kesetiaan sekaligus polis asuransi jabatan,” ujar dia.
Untuk mewujudkan ambisinya, menjelang Pemilu 2029 Golkar bisa melakukan berbagai negosiasi dengan figur-figur yang bisa membawa suara pemilih. Selain itu juga melakukan investasi politik pada figur muda untuk berkontestasi pada Pemilu 2034 mendatang.
“Di DPR, Golkar juga perlu kritis pada isu-isu yang dirasakan masyarakat agar 102 kursi yang dimiliki di parlemen, agar bisa menjadi kekuatan penyeimbang, bukan sekadar stempel,” ujar dia.
Kader Golkar sekaligus Anggota Komisi VIII DPR, Erwin Aksa juga memandang bahwa peran di DPR tetap menjadi prioritas utama saat ini, dibanding mengejar jabatan sebagai capres atau cawapres.
Hal ini dikarenakan DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan nasional.
“Dengan memperkuat keterwakilan di DPR, baik di tingkat pusat maupun daerah, Golkar memiliki ruang yang semakin besar untuk memperjuangkan kebijakan ekonomi,” ujar Erwin Aksa.
Menurut dia tantangan Golkar bukan hanya bagaimana memenangkan pemilu, tetapi bagaimana membangun kepercayaan masyarakat sebagai partai yang mampu menghadirkan solusi terhadap persoalan bangsa.