RUU Peradilan Militer Harus Segera Masuk Prolegnas Prioritas

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Presiden Prabowo Subianto mematuhi dan melaksanakan putusan MK serta memastikan tindak lanjutnya, melalui kebijakan dan langkah konkret pemerintah.

KontraS juga mendesak DPR dan pemerintah segera memasukkan revisi UU 31/1997 tentang Peradilan Militer, ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.

"Proses revisi harus dilaksanakan secara transparan, inklusif, dan partisipatif, dengan membuka ruang keterlibatan publik yang bermakna," kata Jane Rosalina, Plt Koordinator Bidang Eksternal Badan Pekerja KontraS, Kamis (15/10/2026).

KontraS juga meminta TNI menghentikan segala proses hukum yang berkaitan dengan tindak pidana umum, yang saat ini sedang berjalan, baik di Polisi Militer maupun di Peradilan Militer, hingga terbentuknya Undang-undang Peradilan Militer yang baru, selambat-lambatnya dua tahun, sesuai tenggat waktu yang diberikan oleh MK.

TNI Pasti Tunduk

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Muhammad Nas, memastikan TNI bakal tunduk pada putusan MK.

"Sebagai institusi negara yang taat hukum, TNI menghormati dan tunduk pada seluruh putusan Mahkamah Konstitusi," ucap Nas di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Putusan yang dikeluarkan oleh MK, kata Nas, memiliki hukum yang kuat.

Sehingga, sebagai institusi yang berada di dalam negara hukum, Nas memastikan TNI akan menjunjung tinggi prinsip negara hukum dengan menghormati putusan tersebut.

"TNI berkomitmen selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum (rule of law) serta supremasi hukum di Indonesia," imbuh Nas.

Senada, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menegaskan, TNI akan mematuhi konstitusi.

"Tentara itu taat konstitusi."

"Sekarang konstitusinya masih bicara itu, kita ikut."

"Nanti negara membuat seperti apa, itu yang kita ikuti," papar Tandyo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Sementara, Wakil Panglima TNI Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan, pihaknya bakal mempelajari putusan MK.

"Kita coba diskusikan sampai di mana sebetulnya perjalanan undang-undang tersebut ya, karena memang saya tidak terlalu menanganinya."

"Nanti mungkin ke depan mudah-mudahan saya coba pelajari," kata Maruli di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Mengenai mekanisme peradilan militer saat ini, Maruli mengatakan banyak prajurit yang melanggar aturan pidana dihukum berat, seperti dihukum penjara seumur hidup.

"Kita sudah di tentara berulang kali hukuman seumur hidup."

"Di tempat lain, saya pikir jarang," cetus Maruli.

Menurutnya, aturan hukum di lingkungan militer jauh lebih keras daripada peradilan umum.

"Saya kira sebetulnya secara aturan di militer itu jauh lebih keras."

"Ya, tetapi ada hal-hal yang mungkinkalau misalnya kita bisa mengikuti pengadilan tersebut, mungkin kita bisa tahu, oh kenapa nih terkesan ada pelanggaran seperti ini? Tetapi pengadilan menghukum lebih rendah, tetapi nanti saya coba detailkan lagi," ulas Maruli.

Kemenkum Mulai Kaji

Kementerian Hukum (Kemenkum) mengkaji putusan MK yang mewajibkan pemerintah dan DPR merevisi UU 31/1997 tentang Peradilan Militer, dalam waktu paling lama dua tahun.

Sekretaris Jenderal Kemenkum Nico Afinta mengatakan, kementeriannya masih menelaah dokumen putusan MK, untuk memahami secara menyeluruh substansi yang harus ditindaklanjuti.

"Terkait putusan MK tersebut, nanti mungkin akan dikaji oleh Kementerian Hukum."

"Kami sementara ini masih meneliti terlebih dahulu apa isi putusannya," cetus Nico, Jumat (16/10/2026).

Setelah proses penelaahan selesai, Kemenkum bakal berkoordinasi lebih lanjut, untuk menindaklanjuti putusan tersebut.

Ia mengatakan, pembahasan perubahan undang-undang akan melibatkan pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang.

"Nanti setelah diterima oleh Kementerian Hukum, tentunya kami akan melakukan koordinasi lebih lanjut terkait hasil dari putusan tersebut."

"Tentunya itu akan digodok oleh pemerintah bersama-sama DPR," tambahnya. (*)