EVALUASI TOTAL: Sebuah helikopter milik BNPB sedang bersiap mengudara. BNPB mengevaluasi keselamatan operasi udara karhutla setelah dua helikopter jatuh dalam empat hari, pekan lalu. DOK. BNPB
Swara Cendikia

Penanganan Karhutla Jangan 100% Andalkan Helikopter

Andrea Abdul Rahman Azzqy | Pengamat Keamanan dan Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur

Yaspen Martinus, Muhammad Hafid

DUA helikopter celaka saat terlibat dalam operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, hanya dalam waktu lima hari.

Kecelakaan pertama melibatkan helikopter Mi-17V5 milik TNI AD di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, pada 4 November 2026. Tiga personel meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut.

Lima hari kemudian, pada 8 November 2026, helikopter Eurocopter EC225LP Super Puma dengan registrasi VH-HGM yang dikontrak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jatuh di Sungai Barito, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Dari tiga awak helikopter, hanya dua orang yang ditemukan dalam kondisi selamat. Keduanya adalah pilot bernama Michael John Betterridge, warga Australia, dan Hugh Andrew John Page, warga Selandia Baru. Mereka menerima penanganan medis di Rumah Sakit (RS) TNI AU.

Sedangkan satu awak lainnya yang bertugas sebagai Helicopter Landing Officer (HLO) bernama Yayan Supyansuri, warga Indonesia, meninggal dunia.

Merespons dua insiden penerbangan helikopter dalam misi penanggulangan karhutla di Kalimantan itu, saya mempunyai beberapa catatan strategis yang perlu kita cermati secara logis dan koheren.

Secara akademis, terlalu dini untuk menyimpulkan penyebab tunggal dari kedua insiden ini, sebelum hasil investigasi resmi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan otoritas terkait, dirilis.

Tiga Faktor Ekstrem

Namun, dari perspektif kajian keamanan dan manajemen risiko operasional, rentetan anomali ini harus dibedah melalui kombinasi tiga faktor ekstrem yang saling berkelindan di lapangan.

Pertama, adanya faktor kompleksitas operasional low-level mission.

Low-level mission adalah misi penerbangan taktis yang dilakukan pada ketinggian yang sangat rendah dari permukaan tanah.

Misi pengeboman air (water bombing) menuntut helikopter melakukan manuver kritis berulang kali, seperti diam statis (hovering) rendah, dan mengangkat beban berat dari air secara mendadak.

Transisi mekanis ini memiliki risiko kegagalan aerodinamika yang sangat tinggi, jika terjadi gangguan sekecil apa pun di ruang udara yang sempit.

Kedua, degradasi lingkungan operasi akibat iklim mikro karhutla itu sendiri.

Suhu udara yang ekstrem, ketebalan asap yang memicu disorientasi spasial bagi kru penerbang, penetrasi partikel arang ke turbin mesin, hingga turbulensi udara panas (thermal updraft) secara akumulatif, menggerus performa mesin pesawat secara drastis di atas kertas standar operasional normal.

Terkait dengan pertanyaan mengenai kelaikan terbang (airworthiness), aspek kelaikan formal secara administratif dipastikan telah terpenuhi sebelum armada diizinkan lepas landas.

Baik helikopter militer maupun sipil sewaan, tunduk pada regulasi Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan, serta audit internal yang ketat.

Namun, celah krusial yang kerap luput dari perhatian adalah perbedaan mendasar antara kelaikan standar dan beban kerja ekstrem (high-tempo utilization).

Intensitas misi darurat bencana yang memaksa jam terbang menjadi sangat padat, berpotensi mempercepat kelelahan material (material fatigue) logam, di luar siklus estimasi perawatan berkala harian maupun mingguan.

Status armada pihak ketiga yang disewa oleh institusi sipil seperti BNPB, juga menuntut adanya mekanisme pengawasan berlapis, tanpa ada kompromi komersial demi keselamatan jiwa kru.

Ke depan, pemerintah dan pemangku kebijakan tidak boleh terjebak dalam perangkap ketergantungan absolut pada operasi udara (Air-Operations Dependency Trap).

Penanganan karhutla yang berkelanjutan tidak bisa lagi bertumpu 100 persen pada pengerahan helikopter di langit.

Langkah evaluasi taktis yang mendesak dilakukan adalah pengetatan tata kelola operator, audit sistem kontrak penanggulangan bencana, serta pemetaan ulang rintangan geografis di lokasi pengambilan air.

Di sisi lain, integrasi teknologi darat-udara harus dioptimalkan secara mutakhir.

Perlu penguatan kapasitas personel darat yang didukung oleh sistem deteksi dini berbasis Kecerdasan Buatan (AI), serta pemanfaatan pesawat tanpa awak (UAV/drone), untuk memantau pergerakan titik panas secara presisi.

Keselamatan awak penerbang kita harus ditempatkan sebagai prioritas absolut yang tidak bisa dinegosiasikan, mau tunggu korban berapa banyak lagi?

Menyikapi kejadian ini, BNPB berkomitmen memfasilitasi investigasi resmi oleh pihak berwenang, untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah munculnya spekulasi di tengah masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, BNPB akan mengevaluasi keselamatan operasi udara secara menyeluruh.

Evaluasi mencakup kesiapan teknis armada, prosedur pengambilan air (water bombing), kelaikan awak pesawat, serta kondisi cuaca dan karakteristik lokasi.

BNPB memastikan penanganan karhutla tetap berlanjut meski terjadi insiden tersebut.

Operasi darat akan diperkuat, sementara penugasan armada udara akan dievaluasi secara ketat. (*)

Kirimkan pemikiran orisinal Anda ke rubrik Dialektika Swara Indonesia Raya di surel: dialektika@swaraindonesiaraya.com.

- Panjang tulisan maksimal 7.000 karakter

- Sertakan biodata singkat, foto diri, dan nomor kontak

ANDREA ABDUL RAHMAN AZZQY

Siapa Ibrahim Maza? Pemuda Aljazair Bikin Lionel Messi Jatuh Hati

Kenalkan Carlos Forbs, Pengguna Baru Jersei Nomor 7 Portugal

Juventus Tertekan di Bursa Saham

Kemenbud Akui Museum Date Bisa Gaet Pengunjung Gen Z

MRT Jakarta Siapkan Integrasi TOD Pasar Senen, Lelang Stasiun Dibidik 2027