Kedaulatan Digital dan Kepercayaan Publik

PADA abad ke 21 ini dunia memasuki babak baru transformasi sosial-teknologi yang disebut sebagai era Society 5.0. Era ini ditandai dengan meleburnya ruang fisik dan ruang siber oleh masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sektor politik juga merasakan dampak yang sama dari peleburan ini (Cabinet Office of Japan, 2015). Peleburan ruang fisik dan siber ini diwarnai juga dengan keahadiran Artificial Intelligence (AI) sebagai salah satu kemajuan teknologi yang kerap dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Melalui peleburan ini tidak hanya penyelesaian persoalan sosial-ekonomi tetapi penyebaran informasi menjadi lebih cepat dan luas. Luasnya sektor yang terdampak oleh kemajuan teknologi di era Society 5.0.

Ini yang mendorong manusia sebagai pengguna untuk lebih menyoroti bahwa keberhasilan transformasi digital tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologi tetapi faktor sumber daya manusia itu sendiri.

Di samping efektifitas yang tercipta pada era Society 5.0 banyak hal yang juga harus diwaspadai, antara lain serangan siber, dominasi asing dalam layanan pengolahan data, disinformasi, konten illegal, kerentanan sistemik, bahkan ancaman cognitive warfare.

Ancaman-ancaman ini menimbulkan pertanyaan bagaimana pemerintah sebagai sumber daya manusia mempertahanakan kedaulatan digital agar tidak menjadi sumber ancaman yang lebih besar.

Ketika berbicara tentang ancaman dalam kedaulatan digital, seringkali fokus pembahasan berpusat pada faktor eksternal seperti oknum penyebar informasi palsu, perang informasi antar aktor, dan persaingan kekuatan bagi yang berkepentingan.

Namun, jika ditelaah lebih jauh peran faktor internal memainkan peran yang sama pentingnya. Pemahaman dasar kedaulatan digital menyatakan bahwa sebuah negara berhak untuk mengontrol dan mengatur data dan informasi digital yang diproduksi oleh masyarakatnya.

Hal ini lah yang menempatkan pemerintah sebagai otoritas tertinggi dalam pengelolaan informasi sebuah negara, sebagai aktor internal utama yang berperan penting dalam menjaga kemanan ruang fisik maupun digital, sekaligus memastikan terjaganya kedaulatan digital sebuah negara (Masakowski, 2022).

Melalui peleburan ruang fisik dan digital sistem pelayan publik juga memasuki era digitalisasi. Perubahan ini menuntut pemerintah untuk hadir tidak hanya di ruang fisik, tetapi juga di ruang digital.

Sehingga dalam menjaga keadulatan pemerintah dihadapkan dengan tantangan untuk menyeimbangkan kontrol dan tingkat kepercayaan publik. Dalam menjalankan fungsinya pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur, menyaring, membatasi bentuk, jumlah, dan alur digitalisasi.

Disisi lain masyarakat berhak atas kebebasan akses informasi dan berbagai bentuk kemajuan digitalisasi yang ada. Perlu digarisbawahi bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah mempengaruhi kedaulatan digital sebuah negara.

Waspadai "Cognitive Warfare"

Jika pemerintah tidak bisa menjaga keseimbangan anatara kontrol dan tingkat kepercayaan publik maka tinggi kemungkinan bagi terciptanya ruang kosong di antara ruang fisik dan digital ini.

Ruang kosong ini membuka celah yang mudah terisi dengan disinformasi dan propanganda sebagai bentuk upaya memicu cognitive warfare oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab (Komdigi, 2024).  

Melihat hal ini cognitive warfare mampu dicegah melalui kestabilan kedaulatan digital yang dapat tercipta jika pemerintah mampu mewujudkan digital trust. Data di lapangan menyatakan bahwa secara umum masyarakat Indonesia memiliki tingkat kepercayaan yang relative tinggi terhadap pemerintahnya.

Menurut survei, 74 persen orang Indonesia percaya bahwa negara dapat mengatur penggunaan AI dengan baik. Angka ini jauh melampaui median global sebesar 55% (Poushter et al., 2025).

Meskipun laporan Edelman Trust Barometer 2026 mencatat bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap institusi masih tergolong tinggi secara global, temuan tersebut juga mengungkap ancaman kecenderungan sikap tertutup (insularity)

Sekitar 66% publik cenderung ragu atau enggan memercayai pihak yang berbeda nilai, sumber informasi, maupun latar belakang. Kondisi krisis informasi ini makin mengkhawatirkan karena paparan terhadap pandangan politik yang berbeda tercatat menurun 11 poin sejak tahun sebelumnya.

Sementara kekhawatiran publik terhadap penyebaran misinformasi oleh pihak asing melonjak hingga 72 persen (naik 15 poin dibanding tahun lalu). Dalam koridor kedaulatan digital dan cognitive warfare.

Paduan antara tingginya angka insularitas dan maraknya krisis informasi mengindikasikan kerentanan kognitif yang signifikan, masyarakat yang terisolasi dalam echo chamber menjadi sasaran empuk manipulasi persepsi dan disinformasi terpolarisasi.

Jika tidak diimbangi dengan tata kelola AI yang transparan serta strategi komunikasi publik yang inklusif, celah ketertutupan ini berpotensi dieksploitasi oleh aktor siber asing untuk memecah belah solidaritas sosial dan mengikis legitimasi pemerintah, sehingga memperlemah daya tangkal serta stabilitas nasional di tengah persaingan geopolitik era Society 5.0 (Edelman, 2026).

Namun, tingkat kepercayaan ini belum sepenuhnya menangani elemen paling penting dari kedaulatan digital, yaitu keamanan data pribadi.

Menurut Survei Indikator Politik Indonesia tahun 2022, 41,6 persen orang masih ragu atau bahkan merasa data pribadi yang mereka daftarkan di aplikasi digital tidak aman, dan 61,4 persen mengatakan mereka akan lebih percaya apabila Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diterapkan (Zhafira, 2022).

Kesimpangan ini diperkuat oleh hasil penelitian akademik yang menunjukkan bahwa hubungan antara digitalisasi pemerintahan dan kepercayaan publik di Indonesia masih kurang diteliti, meskipun ini penting untuk keberhasilan transformasi digital.

Selain itu, hal-hal struktural seperti korupsi, kolusi, nepotisme, budaya birokrasi, dan korupsi terus menjadi penghambat utama pertumbuhan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan elektif.

Dengan kata lain, dasar kepercayaan publik terhadap pemerintah sebenarnya sudah ada, tetapi belum didukung secara memadai oleh tata kelola data digital dan AI yang transparan, moral, dan akuntabel.

Jika dibiarkan, celah ini dapat digunakan sebagai pemicu cognitive warfare yang yang lebih luas. Perlindungan hak-hak kognitif masyarakat bersama dengan pengamanan kedaulatan digital membutuhkan penerapan tata kelola AI yang menyeluruh.

Tata kelola ini harus mencakup hal-hal seperti peraturan teknis hardware atau pembatasan akses; mereka juga harus mengatur algoritma secara moral, melakukan audit transparansi model kecerdasan buatan, dan bertanggung jawab atas pengolahan data berskala besar.

Pemerintah harus menetapkan standar etika AI nasional yang mewajibkan penyedia teknologi di seluruh negara untuk memastikan bahwa sistem rekomendasi dan pemrosesan data bebas dari pemodelan perilaku eksploitatif yang dapat memicu infiltrasi cognitive warfare (Masakowski, 2022).

Di era Society 5.0, ketahanan nasional dan kepercayaan digital diperkuat oleh tata kelola AI yang adaptif dan inklusif. Pemerintah dapat memastikan bahwa penggunaan AI untuk sistem pertahanan dan layanan publik tetap menghormati privasi warga negara dengan menggabungkan prinsip privasi sejak tahap perancangan (privacy by design) dan mematuhi UU PDP.

Pada tingkat strategis geopolitik, memiliki tata kelola kecerdasan buatan yang mandiri akan mengurangi ketergantungan pada standar dan infrastruktur kecerdasan buatan yang dibuat oleh negara lain dan menegaskan posisi Indonesia sebagai aktor utama dalam menentukan arah tata kelola teknologi di wilayah Indo-Pasifik.

Di tengah pergeseran geopolitik kawasan Indo-Pasifik, kedaulatan digital menjadi lebih dari sekadar melindungi infrastruktur fisik, namun juga melindungi ruang kognitif dan data strategis bangsa.