Pizaro Gozali Idrus: Dosen Hubungan Internasional Universitas Al Azhar Indonesia. DOK. PENULIS
Swara Cendikia

Kongres Berbalik Arah, Akankah AS Berhenti Pasok Senjata Israel?

Pizaro Gozali Idrus | Dosen Hubungan Internasional Universitas Al Azhar Indonesia

Fakhri Rezy

Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu sela Amerika Serikat pada 3 November 2026 menjadi perkembangan penting bagi masa depan hubungan Washington dan Tel Aviv.

PERTAMA kalinya, pemerintahan Donald Trump harus menghadapi Kongres yang dikuasai Demokrat. Perubahan ini berpotensi mengganggu salah satu sumber kekuatan utama Israel, yakni dukungan militer Amerika Serikat (AS).

Demokrat berhasil merebut 245 kursi DPR, sedangkan Republik hanya memperoleh 147 kursi. Di Senat, Demokrat juga unggul dengan 54 kursi berbanding 44 kursi milik Republik. Hasil ini membalikkan konfigurasi politik sebelumnya ketika Partai Republik menguasai kedua kamar Kongres.

Pertanyaannya, apakah kemenangan Demokrat dapat menghambat aliran bantuan militer AS kepada Israel?

Selama puluhan tahun, Amerika Serikat bukan sekadar sekutu politik Israel, melainkan juga pemasok utama persenjataannya. Washington memiliki komitmen bantuan keamanan senilai 38 miliar dolar AS untuk periode 2019-2028. Nilainya mencapai rata-rata 3,8 miliar dolar AS setiap tahun, terdiri atas 33 miliar dolar AS pembiayaan militer dan 5 miliar dolar AS untuk kerja sama pertahanan rudal.

Dukungan tersebut menjadi salah satu fondasi penting kekuatan militer Israel. Karena itu, perubahan komposisi kongres berpotensi mempengaruhi kelancaran bantuan dan transaksi persenjataan yang selama ini dinikmati Tel Aviv.

Pergeseran Sikap Demokrat

Hal menarik dari perkembangan politik Amerika Serikat saat ini adalah semakin banyaknya politisi Demokrat yang berani mengkritik dukungan militer kepada Israel.

Pada September 2026, sebanyak 46 senator Demokrat bersama seorang senator Republik, Rand Paul, mendukung resolusi yang meminta pertanggungjawaban Departemen Luar Negeri AS atas meningkatnya kekerasan di Tepi Barat. Resolusi tersebut berkaitan dengan sembilan warga negara Amerika yang tewas sejak Januari 2022 dan diduga dibunuh oleh pemukim atau aparat keamanan Israel.

PEMILU SELA: Illustrasi pemilu di Amerika Serikat. Momen foto ini diambil dari salah satu TPS Pemilu Presiden 4 November 2020, di Des Moines, Iowa.

Meskipun resolusi itu gagal dengan hasil 47 suara mendukung dan 51 menolak, perubahannya cukup signifikan. Sebagai perbandingan, ketika Bernie Sanders mengajukan upaya serupa pada Januari 2024, hanya 11 senator yang mendukung.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa kritik terhadap Israel semakin meluas di tubuh Demokrat. Isu Palestina tidak lagi menjadi suara kelompok kecil, tetapi mulai mempengaruhi kalkulasi politik partai.

Hal serupa terlihat dari kemenangan Abdul El-Sayed di Michigan, politisi yang dikenal vokal memperjuangkan hak-hak Palestina dan menentang bantuan militer Amerika kepada Israel. Bahkan, mantan Presiden Barack Obama ikut mendukung kampanyenya.

Padahal, pada masa pemerintahan Obama, Amerika menandatangani kesepakatan bantuan keamanan senilai 38 miliar dolar AS untuk Israel. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sikap kritis terhadap kebijakan Israel kini semakin terbuka, bahkan di kalangan elite Demokrat.

Pergeseran politik tersebut juga terlihat dari semakin terbukanya kritik terhadap American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), organisasi lobi pro-Israel yang selama ini memiliki pengaruh besar dalam politik Amerika.

Pada Agustus 2026, AIPAC dan kelompok afiliasinya menggelontorkan hampir 30 juta dolar AS untuk mendukung Haley Stevens dalam pemilihan pendahuluan Senat di Michigan. Langkah tersebut ditujukan untuk mengalahkan Abdul El-Sayed. Namun, besarnya dana kampanye tidak cukup untuk memastikan kemenangan Stevens.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuatan finansial kelompok lobi tidak selalu mampu menentukan pilihan pemilih. Bahkan, kedekatan dengan AIPAC kini dapat menjadi beban politik bagi kandidat tertentu di tengah meningkatnya kritik masyarakat Amerika terhadap kebijakan Israel.

Pasokan Senjata Berpotensi Terhambat

Dampak paling konkret dari kemenangan Demokrat kemungkinan akan terlihat dalam perdagangan senjata Amerika-Israel.

Pada April 2026, Senator Bernie Sanders mengajukan dua resolusi untuk memblokir penjualan persenjataan Amerika kepada Israel senilai total 446,8 juta dolar AS.

Hasilnya cukup menarik. Sebanyak 40 dari 47 senator Demokrat mendukung penghentian penjualan buldoser militer, sedangkan 36 dari 47 senator Demokrat mendukung penghentian penjualan bom.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas senator Demokrat mulai bersedia membatasi transaksi persenjataan dengan Israel. Bahkan, sejumlah senator yang sebelumnya tidak selalu mendukung inisiatif Sanders ikut memberikan suara untuk menghentikan penjualan senjata.

Dengan menguasai Kongres, Demokrat memiliki ruang lebih besar untuk mengajukan resolusi penolakan transaksi persenjataan, mengawasi penggunaan senjata Amerika dalam operasi militer Israel, serta memperjuangkan persyaratan lebih ketat dalam pemberian bantuan keamanan.

Artinya, Israel berpotensi tidak lagi menikmati pasokan persenjataan Amerika dengan keleluasaan seperti sebelumnya.

KEMERDEKAAN PALESTINA: Aksi solidaritas di Selandia Baru, menuntut Israel berhenti membom warga sipil Jalur Gaza.

Tembok Veto

Meski demikian, kemenangan Demokrat tidak otomatis menghentikan seluruh bantuan militer kepada Israel. Presiden Amerika memiliki kewenangan veto terhadap undang-undang yang disahkan Kongres. Untuk mengesampingkan veto tersebut, dibutuhkan dukungan dua pertiga anggota DPR dan Senat. Dengan demikian, mayoritas sederhana Demokrat belum cukup untuk memaksakan penghentian bantuan apabila Trump menentangnya.

Selain itu, Arms Export Control Act memberikan kewenangan kepada presiden untuk mempercepat penjualan senjata melalui mekanisme pengecualian darurat. Mekanisme ini memungkinkan pemerintahan mengesampingkan prosedur peninjauan normal oleh Kongres.

Pemerintahan Trump pernah menggunakan kewenangan tersebut untuk mempercepat transaksi persenjataan kepada Israel, termasuk pada Februari 2025 dan Maret 2026.

Namun, Demokrat tetap memiliki instrumen untuk mempersempit ruang gerak Gedung Putih melalui pengawasan anggaran, pemeriksaan transaksi senjata, dan tekanan politik terhadap pemerintah.

Pada akhirnya, kemenangan Demokrat memang belum tentu membuat Amerika memutus hubungan militernya dengan Israel. Kepentingan strategis kedua negara masih terlalu kuat. Namun, perubahan komposisi Kongres dapat menjadi momentum untuk mengakhiri dukungan militer Washington yang selama ini nyaris tanpa syarat.

Bagi Israel, ancaman terbesarnya mungkin bukan pemutusan seluruh bantuan secara mendadak, melainkan semakin sulitnya memperoleh persenjataan Amerika tanpa menghadapi perdebatan dan pengawasan politik.

Jika tren ini berlanjut, Israel tidak lagi bisa menganggap dukungan Washington sebagai cek kosong. Bagi Palestina, perubahan tersebut merupakan peluang penting untuk mendorong Amerika berhenti menjadi pemasok senjata bagi negara yang terus melakukan pendudukan dan kekerasan terhadap rakyat Palestina.