Merayakan Sumpah Pemuda, Membangkitkan Kembali Hukum Adat

RATA-RATA masyarakat Indonesia hari ini melafalkan tiga ikrar Sumpah Pemuda—satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa—tanpa memahami akar konseptual yang mendasari ikrar itu.

Dalam Resolusi Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928, termaktub lima dasar persatuan Indonesia: Kemauan, Sejarah, Bahasa, Hukum Adat, serta Pendidikan dan Kepanduan.

Pencantuman Hukum Adat sebagai salah satu pilar persatuan menunjukkan tingkat kematangan intelektual para pemuda dan mahasiswa masa itu. Mereka berhasil mengabstraksikan hukum adat keluar dari batas-batas kedaerahan dan eksotisme etnografis.

Lewat persentuhan intelektual dengan kajian-kajian hukum adat yang diajarkan di Sekolah Tinggi Hukum Batavia, para pemuda menyadari bahwa di balik keanekaragaman lokal—seperti nagari di Minangkabau, gampong di Aceh, marga di Sumatera Selatan, hingga desa di Jawa—terdapat kesamaan watak yang melintasi sekujur Nusantara. Kesamaan itu mewujud dalam prinsip kekeluargaan, ketuhanan, dan terutama hak ulayat atau berdaulat.

Pemikiran yang dipelopori oleh Van Vollenhoven ini membuktikan bahwa masyarakat pribumi telah memiliki tatanan otonom yang bertahan ribuan tahun dalam wujud ‘republik desa’.

Unit-unit otonom mikro ini bertindak layaknya polis pada peradaban Yunani Kuno, tetap tangguh meski imperium besar di sekitarnya bangkit dan runtuh. Tokoh pergerakan seperti Mohammad Yamin dan Soepomo berhasil membawa lompatan epistemologis dengan mentransformasi tradisi lokal menjadi suatu ilmu hukum vernakular.

Abstraksi hukum adat inilah yang kemudian dibawa langsung ke dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada tahun 1945 untuk merumuskan cita-negara-hukum (rechts-staatsidee) Indonesia yang berlandaskan asas kekeluargaan, musyawarah, dan keadilan sosial.

Bersama bahasa Melayu sebagai lingua franca, hukum adat merupakan elemen paling asli (autochthonous) dalam ramuan nasionalisme Indonesia. Kedua elemen ini membedakan nasionalisme Indonesia dari sekadar integrasi negatif yang reaktif atas nasib malang sebagai bangsa terjajah.

Tanpa pilar keaslian, nasionalisme akan menjadi konsep artifisial yang terasing dari akar historis-organiknya. Bahkan, jika ditinjau secara kontrafaktual, pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1945 merupakan muara yang niscaya dari perjuangan pembebasan pribumi.

Perjalanan Sejarah Hukum Indonesia Pasca-Kemerdekaan

Proklamasi kemerdekaan adalah momentum ketika bangsa Indonesia mengambil kembali kedaulatan yang selama milenium hidup di tingkat republik desa, untuk dinaikkan skalanya menjadi sebuah negara-bangsa (nation state) yang setara dalam tata hukum internasional.

Sayang, perjalanan sejarah hukum Indonesia pasca-kemerdekaan mengalami pembelokan yang tragis. Setelah ditekan sepanjang Orde Baru, wacana hukum adat dan masyarakat adat kembali bangkit pasca-1998 dengan membawa narasi dendam.

Gerakan adat kontemporer mengalami disrupsi epistemologis akibat mentransplantasikan konsep hak-hak penduduk asli (indigenous rights) dalam kerangka kolonialisme pendatang (settler colonialism) secara mentah-mentah pada konteks Indonesia.

Di negara-negara Utara, pendatang Eropa mendominasi dan menyingkirkan penduduk asli. Sebaliknya, di Indonesia, seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke adalah penduduk asli yang bersatu mengusir penjajah.

Kesalahan konseptual ini memicu tindakan gebyah-uyah yang menyamakan hakikat NKRI dengan otoritarianisme, sehingga masyarakat adat diposisikan berhadapan secara diametral dengan negara dan hukum nasional.

Lebih jauh lagi, wacana adat kontemporer terperangkap dalam ideologi pluralisme hukum yang naif, di mana hak ulayat direduksi sebagai hak tenurial atas tanah dan sekadar komoditas demi kepentingan ekonomi semata.

Hal ini membalikkan drastis cita-cita para pendiri bangsa yang justru menempatkan hukum adat sebagai bahan baku utama penyusun hukum nasional.

Di tengah kondisi bangsa saat ini—ditandai oleh lebarnya kesenjangan ekonomi, komodifikasi pendidikan, kebingungan identitas bahasa, atomisasi individu akibat media sosial, dan kerapuhan persatuan nasional—panggilan untuk merebut kembali semangat Sumpah Pemuda 1928 menjadi krusial.

Hukum Adat saat Perayaan Sumpah Pemuda

Merayakan Sumpah Pemuda hari ini harus dimaknai sebagai upaya menyembuhkan kemunduran etika berbangsa bernegara. Hukum adat tidak boleh lagi dibiarkan terpuruk dalam pemahaman yang udik dan kolot. Hukum adat harus dibangunkan kembali melalui pendekatan Adat Foundation for the Development of Law (AFDOL) atau Landasan Adat bagi Pembinaan Hukum (LAPEH).

Penggunaan kata ‘lapeh’—yang dalam bahasa Minangkabau berarti lepas atau merdeka—menjadi simbolisasi penting untuk memerdekakan pemikiran hukum Indonesia dari penjajahan epistemologis positivisme Barat, eksploitasi kapitalistik, maupun neotradisionalisme.

Krisis hukum nasional modern terjadi akibat dominasi positivisme hukum yang mereduksi keadilan menjadi sekadar pasal-pasal kaku dan prosedur teknis semata.

Hukum positif menjadi tumpul karena dioperasikan oleh penyelenggara negara yang kehilangan rasa malu dan kepekaan etis. Menempatkan adat sebagai akhlak berarti mengembalikan hukum pada esensinya yang paling luhur: sebuah etika hidup bersama, kepatutan sosial, penghormatan atas martabat manusia, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tugas sejarah generasi muda dan akademisi hukum saat ini adalah merebut kembali jiwa perjuangan 1928 dan 1945 untuk merajut tata hukum nasional yang berakar pada akhlak bangsa yang berkeadilan dan berkeadaban bagi seluruh rakyat Indonesia.