Ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria yang berlarut telah lama menjadi noda hitam perjalanan sejarah pembangunan Indonesia. Selama berdekade, orientasi kebijakan pertanahan nasional cenderung memihak pada akumulasi modal dan investasi berskala besar. Pendekatan ini menepi kelompok rentan, khususnya kaum tani, masyarakat adat, dan warga miskin pedesaan ke dalam bayang-bayang ketidakpastian ruang hidup (Habibi, 2021).
Di tengah krisis ketimpangan struktural ini, kelahiran Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria menjadi tonggak sejarah membangkitkan kembali terwujudnya keadilan sosial. UU ini tidak sekadar memperbarui aturan main, tetapi juga melahirkan kelembagaan baru yang memiliki kewenangan penuh dan lintas sektoral, Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).
Pembentukan BRAN menjadi koreksi institusional atas kegagalan tata kelola pertanahan masa lalu. Selama ini, pelaksanaan reforma agraria di Indonesia kerap bersifat fragmentaris secara institusional (Hardiyanto, 2021) dan terbelenggu oleh ego sektoral antar-kementerian.
Muncul tumpang tindih kewenangan, antara sektor kehutanan dan pertanahan. Reduksi kebijakan yang mendegradasi hakikat reforma agraria, sekadar menjadi program pembagian sertifikat tanah, tanpa menyentuh akar ketimpangan penguasaan lahan.
Mandat BRAN jelas, merombak struktur penguasaan tanah yang timpang, menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh, dan memberikan kepastian tenurial kepada rakyat. Namun, kelembagaan negara sekuat apa pun tetap rentan dibajak oleh kepentingan oligarki atau terjebak dalam kelambanan birokrasi. Kunci utama keberhasilan BRAN terletak pada kemampuannya memastikan pelibatan masyarakat sipil dan gerakan petani secara bermakna.
Ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria yang berlarut telah lama menjadi noda hitam perjalanan sejarah pembangunan Indonesia. Selama berdekade, orientasi kebijakan pertanahan nasional cenderung memihak pada akumulasi modal dan investasi berskala besar. Pendekatan ini menepi kelompok rentan, khususnya kaum tani, masyarakat adat, dan warga miskin pedesaan ke dalam bayang-bayang ketidakpastian ruang hidup (Habibi, 2021).
Di tengah krisis ketimpangan struktural ini, kelahiran Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria menjadi tonggak sejarah membangkitkan kembali terwujudnya keadilan sosial. UU ini tidak sekadar memperbarui aturan main, tetapi juga melahirkan kelembagaan baru yang memiliki kewenangan penuh dan lintas sektoral, Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).
Pembentukan BRAN menjadi koreksi institusional atas kegagalan tata kelola pertanahan masa lalu. Selama ini, pelaksanaan reforma agraria di Indonesia kerap bersifat fragmentaris secara institusional (Hardiyanto, 2021) dan terbelenggu oleh ego sektoral antar-kementerian.
Muncul tumpang tindih kewenangan, antara sektor kehutanan dan pertanahan. Reduksi kebijakan yang mendegradasi hakikat reforma agraria, sekadar menjadi program pembagian sertifikat tanah, tanpa menyentuh akar ketimpangan penguasaan lahan.
Mandat BRAN jelas, merombak struktur penguasaan tanah yang timpang, menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh, dan memberikan kepastian tenurial kepada rakyat. Namun, kelembagaan negara sekuat apa pun tetap rentan dibajak oleh kepentingan oligarki atau terjebak dalam kelambanan birokrasi. Kunci utama keberhasilan BRAN terletak pada kemampuannya memastikan pelibatan masyarakat sipil dan gerakan petani secara bermakna.
Selama ini, kebijakan pertanahan kerap dirumuskan dengan pendekatan teknokratis yang buta terhadap realitas sosiologis di lapanganBarid Hardiyanto
Masyarakat Sipil sebagai Katalisator dan Penjaga Gawang
Pelibatan organisasi masyarakat sipil (LSM, akademisi, pembela HAM) merupakan instrumen krusial bagi BRAN. Mereka memiliki rekam jejak mendampingi komunitas korban perampasan tanah, basis data konflik yang terperinci, serta kemampuan advokasi yang tangguh.
Masyarakat sipil berfungsi sebagai katalisator yang menjembatani jurang komunikasi antara birokrasi negara dan realitas rakyat. Ketika BRAN hendak menyelesaikan tumpang tindih konsesi Hak Guna Usaha (HGU) atau kawasan hutan, masyarakat sipil berperan menyajikan hasil pemetaan partisipatif. Studi Mathys dkk. (2023) menunjukkan pemetaan partisipatif jauh lebih komprehensif dalam mengklarifikasi batas ekologis dan merepresentasikan wilayah kelola rakyat yang sesungguhnya.
Selain itu, masyarakat sipil bertindak sebagai penjaga gawang, memastikan transparansi dan akuntabilitas BRAN. Mengingat kewenangan BRAN yang besar, risiko penyalahgunaan wewenang atau kompromi politik dengan korporasi sangat tinggi. Pelibatan masyarakat sipil dalam dewan pengarah atau komite BRAN memastikan pengawasan berjalan ketat dan independen, sehingga redistribusi tanah benar-benar jatuh ke tangan rakyat yang berhak.
Selain itu, masyarakat sipil bertindak sebagai penjaga gawang, memastikan transparansi dan akuntabilitas BRANBarid Hardiyanto
Mengembalikan Kedaulatan kepada Gerakan Petani
Tidak ada reforma agraria sejati tanpa hadirnya gerakan petani yang kuat. Dinamika populis di perdesaan menjadikan gerakan agraria sebagai kekuatan penekan penting dalam mengklaim kembali hak atas tanah yang terampas (White dkk., 2023). UU Pengaturan Reforma Agraria mengakui hakikat ini dengan mewajibkan BRAN melibatkan serikat-serikat tani.
Bagi BRAN, pelibatan gerakan petani mengubah paradigma penyelesaian konflik dari elitis menjadi berbasis komunitas. Serikat tani mengambil peran aktif memverifikasi anggotanya guna memastikan penerima tanah adalah petani gurem, buruh tani tak bertanah, atau masyarakat adat. Langkah ini memitigasi risiko konflik horizontal dan mencegah praktik jual-beli lahan pasca-redistribusi.
Gerakan petani memiliki kelembagaan ekonomi lokal seperti koperasi. BRAN mendorong model penguasaan tanah komunal melalui koperasi petani, yang jauh lebih kebal terhadap gempuran pasar bebas dibandingkan sertifikasi individu. Pasca redistribusi, gerakan petani menjadi ujung tombak mewujudkan kemandirian pangan dan keberlanjutan ekologis melalui transisi menuju pertanian agroekologi.
Mengembalikan Kedaulatan kepada Gerakan Petani
Tidak ada reforma agraria sejati tanpa hadirnya gerakan petani yang kuat. Dinamika populis di perdesaan menjadikan gerakan agraria sebagai kekuatan penekan penting dalam mengklaim kembali hak atas tanah yang terampas (White dkk., 2023). UU Pengaturan Reforma Agraria mengakui hakikat ini dengan mewajibkan BRAN melibatkan serikat-serikat tani.
Bagi BRAN, pelibatan gerakan petani mengubah paradigma penyelesaian konflik dari elitis menjadi berbasis komunitas. Serikat tani mengambil peran aktif memverifikasi anggotanya guna memastikan penerima tanah adalah petani gurem, buruh tani tak bertanah, atau masyarakat adat. Langkah ini memitigasi risiko konflik horizontal dan mencegah praktik jual-beli lahan pasca-redistribusi.
Gerakan petani memiliki kelembagaan ekonomi lokal seperti koperasi. BRAN mendorong model penguasaan tanah komunal melalui koperasi petani, yang jauh lebih kebal terhadap gempuran pasar bebas dibandingkan sertifikasi individu. Pasca redistribusi, gerakan petani menjadi ujung tombak mewujudkan kemandirian pangan dan keberlanjutan ekologis melalui transisi menuju pertanian agroekologi.
BRAN adalah manifestasi janji konstitusi untuk menghadirkan keadilan sosialBarid Hardiyanto
Menghadapi Badai Tantangan Bersama
Tentu perjalanan BRAN tidak bebas dari hambatan. Tantangan terbesar datang dari benturan kepentingan dengan kelompok oligarki dan kekuatan kapitalis-birokrat. Akan ada upaya pelemahan sistematis melalui manuver politik, perlawanan hukum, maupun intimidasi terhadap petani.
Ego sektoral warisan masa lalu juga berpotensi muncul kembali (Hardiyanto, 2021). Di titik kritis inilah keberadaan aliansi tiga pilar, BRAN sebagai instrumen negara, masyarakat sipil sebagai fasilitator kritis, dan gerakan petani sebagai subjek berdaulat menjadi perisai utama. Dukungan masif dari akar rumput memberikan legitimasi politik yang kuat bagi BRAN untuk terus melangkah maju.
BRAN adalah manifestasi janji konstitusi untuk menghadirkan keadilan sosial. Namun, kelembagaan ini akan menjadi macan kertas jika tercerabut dari akar sosiologisnya. UU Pengaturan Reforma Agraria memberikan kerangka hukum progresif, tetapi ruhnya harus dihidupkan melalui partisipasi sejati.
Keberhasilan BRAN tidak diukur dari seberapa banyak kertas sertifikat yang dicetak, melainkan dari seberapa jauh lembaga ini mampu mengembalikan martabat kaum tani, memulihkan ruang hidup masyarakat adat, dan memastikan tanah Nusantara dikuasai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Barid Hardiyanto
*Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup (LPPSLH). Dosen di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto dan UIN Prof Saifuddin Zuhri