Pemerintah mengingatkan calon jemaah haji tahun 1448 H/2027 untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan setelah proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahap pertama telah resmi dibuka.
PELUNASAN Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) resmi dibuka mulai Selasa (10/11/2026). Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengingatkan calon jamaah yang masuk kuota keberangkatan haji reguler 1448 H/2027 M untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
Juru Bicara Kemenhaj Ichsan Marsha mengatakan pemeriksaan kesehatan merupakan salah syarat yang harus dipenuhi oleh jamaah sebelum pelunasan BPIH. “Teman-teman di wilayah sudah sosialisasi dan jamaah sudah diminta untuk pemeriksaan kesehatan sebagai persyaratan pelunasan,” kata Ichsan kepada Swara Indonesia Raya, Selasa.
Selain kesehatan, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon jamaah dalam pelunasan BPIH. Antara lain, terdaftar aktif di SISKOHAT, berusia minimal 16 tahun per 10 April 2027, dan memiliki kepesertaan JKN aktif. Calon jamaah juga belum pernah melakukan haji atau sudah berhaji minimal 18 tahun sebelumnya.
Sementara untuk jamaah lanjut usia (lansia) minimal berusia 65 tahun per 10 April 2027 dan telah mendaftar sebelum 10 April 2022. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenhaj Nurchalis mengingatkan jamaah tidak menunda pelunasan BPIH sebelum berakhirnya batas waktu yang sudah ditentukan. Adapun batas akhir pelunasan tahap pertama hingga Desember 2026.
“Kami mengimbau jamaah haji reguler yang berhak melunasi untuk memperhatikan batas waktu transaksi perbankan,” kata Nurchalis dikutip ANTARA di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Kemenhaj membuka dua tahap pelunasan. Tahapan pertama pada 10 November hingga 10 Desember 2026. Tahapan ini diperuntukkan bagi jamaah lunas tunda, jamaah yang masuk kuota keberangkatan tahun berjalan, dan prioritas lanjut usia. Tahap kedua berlangsung dari 16 hingga 31 Desember 2026.
Tahap ini dibuka apabila masih terdapat sisa kuota dan diprioritaskan bagi jamaah yang gagal melunasi karena gangguan sistem, pendamping lansia, jamaah disabilitas beserta pendamping, jamaah terpisah mahram atau keluarga, jamaah cadangan 50 persen, dan pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Nurchalis menyebut skema dua tahap ini dilakukan agar penyerapan kuota di seluruh daerah dapat berlangsung optimal dan transparan. “Pelunasan tahap kedua ini menjadi jaring pengaman agar sisa kuota terisi tepat sasaran, terutama bagi jamaah terpisah keluarga maupun lansia yang memerlukan pendampingan resmi, sehingga seluruh alokasi kuota provinsi terserap maksimal,” ujarnya.
Biaya Haji
Kemenhaj menetapkan total kuota haji reguler 2027 sebanyak 203.320 orang. Kuota ini terdiri dari 191.419 kuota tahun berjalan, 10.166 kuota prioritas lansia, 871 kuota pembimbing KBIHU, serta 864 kuota Petugas Haji Daerah (PHD). Adapun besaran BPIH reguler 2027 sebesar Rp98.466.351. Sementara komponen Bipih sebesar Rp 54.648.825 (55,50 persen) per orang.
Setiap jamaah memperoleh nilai manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan rata-rata sebesar Rp43.817.526,35 serta dukungan sebesar Rp3,2 juta per jamaah. Setelah memperhitungkan subsidi dan dukungan pemerintah, besaran BPIH yang wajib dibayarkan jamaah bervariasi sesuai embarkasi. Setelah transaksi berhasil, jamaah wajib melapor dan menyerahkan bukti lunas ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota domisili.
"Kami berharap seluruh jamaah yang masuk alokasi kuota dapat memanfaatkan tenggat waktu pelunasan ini sebaik-baiknya dan segera melapor ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota setempat setelah pembayaran selesai, agar proses pemberkasan dokumen-dokumen perjalanan dan pendorongan kloter berjalan tertib, aman, dan tepat waktu," ujar Nurchalis.