Penyalahgunaan teknologi penyadapan dinilai mengancam keamanan komunikasi dan privasi masyarakat.
PENGAMAT militer dan politik, Selamat Ginting menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berkaitan dengan keamanan negara, tetapi juga menjadi ancaman terhadap privasi. Menurutnya, penyadapan yang dilakukan aparat negara tanpa dasar hukum dapat membuka celah penyalahgunaan informasi komunikasi pribadi.
Selamat mengatakan, penyadapan terhadap kepala negara perlu ditelusuri secara menyeluruh, termasuk pihak yang memberikan perintah, pelaksana, hingga tujuan pengumpulan informasi tersebut. Ia menilai, penggunaan kewenangan intelijen maupun teknologi kepolisian untuk memantau seseorang tanpa dasar hukum merupakan persoalan yang tidak bisa diabaikan.
"Apabila aparat negara menggunakan kewenangan intelijen atau teknologi kepolisian tanpa dasar hukum, ya, untuk memantau kepala negara, ini menurut saya menyangkut persoalan akuntabilitas di dalam lembaga kepolisian, disiplin institusi kepolisian, juga pengawasan kekuasaan," ujar Selamat kepada Swara Indonesia Raya, Kamis (5/11/2026).
Ia juga menilai pemeriksaan perlu mencakup perangkat komunikasi yang digunakan Presiden, termasuk pihak yang memiliki akses terhadap perangkat tersebut. Selain itu, jaringan komunikasi, nomor IMEI, serta keterhubungan perangkat dengan jaringan operator telekomunikasi juga perlu ditelusuri.
"Ini juga harus diperiksa internal ring 1 Presiden. Jadi, siapa yang memegang HP Presiden? Lalu jaringannya, IMEI-nya, jaringan komunikasi suara dan lainnya terhubung dengan milik Telkom, Telkomsel, atau milik apa. Itu harus diselidiki betul-betul untuk kepentingan apa," katanya.
Ia juga turut menyinggung penggunaan Lawful Interception Management System (LIMS), yakni sistem yang digunakan untuk melakukan intersepsi komunikasi secara sah. Menurutnya, dugaan penyalahgunaan sistem tersebut perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan keamanan data, pengawasan, dan kontrol terhadap teknologi negara.
Jika benar sistem tersebut disalahgunakan, terdapat persoalan serius mengenai keamanan data, pengawasan, dan kontrol terhadap teknologi negaraPengamat militer dan politik Selamat Ginting
Ia menjelaskan, ancaman terhadap keamanan nasional tidak selalu berasal dari pihak luar negeri. Penyalahgunaan kewenangan oleh aparat yang memiliki akses terhadap sistem strategis negara juga dapat menjadi ancaman, terutama ketika teknologi yang seharusnya digunakan secara sah justru dimanfaatkan tanpa dasar hukum.
Selamat menilai dugaan penyadapan tersebut perlu ditelusuri hingga tuntas agar penggunaan teknologi penyadapan tidak mengabaikan perlindungan privasi. Ia juga mengingatkan bahwa persoalan ini tidak hanya menyangkut Presiden, tetapi berpotensi menimbulkan kekhawatiran lebih luas apabila praktik serupa terjadi terhadap pihak lain.
"Bayangkan, kemudian ini di Presiden saja diperlakukan seperti itu, apalagi kita-kita," pungkasnya.