Kapolri mulai memburu bandar-bandar narkoba di Indonesia. Salah satu caranya dengan menelusuri rekening, transaksi, serta aset dari bisnis narkoba.
Langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menggerebek kampung narkoba di berbagai daerah di Indonesia diapresiasi. Namun, kepolisian juga diingatkan agar tidak mengutamakan jumlah penggerebekan untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia.
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengingatkan aparat fokus pada target memutus rantai peredaran. Aktivis anti-narkoba ini menyarankan agar aparat juga berani memburu bandar besar, pemasok, pengendali, serta memberantas seluruh jaringan pengedarnya.
Gunakan pendekatan follow the money. Polri, BNN, PPATK, Kejaksaan, dan lembaga terkait wajib menelusuri rekening, transaksi, perusahaan, serta aset yang diduga berasal dari bisnis narkobatutur Sultan Najamudin pada Swara Indonesia Raya, Senin (19/10/2026).
Najamudin juga mengingatkan agar aparat menindak tegas beking jaringan peredaran narkoba. Pemerintah harus memastikan setiap dugaan keterlibatan oknum aparat maupun pejabat diusut secara independen, transparan, dan berbasis bukti.
“Siapapun yang melindungi jaringan narkoba harus diproses dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perannya,” ujar Najamudin.
Ia juga menyarankan agar pemerintah membentuk operasi terpadu yang melibatkan Polri, BNN, Ditjen Bea Cukai, pemerintah daerah, dan masyarakat. Menurutnya, setiap wilayah yang dibersihkan harus segera mendapat program pencegahan, pendidikan, rehabilitasi, dan pengawasan berkelanjutan.
KPI-nya bukan jumlah penggerebekan, melainkan terputusnya jaringan dan menurunnya peredaran narkobategas Najamudin.
Pasal TPPU
Ketua DPD Gerakan Nasional Anti-Narkotika (Granat) Syamsul Paloh menilai, penindakan yang bersifat temporer bukan memutus rantai edar narkoba di suatu wilayah. Bahkan, menurut dia, operasi itu justru cenderung memindahkan titik edar atau balloon effect.
Syamsul mengatakan, operasi yang dilakukan aparat harus dilanjutkan dengan penyelidikan jaringan untuk menyasar aktor intelektual dan pemilik modal.
Pengawasan maritim di jalur-jalur tikus, penerapan pasal TPPU terhadap bandar, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pengedartegas Syamsul.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengaku mendapat perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperhatikan masalah narkoba dan judi online (judol). Hal itu diungkap Suyudi usai dilantik menjadi Kapolri di Istana Negara, Kamis (1/10/2026) kemarin.
Bapak Presiden selalu mengingatkan pada kami semua ya terutama dalam berbagai kegiatan dan juga kemarin pada saat rapat bersama, terutama terkait dengan masalah-masalah narkotika, kemudian penyelundupan, judi online, dan hal-hal lain yang menjadi keresahan di tengah masyarakattutur Kapolri Suyudi
Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebut jumlah kawasan rawan narkotika hingga Mei 2026 sebanyak 9.720 wilayah. Namun, berdasarkan identifikasi BNN, ada 900 kampung narkoba utama yang jadi perhatian khusus. Diantaranya, Kampung Ambon, Kampung Bahari, Kampung Boncos, dan Johar Baru, di Jakarta.
Kemudian, Kampung Kubur di Medan, Sumatera Utara dan Kampung Beting di Pontianak, Kalimantan Barat. Kawasan Jalan Kunti di Surabaya dan wilayah Andir di Bandung juga tidak luput dari perhatian BNN.