Bye-bye Naik Kelas Otomatis!

Wacana pemberlakuan kembali kebijakan tidak naik kelas bagi siswa, tengah mengemuka.

Apabila disetujui, aturan ini ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2027, sehingga siswa tidak lagi otomatis naik ke tingkat berikutnya.

Gagasan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, saat menghadiri Konvensi Pendidikan Indonesia XII Tahun 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Jumat (2/10/2026).

Melansir tayangan di kanal YouTube Undiksha pada Selasa (13/10/2026), Mu'ti menerangkan usulan ini dirancang untuk memacu peningkatan kualitas pendidikan. 

"Kami menerima berbagai masukan, di antaranya dari Dewan Pendidikan yang diwakili oleh Pak Yanto dan kawan-kawan, yang mendorong agar aturan tidak naik kelas diterapkan kembali," tuturnya.

Menurut Mu’ti, kebijakan ini dinilai krusial, demi membangkitkan kembali motivasi belajar serta daya saing para siswa.

Ia juga memberikan perhatian khusus pada munculnya fenomena rumus 'RMS' (rajin malas sama saja), yang dianggap berpotensi merusak iklim dan budaya pendidikan jika tidak segera ditangani.

“Saya setuju, karena saat ini banyak murid itu yang mengikuti rumus rajin malas sama (RMS) saja,” tegasnya.

Rancang Aturan

Menanggapi wacana kebijakan tersebut, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM Kemendikdasmen) Toni Toharudin mengungkapkan, skema pelaksanaan aturan ini sedang dimatangkan.

"Saat ini, penguatan mekanisme tersebut masih dalam proses penyusunan," kata Toni saat dihubungi Swara Indonesia Raya melalui sambungan telepon, Selasa (13/10/2026).

Ia menambahkan, pembahasan serta pengikatan regulasi ini diproyeksikan selesai pada 2027.

Kemendikdasmen menjamin penyusunan aturan tidak dilakukan secara sepihak dan siap menerima berbagai masukan.

“Untuk jadwal uji publik dan bentuk pengaturannya, hal tersebut akan disampaikan sesuai perkembangan proses kajian."

"Kami tetap membuka ruang dialog dan masukan dari pemangku kepentingan,” jelas Toni.

Muasal Wacana Kebijakan Tidak Naik Kelas

Perdebatan terkait kenaikan kelas otomatis, bersumber dari ketidaksesuaian antara konsep normatif Kurikulum Merdeka dan implementasinya di sekolah.

Secara regulasi, Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan, sebetulnya tidak pernah mewajibkan kenaikan kelas secara otomatis, maupun meniadakan skema tinggal kelas.

Namun, belum adanya kriteria ketuntasan yang tegas, menyebabkan keraguan para pendidik untuk menahan siswa tidak naik kelas.

Menanggapi isu tersebut, Toni mengonfirmasi penataan mekanisme terus diupayakan agar prosesnya lebih terarah, objektif, serta konsisten. 

Ia menjelaskan, langkah perbaikan ini akan mengandalkan hasil evaluasi internal sekolah, dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan fasilitas dan kebutuhan peserta didik.

"Kesamaan acuan tetap perlu dengan pertimbangkan perkembangan dan kebutuhan setiap murid."

"Dengan demikian, konsep fase dapat dipahami secara tepat dan tidak dimaknai sebagai kenaikan kelas otomatis," tutur Toni.

Penyebab Guru Tak Berani Buat Siswa Tinggal Kelas

Keberadaan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 kian memicu kekeliruan pemahaman di kalangan tenaga pendidik. 

Pengamat pendidikan sekaligus dosen Universitas Multimedia Nusantara Doni Koesoema menerangkan, regulasi itu kerap disalahartikan oleh kalangan guru maupun kepala sekolah. 

Banyak yang mengira keputusan menahan kenaikan kelas siswa berisiko melanggar hak anak, sekaligus dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif serta intoleran.

Aturan yang dirujuk oleh Doni tercantum dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Pasal 11 ayat (2) huruf e yang berbunyi “perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan Peserta Didik, untuk: 

1. Mengikuti proses penerimaan Peserta Didik;

2. Menggunakan sarana dan prasarana belajar serta akomodasi yang layak;

3. Menerima bantuan pendidikan maupun beasiswa yang menjadi haknya;

4. Mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi;

5. Memperoleh peluang untuk mengikuti pelatihan atau meneruskan pendidikan ke jenjang selanjutnya;

6. Mendapatkan hasil penilaian pembelajaran;

7. Naik kelas;

8. Lulus dari satuan pendidikan;

9. Mendapatkan layanan bimbingan dan konsultasi;

10. Memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi haknya;

11. Menerima bentuk layanan pendidikan lainnya;

12. Menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau

13. Mengembangkan potensi dan minat sesuai kapasitas yang dimiliki sekolah.

Kini, regulasi tersebut telah dicabut oleh Mendikdasmen Abdul Mu’ti, dan dinyatakan tidak berlaku sejak 9 Januari 2026.

Sebagai gantinya, pemerintah menerbitkan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 yang mengatur tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

“Kekeliruan tafsir inilah yang kerap membayangi para guru akan ancaman hukum apabila tidak menaikkan murid."

"Bersyukurnya, aturan itu kini sudah resmi dicabut,” beber Doni kepada Swara Indonesia Raya melaui sambungan telepon, Selasa (13/10/2026).

Angka PISA Indonesia Dalam 3 Periode

Rencana pengembalian aturan siswa tidak otomatis naik kelas pada 2027, mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani.

Ia menilai langkah tersebut sangat tepat jika diterapkan kembali, mengingat kondisi mutu serta kualitas pendidikan nasional saat ini masih di bawah standar yang diharapkan.

Lalu juga menyoroti capaian skor Programme for International Student Assessment (PISA) anak-anak Indonesia yang belum memuaskan.

"Capaian skor PISA kita, baik di bidang literasi maupun numerasi, juga belum sesuai target."

"Atas dasar itulah skema tidak naik kelas ini akan diterapkan kembali," tutur Lalu saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

PISA merupakan studi global yang digunakan untuk mengukur performa dan efektivitas sistem pendidikan di berbagai negara.

Indonesia selama tiga periode terakhir memperlihatkan adanya ketimpangan skor yang berdampak signifikan pada peta distribusi tingkat kemahiran siswa di tingkat global.

Sumber: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Rata-rata hanya 17% murid Indonesia yang mampu menyentuh tingkat kemahiran dasar (Level 2) Matematika, sangat jauh bila disandingkan dengan rerata OECD sebesar 65%.

Artinya, 83% murid berumur 15 tahun di Indonesia belum mempunyai kemampuan dasar memahami matematis sederhana.

Untuk sains, sebanyak 63,2% peserta didik tergolong sebagai low performers, karena berada di bawah standar kompetensi minimum.

Terakhir, nilai kemampuan membaca yang jalan di tempat pada angka 365, menandakan sebagian besar murid sekadar memahami bacaan, tanpa bisa menyimpulkan arti inferensial dari teks yang lebih kompleks

Lalu menegaskan, Komisi X DPR siap melakukan kajian mendalam terlebih dahulu, demi memastikan implementasi kebijakan ini tidak memberatkan para siswa.

Terkait teknis pelaksanaannya, ia menambahkan adanya opsi peserta didik cukup mengulang mata pelajaran spesifik yang belum mencapai batas kriteria ketuntasan.

“Proses remedial, pengulangan mata pelajaran tertentu yang memang mereka lemah dan sebagainya, itu juga harus ada skema yang baik," ulasnya. (*)