Penguatan kesadaran kebangsaan di sekolah semestinya tidak menggeser fungsi pendidikan sebagai ruang bagi peserta didik, untuk mengembangkan nalar kritis dan kebebasan berpikir.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mempertanyakan arah kebijakan pemerintah yang menjadikan Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) sebagai salah satu ekstrakulikuler di Sekolah Menengah Atas (SMA).
Koordinator Advokasi Sekretariat Nasional JPPI Ari Hardi mengatakan, pemerintah perlu menjelaskan paradigma pendidikan melalui penempatan KKRI di sekolah.
“Kami mempertanyakan arah kebijakan ketika negara memilih KKRI sebagai salah satu instrumen pembinaan di sekolah menengah,” ucap Ari, Kamis (24/9/2026).
JPPI menilai, membangun kesadaran bela negara di kalangan peserta didik merupakan tujuan yang perlu ditempatkan dalam kerangka pendidikan kewarganegaraan, penghormatan terhadap konstitusi, dan penguatan tanggung jawab sosial.
Menurut Ari, persoalan utama bukan sekadar keberadaan KKRI sebagai kegiatan ekstrakurikuler, melainkan model pendidikan yang akan diterapkan melalui program tersebut.
“Pendidikan nasional seharusnya berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik secara utuh, termasuk kemampuan berpikir kritis, kebebasan berpendapat, karakter, kreativitas, dan tanggung jawab sebagai warga negara,” tuturnya.
JPPI meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai desain KKRI di lingkungan sekolah.
“Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka, apakah KKRI dirancang sebagai ruang pembelajaran kewarganegaraan yang dialogis dan partisipatif, atau justru menjadi sarana pembentukan kedisiplinan yang lebih menekankan kepatuhan terhadap otoritas?” Imbuh Ari.
JPPI juga meminta pemerintah tidak menempatkan konsep bela negara sebagai gagasan yang diterima tanpa ruang kritik.
Menurut Ari, kebijakan tersebut semestinya disertai dasar kebutuhan yang jelas, serta bukti mengenai efektivitas program dalam menjawab persoalan pendidikan.
Negara, kata Ari, perlu menjelaskan dasar kebutuhan kebijakan, bukti efektivitasnya, dan bagaimana program ini menjawab persoalan pendidikan yang nyata, seperti kekerasan di sekolah, diskriminasi, ketimpangan akses, dan lemahnya partisipasi peserta didik.
Ari menegaskan, penguatan kesadaran kebangsaan di sekolah semestinya tidak menggeser fungsi pendidikan sebagai ruang bagi peserta didik, untuk mengembangkan nalar kritis dan kebebasan berpikir.
JPPI menilai, tanggung jawab pengawasan program KKRI tidak dapat hanya dibebankan kepada kepala sekolah atau pembina kegiatan.
Menurut Ari, pemerintah pusat harus bertanggung jawab atas standar, tata kelola, pengawasan, hingga evaluasi pelaksanaan program tersebut.
“Apabila kebijakan KKRI ditetapkan melalui keputusan kementerian, maka pemerintah pusat harus memikul tanggung jawab terhadap standar, tata kelola, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaannya.”
“Tanggung jawab tidak bisa hanya dibebankan kepada kepala sekolah atau pembina kegiatan,” ulasnya.
Pedoman nasional, lanjut Ari, setidaknya harus mengatur standar kompetensi pembina, perlindungan anak, batas keterlibatan pihak eksternal, serta mekanisme pelaporan, apabila terjadi dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan KKRI.
Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan program di wilayahnya berjalan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah pusat.
Apakah KKRI dirancang sebagai ruang pembelajaran kewarganegaraan yang dialogis dan partisipatif, atau justru menjadi sarana pembentukan kedisiplinan yang lebih menekankan kepatuhan terhadap otoritas?”Koordinator Advokasi Sekretariat Nasional JPPI Ari Hardi
Pengawasan, tegas Ari, tidak boleh sekadar berorientasi pada jumlah sekolah atau peserta didik yang mengikuti program.
Pada tingkat satuan pendidikan, kepala sekolah tetap memiliki kewajiban memastikan kegiatan KKRI direncanakan dan dilaksanakan dengan prosedur yang memadai.
Namun, JPPI menilai sekolah tidak seharusnya dibiarkan menafsirkan seluruh aspek kebijakan secara mandiri, tanpa dukungan maupun pengawasan dari pemerintah.
“Kepala sekolah harus memastikan setiap kegiatan memiliki perencanaan, persetujuan, pengawasan, dan prosedur penanganan risiko yang memadai.”
“Namun, sekolah tidak boleh dibiarkan menginterpretasikan seluruh aspek kebijakan secara bebas tanpa dukungan dan pengawasan yang memadai dari pemerintah,” urai Ari.
JPPI juga mendorong keterlibatan lembaga pengawas independen, orang tua, dan peserta didik dalam mekanisme pengawasan KKRI.
Menurut Ari, pengawasan yang sepenuhnya dilakukan oleh institusi penyelenggara, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, ketika terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan pembina atau pihak eksternal.
“Pengawasan yang hanya dilakukan oleh institusi penyelenggara berisiko menciptakan konflik kepentingan, terutama ketika terjadi dugaan pelanggaran oleh pembina atau mitra eksternal,” tambahnya.
Penentuan pihak yang bertanggung jawab, menurut Ari, tidak boleh hanya didasarkan pada siapa yang menjalankan kegiatan di lapangan.
“Tanggung jawab harus melekat pada seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam siklus kebijakan, mulai dari penetapan hingga pengawasan dan penindakan,” beber Ari. (*)