Operasi gabungan TNI AL dan Bea Cukai mengamankan 19.960 batang rokok tanpa pita cukai di Kota Sorong. Rokok tersebut diduga akan diedarkan dengan harga Rp15.000 per bungkus.
JALUR pengiriman barang kembali menjadi pintu masuk peredaran rokok ilegal. Di Kota Sorong, Papua Barat Daya, upaya distribusi ribuan batang rokok tanpa pita cukai berhasil digagalkan aparat gabungan TNI Angkatan Laut (TNI AL) dan Bea Cukai.
Sebanyak 19.960 batang rokok ilegal diamankan dari sebuah jasa penitipan barang di kawasan Kilometer 10, Kota Sorong, Kamis (19/11/2026).
Penindakan tersebut dilakukan tim gabungan Intelijen Kodaeral XIV Sorong bersama petugas Bea Cukai Sorong. Pengungkapan bermula dari informasi intelijen mengenai dugaan pengiriman rokok ilegal melalui jasa penitipan di wilayah tersebut.
Menindaklanjuti informasi itu, personel Denintel Kodaeral XIV Sorong bersama petugas Bea Cukai langsung mendatangi lokasi. Mereka kemudian memeriksa sejumlah paket yang dicurigai.
Dalam penjelasan pihak TNI AL, paket tersebut rencananya akan diambil seorang kurir berinisial NSR (55).
Berdasarkan pemeriksaan awal, NSR mengaku baru pertama kali mengambil paket rokok ilegal tanpa pita cukai melalui jasa penitipan tersebut. Namun, ia mengakui sebelumnya telah menerima pengiriman rokok sebanyak delapan kali.
Rokok ilegal itu rencananya akan dijual dengan harga Rp15.000 per bungkus atau Rp150.000 per slop.
Seluruh barang bukti kini telah diamankan di Kantor Bea Cukai Sorong. Petugas akan melakukan pemeriksaan lanjutan, pendataan, serta klasifikasi berdasarkan jenis dan merek rokok untuk kepentingan proses hukum.
Peredaran rokok tanpa pita cukai merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
Khususnya Pasal 29 dan Pasal 54, yang mengatur ketentuan terkait peredaran barang kena cukai dan sanksi pidana atas pelanggarannya.
Penindakan ini sekaligus menunjukkan sinergi TNI AL dan Bea Cukai dalam memperketat pengawasan jalur distribusi barang. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah masuk dan beredarnya komoditas ilegal di wilayah Papua Barat Daya.
Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali dalam mendukung penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.