Bapenda DKI Jakarta membebaskan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB mulai 2 November hingga 31 Desember 2026, tanpa perlu mengajukan permohonan.
BADAN Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta membebaskan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pembebasan mulai diterapkan 2 November hingga 31 Desember 2026.
Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati mengatakan, kebijakan ini menghadirkan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
"Dengan mempertimbangkan dinamika dan kebutuhan masyarakat yang beragam," ujar Lusiana dilansir dari ANTARA di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0022 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang ditetapkan pada 28 Oktober 2026.
Lusiana menyampaikan, pembebasan ini berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang pada saat keputusan mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Keputusan tersebut mulai berlaku pada 2 November 2026.
Masyarakat dapat melakukan pengecekan informasi dan kewajiban perpajakan melalui kanal resmi Bapenda DKI Jakarta.Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati
Kebijakan ini diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat untuk kembali menata kewajiban perpajakannya sekaligus memperkuat kesadaran bahwa pajak daerah merupakan kontribusi bersama dalam mendukung pembangunan Jakarta.
Pembebasan sanksi administratif diberikan secara jabatan, sehingga wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan. Pelaksanaannya dilakukan melalui penyesuaian pada sistem informasi manajemen pajak daerah.
Lusiana menuturkan, pajak yang dibayarkan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik, termasuk infrastruktur, transportasi, pendidikan, kesehatan, serta berbagai fasilitas yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
"Masyarakat dapat melakukan pengecekan informasi dan kewajiban perpajakan melalui kanal resmi Bapenda DKI Jakarta serta memanfaatkan kanal pembayaran yang telah disediakan," kata Lusiana.
Hubungan antara DJP dan wajib pajak perlu terus dilandasi kepercayaan, keterbukaan, dan komunikasi yang baik.Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat, Kindy Rinaldy Syahrir
Sosialisasi Pajak
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Pusat melakukan sosialisasi kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif perpajakan serta penerapan Pajak Minimum Global kepada wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan perpajakan terbaru.
Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat, Kindy Rinaldy Syahrir mengatakan, pemahaman terhadap regulasi perpajakan diperlukan agar wajib pajak dapat memenuhi hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.
"Hubungan antara DJP dan wajib pajak perlu terus dilandasi kepercayaan, keterbukaan, dan komunikasi yang baik," kata Kindy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan, sosialisasi tersebut mencakup Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administratif serta PMK Nomor 136 Tahun 2024 mengenai penerapan Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax), khususnya bagi perusahaan multinasional.
Kindy berharap sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada wajib pajak, khususnya perusahaan multinasional, mengenai kebijakan dan mekanisme penerapannya.
Ia menegaskan, DJP berkomitmen meningkatkan pelayanan yang responsif dan profesional serta memberikan pendampingan kepada wajib pajak agar pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan sesuai ketentuan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan keberlanjutan penerimaan pajak perlu berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya iklim usaha yang sehat.
Menurut dia, kualitas pelayanan publik, integritas, dan kepastian hukum menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan.
"Kami berharap wajib pajak senantiasa memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, jelas, dan tepat waktu. Sebaliknya, kami juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak-hak wajib pajak, memberikan pelayanan yang baik, serta memastikan adanya kepastian hukum," ujar Bimo.