KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jawa Timur membongkar praktik jual beli akun WhatsApp dan Telegram ilegal serta jasa promosi judi daring. Kasus diduga terhubung dengan jaringan perjudian di Kamboja.
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol. Jules Abraham Abast meminta, masyarakat untuk berhati-hati dalam memberikan data pribadi. Menurutnya, data pribadi rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab
“Khususnya NIK dan nomor KK, serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang melanggar hukum,” ujar Jules dikutip dari ANTARA di Mapolda Jatim, Surabaya, Jumat (30/10/2026).
Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menetapkan seorang pria berinisial DS sebagai tersangka dugaan manipulasi data elektronik, penyalahgunaan data pribadi, dan promosi perjudian daring.
Wakil Direktur Reserse Siber Polda Jatim AKBP, Daniel Somanonasa Marunduri menjelaskan, tersangka menjalankan dua modus kejahatan sejak 2023. Modus pertama dilakukan dengan mendaftarkan kartu SIM menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain untuk membuat akun WhatsApp dan Telegram yang kemudian diperjualbelikan.
“Tersangka melakukan registrasi kartu SIM menggunakan data milik orang lain, kemudian membuat akun WhatsApp dan Telegram untuk diperjualbelikan melalui platform Telegram dengan harga bervariasi,” ujar Daniel.
Akun WhatsApp dijual dengan harga 500 hingga 5.000 rupiah per akun, sedangkan akun Telegram dibanderol 1.000 hingga 3.000 rupiah. Dari praktik tersebut, DS memperoleh keuntungan sekitar 100 juta rupiah. Sejak November 2025, tersangka juga mengembangkan jasa promosi judi daring menggunakan perangkat lunak berbasis situs web sengmanda.com yang dibuat sendiri.
Layanan tersebut digunakan untuk menyebarkan iklan perjudian secara massal melalui WhatsApp. Pelanggan cukup mengirimkan materi promosi dan daftar nomor sasaran, kemudian sistem secara otomatis mengirimkan iklan ke nomor-nomor tersebut.
Berdasarkan hasil penyidikan, DS bekerja sama langsung dengan administrator jaringan perjudian daring di Kamboja. Nilai transaksi dalam bisnis tersebut mencapai Rp1 miliar.
Dalam pengungkapan kasus itu, polisi menyita satu unit komputer rakitan, 13 telepon seluler, sekitar 6.000 kartu SIM dari operator XL, Axis, dan By.U, serta dokumen mutasi rekening dan tangkapan layar transaksi.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait perjudian.
“Ancaman hukuman dalam perkara tersebut mencapai 12 tahun penjara atau denda 12 miliar rupiah berdasarkan UU ITE, serta sembilan tahun penjara atau denda 2 miliar rupiah berdasarkan ketentuan lain yang disangkakan,” kata Daniel.
Untuk menindaklanjuti pengungkapan kasus tersebut, Direktorat Reserse Siber Polda Jatim membuka layanan pengaduan melalui nomor 08811043007. Polisi juga membentuk tim khusus untuk menelusuri aset milik tersangka dan jaringan yang terlibat dalam perkara tersebut.