ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Reni Astuti, mengingatkan pemerintah agar penataan dan penghapusan tenaga honorer tidak dilakukan secara mendadak.
Kebijakan transisi status kepegawaian tersebut dinilai tidak boleh sampai memutus layanan pembelajaran atau membuat sekolah kehilangan tenaga pengajar secara tiba-tiba.
Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan pengakhiran atau perubahan status, pemerintah wajib melakukan audit menyeluruh terhadap kebutuhan di setiap sekolah.
"Sekolah harus dipetakan berdasarkan jumlah murid, rombongan belajar, jumlah guru ASN dan non-ASN, mata pelajaran yang tersedia, hingga tingkat kesulitan geografis. Prinsipnya, penataan status kepegawaian tidak boleh mengorbankan hak belajar anak," ujar Reni kepada Swara Indonesia Raya, Minggu (22/11/2026).
Ia menambahkan, pemerintah memang harus menghentikan praktik pengangkatan honorer baru secara informal.
Namun di saat bersamaan, negara wajib memberikan mekanisme transisi yang sah dan transparan bagi guru non-ASN yang telah lama mengabdi dan memenuhi kriteria seleksi.
Tuntut Transparansi Data
Sejalan dengan penataan honorer, Komisi X DPR juga menuntut keterbukaan data pemerintah terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Seperti jumlah guru yang lulus seleksi, penerima nomor induk, jumlah yang belum diangkat beserta alasan penundaannya, hingga kesesuaian lokasi penempatan dengan kebutuhan riil sekolah.
"PPPK paruh waktu harus dipandang sebagai solusi transisi,"Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Reni Astuti
Secara khusus, Reni menyoroti skema PPPK paruh waktu yang menurut catatan BKN pada 2025 lalu banyak dipicu oleh keterbatasan anggaran daerah.
Ia menegaskan skema tersebut tidak boleh menjadi bentuk baru ketidakpastian nasib guru.
"PPPK paruh waktu harus dipandang sebagai solusi transisi. Pemerintah perlu memiliki peta jalan yang jelas menuju status penuh waktu bagi mereka yang memenuhi syarat. Pengawasan kami diarahkan pada tiga hal: kepastian status, kepastian penempatan, dan kepastian hak," tegasnya.
Bagi daerah dengan kemampuan fiskal terbatas, Reni mendesak pemerintah pusat bersama Kementerian Keuangan menyiapkan skema afirmasi, baik melalui transfer daerah maupun pembiayaan gaji dan tunjangan, agar keterbatasan APBD tidak lagi menjadi alasan pembiaran ruang kelas tanpa guru.