Kesiapan menghadapi bencana perlu didukung pemahaman risiko wilayah dan koordinasi Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pemerintah daerah memperkuat kesiapan menghadapi potensi bencana di wilayah masing-masing. Upaya tersebut perlu didukung pemetaan risiko, langkah mitigasi, serta prosedur penanganan darurat yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.
Kepala BNPB Kristomei Sianturi mengatakan, pemerintah daerah memiliki peran utama dalam menghadapi bencana. BNPB di tingkat pusat akan memberikan dukungan apabila skala bencana sudah melampaui kemampuan daerah untuk menanganinya.
Ia menekankan setiap daerah perlu memiliki peta dan kajian risiko bencana yang sesuai dengan kondisi wilayahnya. Dokumen tersebut juga perlu dilengkapi langkah mitigasi dan prosedur operasi standar (SOP) tanggap darurat yang jelas.
“Setiap daerah perlu memiliki peta dan kajian risiko bencana yang sesuai dengan kondisi wilayahnya. Dokumen tersebut juga harus dilengkapi langkah mitigasi dan prosedur operasi standar (SOP) tanggap darurat yang jelas,” ucap Kristomei dalam acara "Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana dan Penanganan Krisis" di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026).
Kesiapan ini diperlukan agar setiap pihak memahami tugasnya saat bencana terjadi. Pembagian tugas dan alur penanganan juga harus disusun dengan jelas agar respons di lapangan berjalan sesuai kebutuhan.
Pemerintah daerah disebut sebagai pihak yang memegang kendali utama dalam menghadapi bencana. "Pemerintah daerah memegang kendali sebagai benteng pertahanan utama, sementara BNPB di tingkat pusat siap membackup penuh apabila skala bencana telah melampaui daya tanggap daerah," jelas Kristomei.
Kesiapsiagaan daerah juga berkaitan dengan peran pimpinan kepolisian di wilayah. Menurutnya, tanggung jawab kepala kepolisian daerah (Kapolda) ketika bencana terjadi tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan ketertiban. Mereka juga perlu memperhatikan keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat yang terdampak.
Pemahaman tersebut menjadi bekal untuk menentukan langkah mitigasi dan penanganan bencana sesuai kondisi daerah. BNPB berharap pembekalan tersebut dapat memperkuat kesiapan Polri dalam menghadapi bencana.