USUL KENAIKAN UMP: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, sosialisasikan tata cara penetapan upah minimum 2027 kepada seluruh kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, secara hibrida di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (16/11/2026). DOK. KEMNAKER.GO.ID
Kesra

Upah Minimum Masih Digodok, Buruh Usul Naik 7 hingga 9,5%

KSPI dan KSPN Usul Kenaikan UMP 7 hingga 9,5 persen

Pitri Noviyanti

Usulan kenaikan upah minimum 2027 dari KSPI dan KSPN berada di kisaran 7 hingga 9,5 persen. Pemerintah menyiapkan perhitungan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

KENAIKAN upah minimum 2027 mulai menjadi pembahasan antara pemerintah dan organisasi buruh. Sejumlah serikat pekerja mengusulkan kenaikan sebesar 7 hingga 9,5 persen dengan perbedaan pandangan mengenai skema penerapannya di setiap daerah.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengusulkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen dengan nilai alfa 0,9.

“Mudah-mudahan jangan pakai lagi 0,7, pakai 0,9 indeks tertentunya. Karena rumus kenaikan upah minimum itu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya yang diterima Swara Indonesia Raya, Kamis (19/11/2026).

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi juga mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7 hingga 9,5 persen secara bertahap. Menurutnya, daerah dengan upah minimum lebih rendah perlu mendapat kenaikan lebih besar dibandingkan daerah dengan upah yang sudah tinggi.

“Kami mengusulkan daerah-daerah yang upah minimumnya masih rendah, kenaikannya harus lebih signifikan atau lebih besar daripada daerah yang upah minimumnya sudah tinggi,” kata Ristadi.

KSPN membagi usulannya ke dalam tiga kelompok berdasarkan besaran upah minimum daerah.

Daerah dengan upah di bawah Rp3 juta diusulkan menggunakan nilai alfa 0,8-1,0, sedangkan daerah dengan upah Rp3 juta hingga Rp4 juta menggunakan alfa 0,6–0,8. Adapun daerah dengan upah di atas Rp4 juta diusulkan menggunakan alfa 0,5–0,6.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa penghitungan upah minimum mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Formula tersebut juga memperhitungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta nilai alfa dalam rentang 0,5 hingga 1,0.

Yassierli menjelaskan, penentuan nilai alfa dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan UMP. Sementara itu, penghitungan upah minimum kabupaten/kota (UMK) melibatkan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

Pemerintah juga tengah menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

Data tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penghitungan upah minimum di setiap daerah.

247 Rumah di Bengkulu Tengah Terdampak Banjir

Trump, Putin, dan Xi Jinping Berhasil Gelar Dialog di Sela KTT APEC

Ini Capaian Kemenbud di Bidang Film dan Musik per 2025-2026

Sepak Bola Jalanan Jadi "Senjata" Lawan Tawuran

PR Besar Transformasi Digital, 57 Juta Penduduk Indonesia Belum Terhubung Internet