Asosiasi mengaku menghormati fatwa haram vape dari MUI. Namun, mereka mengingatkan kebijakan publik harus mempertimbangkan dampak di seluruh lapisan masyarakat.
LIMA asosiasi di industri rokok elektrik atau vape menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintah mencegah penyalahgunaan perangkat vape untuk konsumsi narkoba. Kelima asosiasi tersebut yakni Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO), Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI), Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), dan Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO).
Komitmen tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026). Ketua Umum APVI, Budiyanto, menegaskan penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk narkoba merupakan tindakan yang melanggar hukum dan tidak dapat dibenarkan.
“Posisi APVI di sini cukup jelas. Kami berdiri bersama pemerintah dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba,” ujar Budiyanto, Senin.
Ia mengatakan, pencegahan dan penegakan hukum merupakan kewenangan negara. Sementara itu, asosiasi berperan membina anggota agar menjalankan usaha sesuai ketentuan serta mendorong pelaporan dugaan penyalahgunaan kepada pihak berwenang.
Budiyanto juga menegaskan komitmen asosiasi untuk mencegah akses produk rokok elektrik bagi anak di bawah usia 21 tahun. "Kami menyampaikan komitmen mendukung pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan mencegah akses rokok elektronik atau REL bagi orang di bawah 21 tahun," tutur Budiyanto.
Pihaknya mendorong anggota dan mitra retail untuk melakukan pemeriksaan usia pembeli serta menolak transaksi apabila pembeli tidak memenuhi persyaratan usia. Senada, Ketua PPEI, Daniel Boy, menyatakan pihaknya menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba melalui produk maupun perangkat rokok elektrik.
Daniel mengatakan, pihaknya juga berkomitmen memastikan anggota tidak menjual produk yang mengandung narkoba serta mendukung penguatan pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah.
“Kami menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba melalui produk maupun perangkat rokok elektrik dan mendukung langkah tegas pemerintah dalam memberantasnya,” kata Daniel.
Selain itu, PPEI mendorong penerapan sistem penelusuran produk atau traceability. Hal ini untuk memastikan produk dan jalur distribusinya dapat ditelusuri.
Sementara itu, Ketua ARVINDO, Fachmi Firmansyah, mengungkapkan pihaknya telah berulang kali melaporkan aktivitas mencurigakan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN). Salah satu temuan yang dilaporkan yakni toko yang menggunakan identitas vape store, tetapi tidak menyediakan rak produk liquid rokok elektrik.
Fachmi mengatakan, kerja sama dengan aparat penegak hukum selama ini telah berjalan dengan baik. Yakni, melalui jaringan pengguna vape yang turut menyampaikan laporan apabila menemukan aktivitas mencurigakan.
Menurutnya, laporan yang diterima paling banyak berasal dari Jakarta dan berkaitan dengan dugaan penjualan narkotika yang menggunakan kedok toko vape.
"Kita sudah berulang kali melaporkan aktivitas mencurigakan ke BNN, bukan hanya sekali. Termasuk waktu itu ada yang kita laporkan, ada orang membuka toko hanya tulisan vape store, tetapi enggak ada rak likuid-nya. Kita laporkan, ternyata dia menjual obat daftar G,” ujar Firman.
Di sisi lain, Ketua APVINDO, Enggar Dwi Pambudi, mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan nasib pekerja dalam menyusun kebijakan terkait industri rokok elektrik. Menurutnya, industri rokok elektrik bukan sekadar kegiatan perdagangan produk.
Industri vape juga memiliki mata rantai ekonomi yang melibatkan banyak tenaga kerja. Mulai dari produksi, pengemasan, distribusi, pergudangan, pemasaran hingga sektor retail.
Ia mengkhawatirkan pembatasan berlebihan terhadap industri rokok elektrik legal dapat menghilangkan sumber penghasilan pekerja yang selama ini menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut.
“Jangan sampai kebijakan yang bertujuan menyelesaikan suatu persoalan justru menciptakan persoalan baru berupa pengangguran, hilangnya sumber pendapatan keluarga, serta meningkatkan tekanan ekonomi bagi masyarakat kecil,” ujar Enggar.
Ia menegaskan penindakan terhadap praktik ilegal dan penyalahgunaan narkoba harus dilakukan secara tegas dan tepat sasaran. Namun, pemerintah diminta tidak menyamaratakan pelaku usaha serta pekerja legal dengan pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum.
Sementara, AKVINDO turut menjadi bagian dari lima asosiasi yang menyepakati komitmen bersama tersebut melalui keterwakilan bendaharanya, Adzie Taufik. Dalam paparannya, Adzie menyatakan bahwa pihaknya menghormati fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Meski demikian, asosiasi mengingatkan agar kebijakan publik yang dirumuskan tetap mempertimbangkan efektivitas serta dampak menyeluruh bagi masyarakat. "Kami menghormati fatwa MUI, tetapi kebijakan publik harus mempertimbangkan efektivitas dan dampaknya secara menyeluruh. Jangan sampai pelarangan produk legal justru membuka ruang lebih besar bagi peredaran produk ilegal," ujar Adzie.