Prabowo menjanjikan mengembalikan arah ekonomi RI pada amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945.
KETUA Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyinggung bahaya oligarki ekonomi saat gelaran Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Oligarki ekonomi yang dimaksud Haedar yakni penguasaan kekayaan nasional terkonsentrasi pada kelompok kecil masyarakat.
"Sebagian kecil orang menguasai kekayaan Indonesia sehingga tercipta kesenjangan ekonomi atau sosial ekonomi. Potensi inilah yang melahirkan oligarki ekonomi," kata Haedar Nashir, Sabtu.
Menurut dia, ketimpangan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan distribusi pendapatan. Ketimpangan ekonomi juga menyangkut keadilan pengelolaan sumber daya dan kesempatan masyarakat memperoleh kesejahteraan. Haedar mengingatkan kekayaan nasional tidak boleh hanya dinikmati segelintir kelompok. Saat ini sebagian besar masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses sumber daya ekonomi.
Haedar menuturkan, bagi Muhammadiyah, persatuan bangsa tidak cukup hanya dibangun melalui kesamaan identitas dan semangat kebangsaan. Persatuan juga harus ditopang dengan keadilan ekonomi. Haedar mengutip prinsip Al-Qur'an mengenai larangan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Menurutnya, penguatan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi.
Di sisi lain, Ketum PP Muhammadiyah ini juga mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menguatkan kedaulatan ekonomi nasional. Haedar menyebut Prabowo berkali-kali mengingatkan ketergantungan Indonesia terhadap kekuatan asing dapat menyebabkan posisi bangsa menjadi rapuh.
Ia juga menyinggung pandangan Prabowo mengenai praktik vampir ekonomi yang rakus dan dapat menimbulkan penderitaan bagi masyarakat luas. "Pasal 33 itu memiliki spirit politik kemakmuran bersama untuk rakyat Indonesia dan menolak segala bentuk individualisme, liberalisme, serta kapitalisme yang rakus," ujarnya.
Pengelolaan sumber daya alam dan sektor ekonomi strategis harus diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Visi ini merupakan amanat konstitusi. Haedar berharap kebijakan pemerintah untuk memperkuat penguasaan negara terhadap sumber daya strategis. Selain itu, kebijakan Presiden juga memperluas peran pengusaha nasional dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
Pasal 33 dan 34 UUD
Bagi Muhammadiyah, keadilan ekonomi merupakan salah satu prasyarat memperkuat persatuan nasional. Selain itu, keadilan ekonomi juga bisa mencegah munculnya konflik sosial akibat kesenjangan kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekadnya untuk kembali berpijak pada amanat konstitusi. Ia mengaku dirinya tidak ingin negara dikuasai kelompok bermodal besar.
Menurut Presiden, perekonomian nasional harus dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Selama ini, ekonomi Indonesia dinilai mengalami penyimpangan dari amanat kedua pasal tersebut. "Saya bertekad sisa mandat akan saya teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang saya anggap tadinya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945," tegasnya di hadapan peserta Tanwir Muhammadiyah di Palu, Sabtu.
Prabowo mengaku telah menginstruksikan jajaran kementerian, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk memastikan pengelolaan pertambangan memberikan manfaat lebih besar bagi negara. Dia menetapkan minimal 70 persen hasil pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) harus dinikmati negara.
Selain itu, pemerintah akan memperkuat pengawasan ekspor melalui mekanisme satu pintu untuk memastikan volume komoditas yang dilaporkan sesuai dengan jumlah sebenarnya. Langkah tersebut ditujukan untuk mencegah manipulasi laporan ekspor yang berpotensi merugikan negara.
"Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton," tegas Prabowo.
Hadapi Kendala
Pengamat kebijakan publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) Riko Noviantoro menilai, implementasi komitmen Presiden Prabowo mengembalikan pengelolaan kekayaan alam sesuai konstitusi masih menghadapi sejumlah persoalan. Menurut Riko, amanat Pasal 33 UUD 1945 menghendaki pengelolaan ekonomi, termasuk sumber daya alam, berlandaskan prinsip kerakyatan dan kekeluargaan.
“Untuk Pasal 33 itu, memang tata kelola ekonomi kita khususnya untuk tambang, itu masih belum berbasis kekeluargaan. Nah, ini yang jadi problem. Hingga akhirnya kemudian pengelolaan tambang itu akhirnya dikuasai oleh para pemilik modal,” kata Riko kepada Swara Indonesia Raya, Minggu.
Riko menambahkan, pemerintah perlu memaksimalkan kewenangannya untuk mengambil dan mengalokasikan keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan pengelola kekayaan alam. “Yang kemudian upaya itu bisa digelontorkan untuk praktik Pasal 33 dan Pasal 34,” ujarnya.
Riko juga menyoroti efektivitas langkah penertiban tambang dan kekayaan alam yang dilakukan pemerintah. Dia menilai penegakan aturan di sektor pertambangan masih menghadapi persoalan. Meskipun, pemerintah telah memiliki instrumen hukum untuk melakukan penindakan. Menurutnya, praktik penegakan hukum justru kerap dimanfaatkan oleh aktor-aktor tertentu untuk kepentingan mereka.
Kondisi tersebut membuat penyimpangan dalam pengelolaan tambang masih terus terjadi. “Memang kita punya instrumen untuk penegakan di dalam tata kelola tambang. Cuma praktik penegakannya itu sering kali menjadi alat bagi para aktor-aktor tertentu memanfaatkannya. Sehingga penyimpangan dalam pengelolaan tambang itu akhirnya terjadi,” tegas Riko.