Lebih dari 10 kasus dugaan pelanggaran berupa memfoto soal dan menyebarkannya di media sosial. Dugaan pelanggaran mencakup penggunaan telepon genggam dan AI, kebocoran soal lewat media sosial, hingga keterlibatan pengawas.
KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyelidiki dugaan kecurangan dalam Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA/SMK/sederajat 2026. Dugaan pelanggaran mencakup penggunaan telepon genggam dan AI, kebocoran soal lewat media sosial, hingga keterlibatan pengawas. Kemendikdasmen pun meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengendalikan konten terkait.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen Toni Toharudin mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan pengendalian konten pelanggaran TKA kepada Komdigi.
“Kami juga telah mengajukan permohonan pengendalian konten berkaitan dengan pelanggaran TKA kepada kementerian, yakni Komdigi,” kata Toni dalam Temu Media di Gedung E Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Senin.
Menurut Toni, Kemendikdasmen telah mengirim tiga surat tindak lanjut kepada Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen, Komdigi, dan Kementerian Agama. Konfirmasi dan verifikasi bersama dinas pendidikan serta kantor wilayah Kementerian Agama masih berlangsung untuk memastikan kronologi, pihak yang terlibat, dan bukti.
Pengawasan juga melibatkan dinas pendidikan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Ombudsman. Kemendikdasmen menerbitkan pula Surat Edaran Kepala BKPDM Nomor 001 Tahun 2026 agar seluruh tata tertib TKA dijalankan.
Inspektur Jenderal Kemendikdasmen Faisal Syahrul menyebut ada lebih dari 10 kasus dugaan pelanggaran berupa memfoto soal dan menyebarkannya di media sosial. Sejumlah tim diturunkan untuk menyelidiki langsung di lapangan. Salah satu video yang beredar diduga memperlihatkan murid memfoto layar komputer di sebuah madrasah aliyah di Lamongan, Jawa Timur.
Faisal menyatakan sanksi bagi murid, proktor, maupun pengawas yang terbukti melanggar akan ditetapkan hati-hati. Ia menilai viralnya kasus ini sudah berdampak sosial dan psikologis bagi murid.
“Kita akan melihat tingkat kecurangannya seperti apa, pengaruhnya seperti apa, kemudian nanti kita akan memutuskan sanksi apa yang kita berikan,” kata Faisal.
Sanksi dibagi tiga tingkat. Pelanggaran ringan mendapat teguran pengawas, pelanggaran sedang membatalkan ujian mata pelajaran bersangkutan, sedangkan pelanggaran berat seperti praktik joki atau penyebaran soal berujung dikeluarkan dari ruang ujian dan nilai nol.
Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan tim khusus mengkurasi semua indikasi kecurangan bersama Komdigi. Masyarakat dapat melapor ke Posko Pengaduan Inspektorat Jenderal dengan identitas pelapor dirahasiakan. Pengawasan dilakukan secara daring bersama 17 perguruan tinggi negeri dan lewat kamera pemantau di ruang ujian.
Respons DPR dan Pengamat
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menilai model evaluasi TKA perlu disesuaikan dengan perkembangan AI.
“AI itu enggak bisa kita hindari. Kalau enggak bisa kita hindari, ya berarti model evaluasi TKA-nya beda,” ujarnya kepada Swara Indonesia Raya, Kamis (12/11/2026).
Ia mendorong siswa memakai AI sebagai alat bantu belajar, bukan jalan pintas mencari jawaban. Fikri juga meminta pemerintah mengevaluasi sistem penyelenggaraan dan melibatkan pengawas eksternal seperti Ombudsman, Dewan Pendidikan, dan inspektorat, karena persoalan ini tak tepat jika hanya dibebankan kepada pengawas lapangan.
Pengamat pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfah, menilai penyalahgunaan AI menghambat pembentukan karakter siswa. Menurutnya, kasus menyontek yang berulang menandakan kegagalan pendidik, baik orang tua maupun guru.
“Sebagus apa pun sistem pengawasan, kalau kita abai terhadap pengembangan karakter anaknya, mereka akan punya seribu cara untuk lolos dari pengawasan tersebut,” ujarnya.
Jejen mendorong pengetatan pengawasan berjalan beriringan dengan pendidikan karakter, sebab kecurangan membuat hasil TKA tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya.