Pemerintah dan DPR memberi kesempatan bagi PPPK penuh waktu mengikuti seleksi CPNS pada 2027.
PEMERINTAH bakal mengubah status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Pemerintah juga akan memberikan kesempatan kepada PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong mengatakan, nantinya gaji pokok PPPK akan ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, kepastian penghasilan merupakan kebutuhan mendasar bagi tenaga PPPK. Ia menegaskan, skema ini menjadi salah satu poin penting yang selama ini diperjuangkan Komisi II DPR.
"Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN, jadi itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan itu yang menjadi perjuangan Komisi II saat ini. Dan alhamdulillah bisa terakomodir berkat perjuangan pimpinan-pimpinan DPR bersama pemerintah," kata Bahtra dikutip Antara di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dia menjelaskan, persoalan status kepegawaian PPPK menjadi salah satu perhatian Komisi II DPR. Dia menuturkan Presiden Prabowo mendorong agar para tenaga PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, memperoleh kepastian mengenai masa depan pekerjaan mereka.
Meski demikian, dia menegaskan kesepakatan tersebut masih membutuhkan aturan pelaksanaan sebelum dapat direalisasikan. Saat ini, kata dia, DPR dan pemerintah masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaan kebijakan tersebut.
Bahtra berharap regulasi itu segera diterbitkan agar para tenaga PPPK tidak terus berada dalam ketidakpastian mengenai status kepegawaian maupun penghasilan mereka.
“Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama semua bisa ditindaklanjuti. Kami yakin dan percaya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo terus mendengar aspirasi, masukan berbagai pihak, termasuk dari publik dan masyarakat kita berkenaan dengan PPPK,” kata politikus Partai Gerindra ini.
Sebelumnya, DPR bersama pemerintah menyepakati peningkatan status PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi PPPK penuh waktu setelah menggelar rapat finalisasi di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah juga akan memberikan kesempatan kepada PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu yang mencakup lintas profesi," ujar Prasetyo.
Prasetyo menambahkan dalam rapat ini, pemerintah dan DPR memutuskan bahwa kebijakan pengangkatan tersebut juga akan berlaku bagi berbagai profesi. Termasuk dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), tenaga medis, serta personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pemerintah dan DPR juga menyepakati pemberian kesempatan bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi CPNS pada 2027.
Kesempatan tersebut tidak hanya berlaku bagi tenaga pengajar, tetapi juga pegawai dari berbagai profesi lainnya. "Jadi, karena statusnya PPPK (paruh waktu) lintas profesi naik menjadi penuh waktu maka (PPPK penuh waktu) diberi kesempatan yang sama untuk tahun 2027 mengikuti tes CPNS," imbuhnya.
Selain itu, pemerintah dan DPR sepakat memperpanjang perjanjian kerja bagi guru non-ASN yang masa kerjanya berakhir pada Desember 2026. Kebijakan ini berlaku bagi 172.323 guru yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta 2.482 tenaga pengajar di bawah Kementerian Agama. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan kebijakan serupa bagi tenaga medis yang berstatus non-ASN.
Pengamat politik dan kebijakan publik Bawono Kumoro menilai rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu merupakan bentuk penghargaan negara atas pengabdian mereka. "Kita patut memberikan apresiasi terhadap perhatian khusus dari pemerintah dan DPR RI dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan, juga PPPK lainnya. Ini merupakan wujud penghargaan negara terhadap pengabdian mereka selama ini," kata Bawono.
Menurut Bawono, peningkatan status PPPK tersebut tidak sekadar memberikan kepastian pekerjaan. Peningkatan status juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ia mengatakan kebijakan tersebut juga penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Khususnya melalui penguatan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang selama ini menjadi ujung tombak pembangunan di daerah.
"Kita tentu berharap perubahan status PPPK penuh waktu dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan karena menjadi kebutuhan mendasar di daerah," ujarnya.