Pelarangan merujuk Fatwa Haram MUI Nomor 131 Tahun 2026. MUI menetapkan konsumsi, penjualan, hingga produksi vape haram.
SEJUMLAH daerah mulai memberlakukan pelarangan rokok elektrik atau vape pada jajarannya. Pelarangan ini dilakukan setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa haram vape pada Jumat (6/11/2026).
Provinsi Sumatra Utara menjadi provinsi pertama yang menerbitkan edaran tentang pelarangan vape di lingkungan pemerintahan provinsi. Gubernur Sumut, Bobby Nasution telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor: 188.54/3/INST/2026 tentang Pelarangan Vape atau Rokok Elektronik. Instruksi ini ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sumatra pada 3 Juni 2026.
Setelah menerbitkan instruksi gubernur, pemerintah provinsi sedang berupaya merevisi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumur. Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya mengaku perda yang akan direvisi yakni Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
"Revisi ini dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, termasuk mengantisipasi munculnya narkoba jenis baru," tutur Surya dikutip ANTARA.
Instruksi Gubernur ini langsung disambut pemerintahan kota dan kabupaten setempat. Di Kabupaten Deli Serdang, Sumut. Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, mengaku, pihaknya juga akan membentuk relawan antinarkoba hingga ke tingkat dusun. Saat ini, Pemkab Deli Serdang tengah menyosialisasikan kebijakan ini hingga tingkat desa.
Anwar menegaskan, pencegahan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan aparat penegak hukum. Keterlibatan masyarakat diperlukan untuk memperluas edukasi, meningkatkan kewaspadaan, dan membangun kepedulian terhadap potensi peredaran narkoba di lingkungan masing-masing. Bupati menegaskan, efektivitas kebijakan ini akan sangat ditentukan konsistensi pengawasan, keterlibatan masyarakat, dan tindak lanjut terhadap setiap indikasi penyalahgunaan narkotika di lapangan.
“Pencegahan narkoba membutuhkan kerja sama semua pihak. Kita perlu memperbanyak relawan yang dapat mengedukasi masyarakat, mengampanyekan bahaya narkoba, dan mengajak lingkungan sekitarnya bersama-sama melawan peredaran narkoba,” ujarnya, Senin (10/11/2026).
Pemkab Deli Serdang juga mendorong pembentukan Desa Bersih Narkoba (Bersinar) sebagai wadah pelaksanaan edukasi dan pengawasan secara berkelanjutan. Skema ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi berkembang menjadi gerakan masyarakat yang berjalan secara konsisten.
Selain di Deli Serdang, di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur juga resmi melarang vape bagi aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga pendukung di lingkungan pemkab. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 46 Tahun 2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektronik (Vape) bagi Aparatur Sipil Negara.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan, kebijakan ini untuk menjaga kesehatan dan menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari asap rokok maupun uap vape. Dalam surat edaran itu disebutkan, perangkat rokok elektronik bisa digunakan untuk mengonsumsi narkotika yang dicampurkan ke dalam cairannya.
"Beberapa jenis zat yang disoroti antara lain sabu cair, ganja cair, etomidate, dan ketamine," kata Fauzi, Senin (9/11/2026).
Fauzi menambahkan, ASN diminta lebih waspada agar tidak terlibat atau menjadi korban penyalahgunaan perangkat tersebut. "Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Pendukung Pemerintah Kabupaten Sumenep dilarang menggunakan atau mengisap rokok elektrik (vape)," ujar Fauzi dalam SE tersebut.
Larangan tersebut berlaku bukan hanya saat pegawai berada di kantor. ASN dan tenaga pendukung juga tidak boleh menggunakan vape ketika beraktivitas di luar lingkungan kerja. "Artinya, aturan ini berlaku dalam kegiatan sehari-hari, termasuk ketika pegawai tidak sedang menjalankan tugas di kantor pemerintahan," tegas Fauzi.
Pemkab Sumenep ancaman sanksi bagi ASN yang melanggar pelarangan vape di lingkungan pemkab. Sanksinya berupa pembinaan atau penegakan disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. "Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Edaran ini ditindaklanjuti dengan pembinaan dan/atau penegakan disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Bupati Sumenep Fauzi.
Sementara, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mengaku sedang mengkaji penerbitan regulasi di tingkat daerah untuk menindaklanjuti Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang menyatakan penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik atau vape haram. Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan pihaknya mendukung fatwa haram vape dari MUI dan akan mempelajari mekanisme penerapannya melalui kebijakan pemerintah daerah.
"Kita melihat dan merujuk dari fatwa MUI. Tentu kita akan melanjutkan dengan regulasi di tingkat daerah," katanya, Selasa.
Ia menjelaskan regulasi tersebut nantinya dapat berbentuk peraturan kepala daerah. Baik peraturan gubernur maupun peraturan bupati dan wali kota. Namun, sebelum menentukan bentuk kebijakan yang akan diterapkan, pihaknya meminta Biro Hukum Pemprov Sumsel terlebih dahulu mengkaji aspek hukum dan mekanisme tindak lanjut fatwa tersebut.
"Saya minta laporan dari Biro Hukum dulu. Apakah fatwanya sudah secara fisik dikirim ke pemerintah kabupaten dan kota, sehingga nantinya bisa kita teruskan," tegasnya.