MUI telah terbitkan fatwa haram rokok elektronik. Pemerintah didesak segera buat regulasi pelarangan vape.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengaku terbuka terhadap berbagai masukan, termasuk kemungkinan pelarangan rokok elektrik. Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menuturkan, penerbitan fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi masukan penting memperkuat kebijakan pengendalian rokok elektronik atau vape.
MUI Pusat resmi menerbitkan fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektronik. Menurut Nadia, penyusunan kebijakan nasional pelarangan vape membutuhkan kajian komprehensif dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga sesuai kewenangannya.
“Kementerian Kesehatan terbuka untuk mempelajari dan mempertimbangkan berbagai masukan termasuk rekomendasi dari MUI serta wacana pelarangan penggunaan rokok elektronik atau vape, dalam proses penguatan kebijakan,” kata Nadia, kepada Swara Indonesia Raya, Selasa (10/11/2026).
Nadia menambahkan, vape bukan merupakan produk bebas risiko. Menurutnya, kandungan nikotin di dalam vape memiliki sifat adiktif. Selain itu, aerosol dan berbagai zat kimia yang terkandung di dalam vape juga berpotensi membahayakan kesehatan. Kemenkes juga menyoroti penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Pemerintah sebenarnya telah memiliki kerangka regulasi pengendalian peredaran dan penggunaan vape melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.
"Dengan kerangka regulasi tersebut, saat ini fokus Kementerian Kesehatan adalah memperkuat implementasi, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor agar seluruh ketentuan pengendalian rokok elektronik dapat dilaksanakan secara optimal,” ujarnya.
Nadia menambahkan fatwa MUI dapat memperkuat bahan evaluasi pemerintah untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan penguatan dalam pengaturan rokok elektronik. “Fatwa MUI merupakan salah satu masukan yang akan memperkuat pengaturan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta mengevaluasi dan mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan penguatan ke depan,” tegas Nadia.
Koordinasi dan Solusi
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang mengaku siap mengambil langkah antisipatif dengan menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) guna menindaklanjuti penetapan hukum haram mutlak vape. "Kami akan melakukan koordinasi intensif dengan BPOM selaku otoritas pengawas teknis produk tembakau dan rokok elektronik," tutur Moga, Selasa.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dan Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2025, tugas dan fungsi pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik menjadi wewenang BPOM. Terkait Fatwa MUI, PTKN sedang berkoordinasi dengan BPOM.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Sarmuji menghormati fatwa haram MUI soal penggunaan vape. Kemenperin akan mencari solusi untuk keberlanjutan industri rokok elektronik di Indonesia setelah adanya fatwa tersebut.
"Nanti kita carikan solusinya. Kami juga koordinasi. Namun, fatwa haram itu kan enggak bisa Kementerian Perindustrian kemudian mengeluarkan fatwa (jadi) halal, enggak bisa," kata Sarmuji kepada Swara Indonesia Raya di Jakarta, Selasa.
Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektronik atau Vape menyatakan bahwa seluruh rantai produksi hingga perdagangannya dinyatakan haram. Keputusan ini ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr. KH. Aminuddin Yaqub, serta diketahui Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” tulis isi surat seperti dikutip dalam laman resmi MUI di Jakarta, Senin.
Adapun dasar pertimbangan yang melandasi terbitnya fatwa ini, yakni penggunaan rokok elektronik membawa dampak buruk yang nyata bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun sosial. Fatwa ini menjabarkan bahwa rokok elektronik merupakan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan perasa untuk menghasilkan uap yang dihirup.
Tidak hanya menyasar konsumen atau pengguna, fatwa ini juga memperluas cakupan keharaman pada aspek bisnis dan penyalahgunaannya. MUI memberi rekomendasi kepada pemerintah dan DPR untuk segera menyusun Undang-Undang yang mengatur pelarangan vape disertai sanksi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Regulasi Tegas
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mengaku sejak awal pihaknya juga mendorong adanya fatwa haram vape dari MUI. Menurut Sahroni, rokok elektronik rawan disalahgunakan untuk peredaran narkoba. Ia mengapresiasi MUI yang resmi menerbitkan fatwa haram vape.
“Dari awal saya memang mendorong untuk diharamkannya vape karena memang vape ini saya lihat sangat rawan disalahgunakan. Jadi kami menyambut baik fatwa ini,” tutur Sahroni di Kompleks Parlemen, DPR, Selasa.
Politikus partai Nasdem ini mendorong institusi pemerintah segera menerbitkan aturan pelarangan vape di Indonesia. Sebab, dari sisi agama, fatwa haram sudah resmi diterbitkan MUI Pusat. "Karena dari segi agama sudah ada aturannya, saya mendorong agar institusi terkait segera menerbitkan aturan yang terkait pelarangan vape ini," ujarnya.
Menurut Sahroni, aturan hukum dibutuhkan untuk memperkuat pelarangan vape dengan pemberian sanksi hukum untuk pelanggar. Setelah fatwa haram, Sahroni mengatakan, seharusnya ada tindaklanjut berupa regulasi yang lebih tegas.
"Hal ini penting agar pelarangan vape ini ada payung hukumnya. Ada aturan yang jelas mengenai sanksi dan hukuman bagi pihak-pihak yang tetap memasarkan vape berikut juga penggunanya. Dengan begitu, kita bisa sedikit tenang karena vape ini dibatasi, dan lambat laun akan kita setop total penyebarannya," tegas Sahroni.
Pengusaha Mengeluh
Sementara, Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) menyatakan keberatan terhadap fatwa haram vape dari MUI. Ketua APVI Budiyanto Imam Suyanto menegaskan menghormati kewenangan MUI menetapkan fatwa. Namun, dia berharap keputusan tersebut tidak langsung berujung pada pelarangan menyeluruh vape. Terlebih, tidak ada ruang dialog dan pendalaman kajian.
Menurut Budiyanto, cakupan fatwa yang turut menyasar aktivitas produksi dan perdagangan berpotensi memberikan dampak terhadap sektor ekonomi. Terutama pada pelaku usaha, UMKM, pekerja, hingga keluarga yang menggantungkan penghidupan pada industri vape.
“Kami menghormati kewenangan MUI dalam menetapkan fatwa dan memahami tujuan perlindungan masyarakat yang mendasarinya. Namun, kami memiliki keberatan terhadap kesimpulan pelarangan secara menyeluruh, termasuk produksi dan perdagangan,” kata Budiyanto.
Dia menilai persoalan kesehatan harus menjadi perhatian dalam pengaturan vape. Namun, dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat di sektor tersebut juga perlu diperhitungkan secara menyeluruh. APVI telah mengikuti forum diskusi bersama MUI dan sejumlah pemangku kepentingan sebelum fatwa tersebut ditetapkan.
Dalam forum itu, pihaknya telah menyampaikan perspektif industri. Termasuk pentingnya membedakan produk vape yang mengandung nikotin dengan produk yang disalahgunakan untuk konsumsi narkotika.
“Kami telah mengikuti forum diskusi bersama MUI dan sejumlah pemangku kepentingan sebelum fatwa ini ditetapkan. Dalam forum tersebut, kami menyampaikan perspektif industri dan pentingnya membedakan produk nikotin dengan produk yang disalahgunakan untuk narkotika,” jelasnya.
APVI menegaskan, perlindungan kesehatan, pencegahan ketergantungan nikotin, serta perlindungan anak dan remaja harus tetap menjadi prioritas. Budiyanto mendukung pengawasan mutu produk, pengujian kandungan, pembatasan akses berdasarkan usia, hingga penindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
APVI mendukung penindakan terhadap pihak-pihak yang memproduksi, mengedarkan, maupun menyalahgunakan perangkat vape untuk konsumsi zat terlarang. “Untuk narkotika, sikap kami tegas, kami mendukung penindakan terhadap siapa pun yang memproduksi, mengedarkan, atau menyalahgunakan perangkat vape untuk zat terlarang, termasuk apabila melibatkan pelaku usaha,” katanya.