KTP warga di desa-desa diduga digunakan warga negara Cina untuk mendaftar akun AI Claude. Mereka dibayar sekitar Rp300.000.
WAKIL Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menyoroti dugaan penggunaan KTP warga Indonesia oleh warga negara asing untuk mendaftarkan akun platform Artificial Inteligence (AI) Claude. Menurut Dave, identitas kependudukan merupakan data pribadi yang harus dilindungi. Ia juga menegaskan, KTP tidak boleh digunakan tanpa persetujuan pemiliknya.
Beredar di media sosial, dugaan penyalahgunaan KTP warga Indonesia untuk mendaftar akun AI Claude. Dalam narasi yang beredar di media sosial, warga diminta menyerahkan identitas dan melakukan verifikasi wajah dengan imbalan uang tunai Rp300 ribu. Informasi tersebut pertama kali ramai diperbincangkan di akun X (@_FORAB).
Akun tersebut mengunggah narasi mengenai seseorang yang menjalankan bisnis verifikasi identitas atau Know Your Customer (KYC) untuk akun Claude di desa wilayah Indonesia. Dalam unggahannya, disebutkan pelaku mendatangi warga di desa-desa, terutama ibu-ibu, untuk melakukan verifikasi identitas secara langsung sebelum akun didaftarkan.
Setelah itu, mereka menerima pembayaran dilakukan secara tunai. Meski demikian, lokasi spesifik desa, identitas pelaku, jumlah warga yang terlibat, serta tujuan akhir akun-akun tersebut belum terkonfirmasi secara independen.
“Jika dugaan ini terbukti, persoalannya tidak hanya menyangkut penyalahgunaan identitas, tetapi juga perlindungan data pribadi dan keamanan ruang digital Indonesia,” kata Dave kepada Swara Indonesia Raya, Senin (9/11/2026).
Dave menambahkan Komisi I DPR memandang perlu adanya pendalaman terhadap informasi tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dia menilai penggunaan identitas masyarakat dalam jumlah besar untuk membuat akun AI juga perlu dicermati dari sisi potensi penyalahgunaannya. Sebab, akun-akun tersebut berpotensi digunakan untuk aktivitas yang dapat memengaruhi ruang informasi publik.
“Penggunaan identitas masyarakat dalam jumlah besar untuk membuat akun AI juga perlu dicermati. Akun-akun tersebut dapat dimanfaatkan untuk penyebaran informasi hoaks hingga manipulasi konten,” ujarnya.
Menurut Dave, penanganan persoalan ini membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga sesuai kewenangannya. Misalnya, Kementerian Komdigi berperan dalam tata kelola ruang digital, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam pengelolaan data kependudukan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam keamanan siber, serta Polri apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
“Instansi keimigrasian juga dapat dilibatkan jika terdapat aspek keimigrasian yang perlu ditindaklanjuti,” kata dia.
Dave juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati ketika menyerahkan dokumen identitas kepada pihak lain, terlebih jika disertai imbalan uang. “Kita ingin perkembangan teknologi AI memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa tanpa mengabaikan keamanan data dan kepentingan nasional,” tutur Dave.
Sosiolog Universitas Airlangga (Unair) Bagong Suyanto menilai dugaan praktik penggunaan KTP warga tersebut tidak bisa dilepaskan dari persoalan ekonomi. Selain itu, persoalan ini juga terkait dengan rendahnya literasi informasi dan perlindungan data di masyarakat.
Menurut dia, sebagian masyarakat, khususnya kelompok dengan kondisi ekonomi terbatas, dapat dengan mudah menerima tawaran uang tanpa memahami konsekuensi dari penyerahan data pribadi. Bagong menilai kesadaran masyarakat terhadap keamanan siber masih rendah. Kondisi tersebut semakin rentan ketika berhadapan dengan masyarakat miskin yang memiliki kebutuhan ekonomi mendesak.
“Akibat literasi informasi yang rendah, mereka mudah terperdaya. Bagi mereka, uang Rp300 ribu lebih mendesak,” kata Bagong kepada Swara Indonesia Raya.
Dia menjelaskan, masyarakat desa yang menerima tawaran penggunaan KTP dengan imbalan uang belum tentu memahami risiko. Padahal, identitas kependudukan mereka berada di tangan orang lain. Dalam konteks ini, data kependudukan mereka terekam dan digunakan pihak diduga WN Cina. “Mereka tidak tahu implikasinya apa ketika data pribadi dipegang orang lain, asing lagi,” tutur Prof Bagong.
Bagong menilai fenomena tersebut merupakan kombinasi antara faktor ekonomi dan rendahnya literasi informasi. Dalam situasi tertentu, kebutuhan mendapatkan uang secara cepat dapat membuat masyarakat mengabaikan risiko jangka panjang. Karena itu, Bagong menilai pemerintah tidak cukup hanya memberikan imbauan agar masyarakat berhati-hati dalam menyerahkan KTP. Pemerintah perlu membangun sistem edukasi yang menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
“Pemerintah harus membentuk pionir di tingkat lokal untuk pemberdayaan literasi informasi,” tegas Bagong.
Kasus ini diduga terkait pembatasan akses warga negara Cina terhadap AI Claude. Akibatnya, muncul fenomena bisnis jual-beli akun. Sebelumnya, Pemerintah Cina meminta warganya menghapus perangkat lunak AI Claude Code.