Migran Care menyebut persoalan ekonomi menjadi akar kasus TPPO di Indonesia. Korban gampang diiming-imingi gaji besar karena sulitnya lapangan kerja di dalam negeri.
PEMERINTAH disarankan gencar menggelar patroli siber untuk memitigasi makin banyaknya warga negara Indonesia (WNI) jadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui situs tawaran kerja ke luar negeri palsu. Koordinator Divisi Hukum Migran Care Nur Harsono menuturkan, sebagian korban TPPO dijerat melalui tawaran pekerjaan palsu melalui dunia maya.
Nur Harsono mengatakan, modus tawaran itulah yang berhasil menjerat sebagian WNI jadi korban TPPO yang akhirnya direkrut menjadi tentara bayaran Rusia. “Perkuat patroli siber crime untuk memitigasi dan men-take down situs-situs tawaran kerja ke luar negeri palsu,” tutur Nur Harsono kepada Swara Indonesia Raya, Rabu (4/11/2026).
Selain memperketat patrolis siber, pemerintah juga diminta memperkuat gugus tugas TPPO mulai dari tingkat pusat hingga daerah, bahkan hingga di desa. Cak Nur, sapaan Nur Harsono, juga mendesak aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Cak Nur juga menyarankan agar pemerintah memperluas lapangan kerja di dalam negeri dengan upah yang layak.
Menurut Cak Nur, penyediaan lapangan kerja ini untuk mengatasi akar masalah kasus TPPO di Indonesia. Selama ini, persoalan ekonomi menjadi alasan utama WNI gampang tergiur tawaran lapangan kerja di luar negeri yang membuka celah kasus perdagangan orang.
Diketahui, puluhan hingga ratusan WNI tergiur upah tinggi sehingga terjerumus masuk dalam rekrutmen tentara bayaran di Rusia.
“WNI mudah diiming-iming oleh sindikat suatu pekerjaan di luar negeri dan dalih proses cepat, biaya murah bahkan tanpa biaya dan gaji yang tinggi, para sindikat TPPO memanfaatkan kerentanan mereka untuk merekrut dijadikan pekerja sebagai angkatan perang dan pekerjaan lainnya,” tegas Cak Nur.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga mendorong pemerintah memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk menangani TPPO bermodus penipuan daring. Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengaku kajian terbaru lembaganya mencatat 7.628 kasus penipuan daring secara global pada 2025.
"Kasus tersebut menyasar kelompok berkeahlian tinggi, terutama laki-laki dari kalangan generasi Z dan milenial, melalui tawaran pekerjaan fiktif dengan iming-iming gaji tinggi," kata Uli dikutip Antara.
Sindikat kejahatan itu, lanjut dia, beroperasi di sejumlah negara. Antara lain Kamboja yang mencatat lebih dari 4.300 kasus, Filipina, Laos, dan Myanmar. Para korban dilaporkan mengalami penyiksaan fisik, kerja paksa selama 14–18 jam per hari, serta pembatasan akses terhadap layanan medis.
Uli mendorong Kementerian Luar Negeri meninjau kembali perjanjian bilateral dengan negara tujuan, khususnya Kamboja. Hal ini untuk memasukkan mekanisme perlindungan korban dan penyelidikan bersama (joint investigation) terhadap sindikat TPPO berbasis siber.
Di bidang penegakan hukum, Polri dan Direktorat Jenderal Imigrasi direkomendasikan memperluas penindakan terhadap pihak yang memfasilitasi keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural.
Motif Diselidiki
Komnas HAM juga mendorong penguatan diplomasi bilateral dan regional, termasuk pembentukan satuan tugas penyelidikan bersama dengan negara tujuan, untuk meningkatkan perlindungan korban sekaligus mengungkap jaringan perdagangan orang lintas negara. Sementara, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengakui belum ada kesimpulan terkait penyebab maraknya WNI yang menjadi tentara di negara lain, termasuk Rusia.
"Tentu ini masalah yang kami juga sudah lama menyelidiki, tetapi belum dapat membuat sesuatu kesimpulan apa yang sesungguhnya terjadi di baliknya," kata Yusril, Selasa.
Meski begitu, dia mengatakan pihak kepolisian sedang menyelidiki terkait hal tersebut apakah memang ada kemungkinan penipuan. Yakni berupa rekrutmen terhadap seseorang yang sebenarnya dijanjikan untuk mendapatkan suatu pekerjaan, tetapi malah terlibat dalam kegiatan militer di negara lain.
Ia menjelaskan jika orang tersebut tidak ditipu dan secara sadar bergabung dengan militer asing, maka pemerintah Indonesia sebenarnya tidak bisa menghalangi. "Karena kalau kami menghalangi, itu hak setiap orang juga untuk mengambil keputusan," ujarnya.
Kendati demikian, dia menuturkan terdapat konsekuensi apabila seseorang memilih untuk menjadi anggota militer negara asing. Salah satunya bisa kehilangan status WNI yang disandang orang tersebut.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan 13 tersangka TPPO dengan modus menjadi tentara bayaran Rusia. Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah mengatakan, dua tersangka adalah warga negara Rusia dan satu tersangka merupakan warga negara Ukraina.