SEMUA peserta didik SMA Taruna Nusantara (TN) kini tak dipungut biaya pendidikan alias gratis.
Hal itu diungkapkan oleh Sekretariat Presiden, setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan SMA TN Kampus Cimahi, Jawa Barat, Jumat (30/10/2026).
"Selain memperluas jaringan kampus, pemerintah juga menghadirkan kebijakan penting berupa pembebasan biaya pendidikan bagi seluruh peserta didik SMA Taruna Nusantara.”
“Berbeda dengan sistem sebelumnya yang menerapkan biaya pendidikan, kini seluruh siswa dapat mengikuti proses pembelajaran secara gratis," tulis Sekretariat Presiden lewat keterangan pers, Jumat (30/10/2026).
Dengan diperluasnya kampus dan pendidikan gratis, SMA Taruna Nusantara diharapkan semakin berperan dalam membentuk generasi muda yang unggul dalam akademik, berintegritas, dan mencintai tanah air.
Kebijakan ini dinilai strategis dalam membuka kesempatan pendidikan yang lebih luas, tanpa membebani peserta didik dengan biaya sekolah.
Lewat program pendidikan gratis ini, pemerintah berupaya memastikan akses putra-putri bangsa terhadap pendidikan berkualitas, semakin terbuka.
Pemerintah bakal terus memperluas akses pendidikan berkualitas, sekaligus menyiapkan generasi muda yang unggul, berintegritas, dan memiliki semangat cinta tanah air.
Peresmian SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi tak hanya menandai bertambahnya fasilitas pendidikan, tetapi juga mencerminkan perhatian pemerintah terhadap pembangunan sumber daya manusia.
Prabowo menjelaskan, SMA Taruna Nusantara mengalami perkembangan signifikan sejak pertama kali dibangun pada 1990.
Pada awal pendiriannya, lembaga pendidikan tersebut hanya memiliki satu kampus, namun berhasil melahirkan banyak tokoh muda yang berkontribusi bagi bangsa.
Kini, SMA Taruna Nusantara menambah lima kampus baru yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia yang mencakup enam lokasi kampus, yakni Magelang, Malang, Cimahi, Pagar Alam, Ibu Kota Nusantara (IKN), dan Langowan di Sulawesi Utara.
Pentingnya Patriotisme, Integritas, dan Kejujuran
Saat meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya patriotisme, integritas, dan kejujuran dalam pendidikan.
Kepada para pamong dan guru, Prabowo meminta mereka memberikan bimbingan serta keteladanan untuk membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan mencintai tanah air.
“Tanamkan terus nilai patriotisme, integritas.”
“Daripada ratusan orang pintar, berilah kepada negara pemuda-pemudi yang jujur, yang bersih hatinya, yang penuh cinta tanah air, baru kita berhasil sebagai bangsa dan negara,” tutur Prabowo.
SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi dibangun di atas lahan seluas 30,2 hektare. Sekolah tersebut memiliki 30 ruang kelas beserta fasilitas pendukung, dan menampung 677 siswa.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Hari Jumat, 30 Oktober tahun 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto dengan ini meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi,” ucap Presiden.
Dalam laporannya, Kepala Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN) Sugiono mengatakan, kehadiran kampus tersebut merupakan bagian dari kontribusi lembaga pendidikan bagi masa depan Indonesia. “Kampus SMA Taruna Nusantara dipersembahkan untuk masa depan bangsa dan negara.”
“Semoga kami putra-putri Taruna Nusantara ini bisa terus mengemban amanah lahirnya kampus tercinta tersebut,” harapnya.
Setelah peresmian, Prabowo meninjau sejumlah fasilitas sekolah, termasuk Ruang AeroNautica.
Presiden juga diperlihatkan hasil riset siswa, antara lain alat pembasmi nyamuk berbasis getaran ultrasonik berdaya hibrida, serta sistem irigasi pintar.
Dilatih Jadi Calon Pemimpin Bangsa
Oliver Noah Gracio Aritonang, siswa asal Bekasi, Jawa Barat, mengungkapkan kehidupan bersama siswa dari berbagai wilayah Indonesia, memberinya kesempatan mengenal keberagaman, sekaligus menyiapkan diri menjadi calon pemimpin.
“Menjadi siswa SMA Taruna Nusantara sangatlah membanggakan.”
“Selain kita dapat tinggal dan hidup bersama dengan seluruh siswa dari Sabang sampai Merauke, kita juga dilatih, dibimbing, menjadi calon pemimpin bangsa yang berkarakter, dan juga menjadi calon pemimpin Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.
Aura Latifa Marfin, siswi asal Padang, Sumatra Barat, mengatakan pendidikan di sekolahnya mencakup pembinaan kepribadian, jasmani, dan akademik. “Kami siswa yang nantinya diharapkan menjadi kader pemimpin bangsa, yang mana kami di sini ditempa untuk tiga aspek, yaitu kepribadian, kejasmanian, dan akademik.”
“Sehingga saya merasa dengan tiga aspek tersebut kita dibina untuk menjadi pemimpin di masa depan nantinya,” tutur Aura.
Mentari Thandika Ramadhani, siswi asal Bengkulu, menilai fasilitas sekolah mendukung kegiatan belajar serta pengembangan minat dan bakat. Fasilitas tersebut meliputi laboratorium dan sarana ekstrakurikuler. “Kami di sini dibuat nyaman dengan fasilitas-fasilitas yang ada, dikarenakan fasilitas di sini sangat lengkap dan sangat amat mendukung pembelajaran yang kami lakukan di sini.”
“Bersekolah di sini sangat membuat kita menjadi nyaman dan juga tenang karena fasilitasnya sudah terpenuhi,” bebernya.
Muhammad Hafizh Nuzhah, siswa asal Pontianak, Kalimantan Barat, berterima kasih atas kesempatan memperoleh pendidikan di SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi.
Ia berharap sekolah tersebut terus menjadi tempat pembentukan karakter generasi muda. “Terima kasih karena telah memberikan kami kesempatan untuk menjadi salah satu bagian dari SMA Taruna Nusantara, terutama untuk di Kampus Cimahi ini,” ucap Hafizh.
Visi LB Moerdani
SMA Taruna Nusantara lahir dari gagasan visioner Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal TNI LB Moerdani, pada 20 Mei 1985 di Pendopo Agung Taman Siswa Yogyakarta, untuk membangun sekolah unggulan nasional yang mencetak generasi muda berjiwa Pancasila, berwawasan kebangsaan, dan siap menjadi pemimpin masa depan.
Gagasan ini diwujudkan melalui kerja sama antara ABRI (TNI) dan Taman Siswa dengan membentuk Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN).
Berlokasi di kawasan Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah, kampus pertama yang menempati lahan seluas 18.5 hektare ini diresmikan oleh Panglima ABRI Jenderal TNI Try Sutrisno pada 14 Juli 1990, dan menjadi standar emas pendidikan berbasis kesamaptaan serta akademik unggul selama puluhan tahun.
Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kebutuhan akan pemerataan pendidikan kepemimpinan berkualitas di seluruh pelosok Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan menginisiasi pengembangan skala besar dengan membangun enam kampus SMA Taruna Nusantara terintegrasi yang tersebar secara strategis di berbagai wilayah Indonesia.
Ekspansi ini diawali dengan penguatan jaringan di Pulau Jawa melalui pemanfaatan fasilitasi sarana pertahanan di Cimahi (Jawa Barat) dan Malang (Jawa Timur), sebelum merambah ke luar Jawa seperti Langowan (Sulawesi Utara) untuk menjangkau kawasan timur, Pagar Alam (Sumatra Selatan) untuk wilayah barat, serta Kampus Khusus IKN di Nusantara (Kalimantan Timur), yang dirancang sebagai pusat kaderisasi kepemimpinan nasional masa depan yang terhubung langsung dengan pusat pemerintahan baru.
Keenam kampus terintegrasi ini dirancang dengan kurikulum dan standar pembinaan kepemimpinan yang seragam dengan kampus induk Magelang, memastikan keberagaman asal siswa dari seluruh penjuru Nusantara dapat tertampung secara merata tanpa mengurangi nilai dasar tradisi Ke-Taruna Nusantara-an.
Makin Bingung
Kebijakan pendidikan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan, terutama terkait pemerataan akses dan penggunaan anggaran pendidikan.
Darmaningtyas, pengamat pendidikan nasional, menilai sejumlah program pendidikan yang diluncurkan pemerintah belum sepenuhnya memperhatikan aspek keadilan bagi seluruh peserta didik.
Salah satu hal yang disorot adalah pengembangan berbagai sekolah unggulan, seperti Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Nasional Terintegrasi, dan SMA Taruna Nusantara.
Menurut Darmaningtyas, pemerintah perlu menjelaskan perbedaan dan tujuan dari masing-masing program, agar kebijakan pendidikan tidak terkesan tumpang tindih. “Sejujurnya, saya itu makin bingung dengan kebijakan pendidikan Presiden Prabowo.”
“Kan sudah ada Sekolah Unggul Garuda, ada Sekolah Nasional Terintegrasi, lalu sekarang dia ngembangin lagi yang namanya SMA Nusantara,” ujar Darmaningtyas saat dihubungi Swara Indonesia Raya, Senin (2/11/2026). Ia juga mempertanyakan aspek keadilan dalam pemberian fasilitas pendidikan gratis bagi sekolah-sekolah unggulan tersebut.
Menurutnya, kebijakan itu berpotensi lebih banyak dinikmati peserta didik dari keluarga mampu, sedangkan siswa dari kelompok ekonomi kurang mampu yang bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), belum memperoleh fasilitas serupa. “Dapat dipastikan 80 persen yang masuk ke sekolah itu adalah orang-orang dari golongan mampu.”
“Karena mereka mampu, maka gizi anaknya terjamin. Karena gizinya terjamin, tingkat kecerdasannya pun tinggi sehingga lolos dalam seleksi,” ulasnya.
Darmaningtyas menilai, pemerintah seharusnya turut memperhatikan kebutuhan siswa dari keluarga kurang mampu, terutama di sekolah kejuruan. Ia menyebut sekitar 75 persen siswa SMK berasal dari kelompok ekonomi tidak mampu, sehingga pemerataan fasilitas pendidikan perlu menjadi perhatian.
Selain persoalan pemerataan, Darmaningtyas turut mengkritik alokasi anggaran pendidikan.
Ia menilai besarnya anggaran pendidikan dalam APBN belum menjamin peningkatan kualitas pendidikan. apabila sebagian besar penggunaannya tidak diarahkan pada kebutuhan utama sektor pendidikan.
“Kalau ditanya bagaimana evaluasi pendidikan dua tahun pada masa pemerintahan, tidak ada yang lebih baik karena anggarannya dipotong,” katanya.
Ia menyoroti alokasi sekitar 29 persen anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, penggunaan anggaran tersebut berpotensi mengurangi dukungan bagi program peningkatan kompetensi guru, rekrutmen tenaga pendidik baru, serta berbagai kebutuhan pendidikan lainnya. “Bagaimana pendidikan berkualitas untuk semua akan tercapai, kalau 29 persen anggaran pendidikan itu dipakai untuk MBG.”
“Sehingga program-program peningkatan kompetensi guru, rekrutmen guru baru, penambahan kompetensi guru dan sebagainya itu menjadi terabaikan atau tidak dapat dilaksanakan karena enggak ada anggarannya,” tambahnya.
Darmaningtyas menambahkan, meskipun anggaran pendidikan dalam APBN 2026 mencapai lebih dari Rp700 triliun, anggaran yang dikelola kementerian terkait pendidikan dinilai masih terbatas.
Karena itu, ia mempertanyakan kemampuan pemerintah mencapai target pembangunan sumber daya manusia unggul pada 2045, apabila kebutuhan dasar sektor pendidikan belum terpenuhi secara optimal.
“Jadi terlalu banyak program yang ingin dijalankan, tetapi tidak melihat dukungan anggaran,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah dapat mengevaluasi kembali prioritas kebijakan dan alokasi anggaran pendidikan, agar program yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada pembangunan sekolah unggulan, tetapi juga menjamin pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan bagi seluruh peserta didik. (*)