PANITIA Seleksi (Pansel) Komisi Nasional Disabilitas (KND) menggelar uji publik terhadap 69 calon anggota periode 2026-2031 di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Bahrul Fuad, salah satu anggota pansel KND, Bahrul Fuad mengungkapkan, uji publik yang digelar selama dua hari ini merupakan inovasi untuk merespons harapan masyarakat, agar bisa terlibat dalam proses seleksi calon anggota KND.
Dalam tahapan ini, seluruh calon diberikan kesempatan memaparkan visi misi, untuk kemudian diuji oleh seluruh elemen masyarakat yang hadir.
Dari 869 pendaftar, sebanyak 101 orang terjaring dalam seleksi administrasi, hingga akhirnya menghasilkan 69 calon yang berhasil lolos tes objektif berbasis komputer.
“Sebagai catatan, tes objektif berbasis komputer ini dirancang menggunakan prinsip universal desain oleh Pansel. Tidak ada perbedaan perlakuan antara kandidat penyandang disabilitas dan non-disabilitas, serta ketentuan waktu maupun metode pelaksanaannya disetarakan,” ujarnya saat konferensi pers.
Persebaran kandidat KND pada periode ini pun cukup luas dan berasal dari berbagai pulau seperti Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Namun, secara persentase, kandidat dari Pulau Jawa masih mendominasi.
Bahrul mengungkapkan, kondisi ini menunjukkan adanya tantangan ke depan dalam memperkuat akses pendidikan dan informasi bagi penyandang disabilitas, khususnya di luar Pulau Jawa.
Hal tersebut dinilai penting, agar para penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara bermakna dalam pembangunan nasional.
Bahrul mengatakan, 69 nama kandidat akan dipublikasikan melalui web pansel, untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
Profil masing-masing calon anggota pun akan ditampilkan, agar masyarakat dapat memberikan dukungan maupun catatan yang relevan.
Masukan masyarakat menjadi unsur yang sangat penting dalam proses seleksi ini.
Bahrul menambahkan, keputusan pansel tidak semata-mata didasarkan pada penilaian internal, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi publik melalui masukan yang disampaikan sebelumnya, maupun dalam uji publik.
“Hasil uji publik akan menjadi bahan pertimbangan Pansel untuk menentukan kandidat yang melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu wawancara.”
“Dari 69 kandidat, sekitar 28 orang akan dipilih untuk mengikuti tahap wawancara, tes psikologis, dan tes kesehatan,” tambahnya.
Sejauh ini, lanjut Bahrul, masukan yang diterima Pansel cukup beragam.
Sebagian besar berupa dukungan terhadap kandidat yang dinilai layak menjadi anggota KND. Namun, ada juga sejumlah catatan terkait rekam jejak masing-masing kandidat.
Masukan tersebut juga akan menjadi pertimbangan dan catatan bagi pansel, dalam menentukan kandidat yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.
Pada akhir proses seleksi, Pansel akan merekomendasikan 14 kandidat terbaik kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden akan menetapkan tujuh orang sebagai anggota KND.
“Terkait komposisi keanggotaan, berdasarkan Peraturan Presiden, terdapat empat anggota penyandang disabilitas yang merepresentasikan empat ragam disabilitas dan tiga anggota non-disabilitas,” sambungnya.
Meski begitu, Bahrul juga tak menampik adanya tantangan yang dihadapi selama proses seleksi berlangsung.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Pansel adalah belum ditemukannya kandidat penyandang disabilitas intelektual.
Namun, berdasarkan pertimbangan dan diskusi internal, Pansel menilai ragam disabilitas tersebut tetap harus memiliki representasi dalam komposisi anggota KND.
“Oleh karena itu, kami akan mencari kandidat yang sesuai, termasuk kandidat non-disabilitas yang memiliki anak atau saudara dengan disabilitas intelektual, maupun kandidat yang memiliki rekam jejak panjang dan intens dalam advokasi hak-hak penyandang disabilitas intelektual,” tuturnya.
Strategi ini dilakukan untuk mengakomodasi beragam kondisi disabilitas yang memiliki spektrum luas, sementara jumlah anggota KND dibatasi hanya tujuh orang.
“Tantangan bagi pansel adalah memastikan seluruh ragam disabilitas dapat terwakili dalam komposisi keanggotaan KND,” bebernya.
Rofa, anggota Pansel KND lainnya, mengatakan pelibatan masyarakat melalui masukan publik dan uji publik, dirancang sejak awal untuk memastikan partisipasi yang bermakna dalam proses seleksi.
“Partisipasi ini bukan formalitas, ini adalah sebuah partisipasi yang meaningful,” cetus Rofa.
Ia menjelaskan, penilaian dari Pansel dan masyarakat akan menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan kandidat yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, penilaian tersebut bukan satu-satunya faktor dalam proses seleksi.
Menurut Rofa, seleksi calon anggota KND terdiri atas sejumlah tahapan, mulai dari seleksi administrasi, tes objektif berbasis komputer, masukan publik, uji publik, tes kesehatan, tes psikologi, hingga wawancara.
Rofa juga menegaskan, masukan publik bukanlah ajang popularitas atau semacam KND Idol.
Pansel tidak hanya menghitung banyaknya dukungan yang diterima setiap kandidat, tetapi juga mencermati informasi mengenai rekam jejak dan integritas mereka.
“Yang justru kami ingin lihat adalah apakah ada masukan dari publik terkait dengan rekam jejak para peserta, terkait dengan integritas, dengan isu ketaatan terhadap hukum, dan sebagainya,” terangnya.
Untuk memastikan kualitas para kandidat, Pansel turut meminta informasi dari sejumlah lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Langkah tersebut dilakukan untuk membantu Pansel memastikan para kandidat memiliki rekam jejak yang bersih, sebelum menentukan siapa saja yang layak melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya.
KND adalah lembaga nonstruktural dan bersifat independen, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Dasar hukum pembentukan KND adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan diatur lebih lanjut lewat Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. (*)