BGN telah mengaktifkan hampir seribu dapur MBG di wilayah 3T. SPPG wilayah 3T butuh penyesuaian layanan berdasar kondisi lokal masing-masing daerah.
WILAYAH tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dinilai jadi sasaran paling tepat untuk mendapat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini disebut bisa jadi salah satu jalan mengatasi ketimpangan akses pemenuhan gizi.
Analisis Maha Data dan Gender Laboratorium Indonesia 2045 (LAB45), Aldi Pahala Rizky menilai wilayah 3T jadi daerah yang selama ini tertinggal pada akses layanan MBG. Padahal, wilayah ini paling membutuhkan intervensi gizi.
“Daerah 3T justru wilayah yang paling membutuhkan intervensi gizi, tapi selama ini masih tertinggal dalam cakupan MBG,” ujar Aldi kepada Swara Indonesia Raya, Selasa (27/10/2026).
Aldi mengatakan data pemerintah menunjukkan ketersediaan SPPG di daerah tertinggal baru mencapai 10,78 persen dari jumlah ideal yang dibutuhkan. Sementara itu, per pertengahan Oktober, Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut telah mengoperasikan 1.460 SPPG di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Aldi mengatakan, perluasan MBG ke daerah 3T harus mempertimbangkan karakteristik wilayah dan jumlah penerima manfaat. Menurutnya, pemerintah tidak bisa menerapkan model pelayanan yang sama di seluruh daerah. Alasannya, kondisi geografis, kepadatan penduduk, dan akses terhadap bahan pangan berbeda-beda.
Tidak semua wilayah membutuhkan dapur dengan kapasitas besar. Di daerah dengan penerima manfaat yang sedikit, dapur modular, dapur sekolah, atau dapur komunitas justru bisa lebih efisien.Analisis Maha Data dan Gender Laboratorium Indonesia 2045 (LAB45), Aldi Pahala Rizky.
Pemerintah perlu mempertimbangkan alternatif pembangunan dapur kecil atau modular, dapur sekolah, maupun dapur komunitas yang dikelola masyarakat. Penyesuaian model pelayanan juga perlu disertai perhitungan biaya yang sesuai dengan jumlah penerima dan tingkat kemahalan daerah.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat memperluas akses pemenuhan gizi tanpa memaksakan model operasional yang tidak sesuai dengan kondisi setempat. Aldi menilai pemanfaatan pangan lokal juga perlu menjadi bagian dari perencanaan MBG. Bahan pangan seperti ikan, sagu, umbi-umbian, dan kacang-kacangan dapat dimanfaatkan sesuai dengan potensi masing-masing daerah.
“Pangan lokal bukan sekadar pilihan bahan baku, tetapi juga dapat memperkuat ekonomi masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah,” kata Aldi.
Wilayah Prioritas
Kepala BGN Sudaryono menegaskan, pihaknya memprioritaskan aktivasi SPPG di wilayah 3T dan dengan tingkat stunting tinggi. Aktivasi dapur MBG di wilayah 3T ini untuk memperluas jangkauan Program MBG yang dilakukan secara bertahap. BGN sedang memetakan wilayah yang berada di luar ibu kota dan pusat pemerintahan yang belum tersentuh MBG.
“Kami prioritaskan di wilayah 3T, wilayah stunting tinggi. Sekolah-sekolah itu masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan MBG, tetapi khususnya yang berada di daerah-daerah yang jauh dari Ibu Kota. Ini kemudian akan kami sisir terus,” tutur Sudaryono dikutip Swara Indonesia Raya, Selasa.
BGN mulai mengaktivasi dapur di wilayah 3T sejak Sabtu (2/10/2026) dimulai dengan 480 SPPG di 16 provinsi dan 116 kabupaten dan kota di wilayah Indonesia timur. Sudaryono memastikan, dapur MBG yang diaktivasi merupakan SPPG yang sudah siap untuk beroperasi.
Total 980 SPPG yang diaktifkan di 16 provinsi di Pulau Sumatra, Bali, Kalimantan, hingga Papua. Setelah diaktivasi, ada tahapan pelatihan yang harus dilakukan SPPG di wilayah 3T. Setelahnya, akan ada tahapan-tahapan, termasuk tahapan pelatihan.
“Saat ini sudah ada sebanyak 1.460 SPPG wilayah 3T dan prevalensi stunting tinggi yang beroperasi melayani Program MBG dengan sasaran anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok masyarakat lainnya,” tegas Sudaryono.
Aktivasi SPPG di wilayah 3T membutuhkan penyesuaian layanan mengingat kondisi geografis yang menyulitkan petugas. Gubernur Kalimantan Utara Zainal A Paliwang mengaku mengoptimalkan fasilitas pelayanan skala lokal, kerja sama dengan kantin sekolah, serta pemanfaatan bahan pangan dari petani dan peternak setempat. Ini jadi salah satu solusi distribusi MBG di daerah pedalaman, perbatasan, dan kepulauan di wilayahnya.
Ia mengatakan, pola ini diharapkan dapat menjaga kualitas makanan bagi penerima manfaat, sekaligus membuka peluang keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai pasok program. “Jarak tempuh yang jauh membuat pengiriman makanan dari satu dapur ke sekolah berisiko mengurangi kualitas dan kesegaran makanan saat tiba di lokasi,” tuturnya dikutip dari ANTARA.
Selain penyesuaian distribusi, Gubernur Kaltara juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dalam pengelolaan SPPG. “Setiap unit maksimal melayani 3.000 penerima manfaat untuk menjaga kelancaran operasional dan mencegah penumpukan,” tegasnya.