Sistem Pengawasan Harus Pastikan Kapal Aman

MASYARAKAT Transportasi Indonesia (MTI) mendorong Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, menguatkan pengawasan berbasis risiko.

Termasuk, inspeksi yang lebih substantif terhadap kondisi kapal, pemeliharaan, stabilitas, kendaraan dan muatan, serta sistem tanggap darurat.

Hal itu terkait insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada 13 September 2026, dan terbakarnya KMP Batumandi di dekat Pelabuhan Merak, Banten, Selasa (20/10/2026).

"Pengawasan perlu mencakup seluruh rantai perjalanan, mulai dari gerbang pelabuhan, proses pemuatan, penerbitan persetujuan berlayar, hingga pengoperasian kapal," kata Ketua Forum Transportasi Laut MTI Hafida Fahmiasari kepada Swara Rakyat Indonesia, Selasa (27/10/2026).

Pemerintah, lanjut Ida, juga perlu mengevaluasi kebutuhan modernisasi armada, terutama kapal yang menua dan membutuhkan biaya pemeliharaan semakin besar.

Namun, Ida menyarankan program pembaruan armada harus dilakukan bertahap, agar tidak mengganggu konektivitas masyarakat kepulauan yang masih bergantung pada layanan kapal yang terbatas.

Peran Masyarakat

Masyarakat, lanjut Ida, juga memiliki peran dalam keselamatan pelayaran, meskipun tanggung jawab utama memastikan kelaikan kapal tetap berada pada operator dan otoritas yang berwenang.

Sebelum naik kapal, penumpang sebaiknya memastikan memiliki tiket resmi, dan identitasnya tercatat dengan benar dalam manifes.

Hal ini sangat penting untuk pendataan dan penyelamatan, apabila terjadi keadaan darurat.

Penumpang juga perlu memperhatikan keberadaan jaket keselamatan, jalur evakuasi, titik berkumpul, dan instruksi keselamatan dari awak kapal.

"Jika melihat kondisi yang jelas mengkhawatirkan, seperti asap atau bau terbakar, kabel terbuka, jalur evakuasi terhalang, atau muatan yang tampak tidak aman, penumpang sebaiknya segera melaporkannya kepada awak kapal atau petugas pelabuhan," papar Ida.

Bagi penumpang yang membawa kendaraan, penting untuk mendeklarasikan barang berbahaya sesuai ketentuan, dan mengikuti instruksi penempatan serta pengamanan kendaraan.

Namun, kata Ida, tanggung jawab pemeriksaan teknis tidak boleh dibebankan kepada masyarakat.

Karena, penumpang tidak memiliki kapasitas untuk menilai stabilitas kapal, kondisi mesin, atau keabsahan sertifikat secara teknis.

"Masyarakat perlu menjadi pengguna jasa yang lebih sadar keselamatan, tetapi keselamatan tidak boleh bergantung pada kemampuan penumpang menemukan risiko."

"Sistem pengawasan lah yang harus memastikan kapal aman sebelum masyarakat menaikinya," tegas Ida.

Docking pada 2026

Sebelum terbakar lalu karam, KMP Batumandi menjalani docking (perbaikan) pada Maret 2026.

Namun, perawatan yang dilakukan saat itu terbatas pada perbaikan ramp door alias pintu rampa kapal.

Setelah perawatan selesai, kapal kembali melayani lintasan penyeberangan.

Menurut General Manager (GM) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Merak Umar Imran Batubara, secara umum kondisi KMP Batumandi selama beroperasi dinilai layak dan baik.

“Pada Maret lalu kapal menjalani docking, tetapi perbaikannya saat itu sebatas ramp door. Setelah itu kapal kembali beroperasi,” ungkapnya, Minggu (25/10/2026).

Umar menegaskan, penilaian terhadap kondisi kapal sebelum kejadian, harus dibedakan dari hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap insiden yang terjadi.

Karena itu, proses investigasi oleh instansi terkait, penting untuk mengetahui secara pasti faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan.

Sejak hari pertama kecelakaan, sejumlah instansi telah melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait, antara lain KSOP, Polairud, serta Kantor Satuan Pelayanan (Ksatpel).

Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan kejadian dan pengumpulan informasi untuk mendukung proses penyelidikan.

ASDP, kata Umar, mengikuti proses yang berjalan dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan kapal pasca-kecelakaan.

"Fokus penanganan saat ini adalah menyiapkan proses pengapungan kapal, sebelum dilanjutkan dengan penarikan menuju lokasi docking yang ditetapkan melalui koordinasi bersama pihak berwenang," jelas Umar.

Setelah kapal berhasil diapungkan, ASDP akan berkoordinasi dengan instansi terkait, untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk proses penarikan kapal menuju galangan.

Ada dua opsi lokasi galangan yang dipertimbangkan, yakni galangan kapal di Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, serta galangan pembuatan kapal di Lampung. (*)