Perlu dipastikan apakah ada hubungan antara proses sertifikasi dan faktor penyebab kecelakaan yang ditemukan investigator.
WAKIL Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menyoroti sertifikasi kelaikan kapal yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), menyusul terbakarnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Batumandi di alur masuk Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Selasa (20/10/2026).
"Banyak kasus kecelakaan kapal dipicu aspek kelayakan teknis, mulai dari struktur kapal, permesinan, kelistrikan, hingga perlengkapan keselamatan (safety equipment) yang menjadi tanggung jawab BKI."
"Ini salah satu masalah struktural yang harus diselesaikan."
"Kapal berusia 39 tahun seperti Virgo Transport 8 misalnya, tetap bisa mengantongi sertifikat dan diizinkan berlayar jauh, membuktikan persoalannya bukan semata faktor cuaca, melainkan bagaimana negara menilai kelaikan sebuah kapal," tutur Huda, dikutip dari laman dpr.go.id, Rabu (21/10/2026).
Sertifikasi kelayakan kapal di sejumlah negara, ungkap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, diberikan kepada lembaga klasifikasi yang menjadi anggota dari International Association of Classification Societies (IACS).
Huda lantas mengusulkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merevisi Permenhub Nomor 61/2014 tentang Kewajiban Klasifikasi bagi Kapal Berbendera Indonesia pada Badan Klasifikasi.
Pada Permenhub tersebut, BKI ditempatkan sebagai pintu tunggal untuk pengklasifian kapal penumpang yang beroperasi di perairan Indonesia.
"Kami memahami sertifikasi kelaikan kapal hanya salah satu masalah dari banyak pemicu kecelakaan kapal di Indonesia."
"Tapi ini merupakan hulu masalah yang memang harus diperbaiki, di samping masalah lain, agar darurat pelayaran nasional tidak terus berlarut," ulas Huda.
Menanggapi pernyataan Huda, Ketua Forum Transportasi Laut Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Hafida Fahmiasari mengatakan, sertifikasi merupakan salah satu komponen penting dalam sistem keselamatan, namun bukan satu-satunya penentu.
"Perlu dibedakan antara sertifikat klasifikasi yang berkaitan dengan pemenuhan standar teknis kapal, dan sertifikat keselamatan atau statutoria yang berkaitan dengan persyaratan pemerintah."
"BKI menjalankan fungsi klasifikasi, sekaligus dapat melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria tertentu berdasarkan pendelegasian pemerintah," tutur Ida kepada Swara Rakyat Indonesia, Selasa (27/10/2026).
Sertifikasi, lanjut Ida, menjamin kapal telah dinilai memenuhi persyaratan yang berlaku dalam ruang lingkup pemeriksaannya.
Namun, Ida menerangkan, kondisi kapal dapat berubah selama beroperasi akibat penggunaan, pemeliharaan yang tidak memadai, modifikasi, maupun gangguan teknis.
Karena itu, menurut Ida, sertifikasi harus didukung oleh pemeliharaan berkala, pemeriksaan operasional, pengawasan operator, dan pengendalian risiko sebelum kapal berlayar.
"Jika DPR ingin mengevaluasi BKI, menurut saya perlu diperiksa kualitas survei, kompetensi surveyor, independensi pemeriksaan, pengawasan terhadap lembaga sertifikasi, dan tindak lanjut terhadap temuan ketidaksesuaian."
"Kita juga perlu memastikan apakah ada hubungan antara proses sertifikasi dan faktor penyebab kecelakaan yang ditemukan investigator, bukan langsung menganggap sertifikasi sebagai penyebabnya."
"Sertifikat adalah salah satu lapisan keselamatan, bukan jaminan kapal akan selalu aman sepanjang masa operasinya," urai Ida.
Sertifikasi harus didukung pemeliharaan berkala, pemeriksaan operasional, pengawasan operator, dan pengendalian risiko sebelum kapal berlayarHafida Fahmiasari, Ketua Forum Transportasi Laut Masyarakat Transportasi Indonesia
Kepada DPR, Ida menyarankan fungsi pengawasan tidak hanya berfokus pada evaluasi lembaga sertifikasi atau pembentukan aturan baru.
Menurutnya, DPR juga perlu meminta laporan berkala mengenai pelaksanaan rekomendasi KNKT, temuan inspeksi yang berulang, serta kebutuhan anggaran untuk pengawasan dan modernisasi keselamatan.
Jika ada regulasi yang terbukti tidak memadai, kata Ida, tentu perlu diperbaiki.
Namun, perubahan regulasi sebaiknya didasarkan pada kesenjangan yang ditemukan melalui evaluasi, bukan semata-mata sebagai respons terhadap kecelakaan terbaru.
"Kita perlu bergeser dari reactive safety menjadi preventive safety."
"Artinya, sumber daya dan perhatian pemerintah harus lebih banyak diarahkan untuk mencegah kecelakaan, bukan hanya merespons setelah kecelakaan terjadi," papar Ida. (*)