KRL bekas termasuk dalam kategori barang yang impornya diatur.
PT KERETA Api Indonesia (KAI) masih mengkaji rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang, terutama dari segi aturan.
Sambil mengkaji, KAI memprioritaskan penyelesaian sembilan rangkaian KRL baru produksi PT Industri Kereta Api (INKA), untuk memenuhi kebutuhan transportasi di wilayah Jabodetabek.
“Isu KRL non baru ini masih dikaji dari sisi legalnya, karena ada aturan yang harus kita pegang."
"Jadi, sampai saat ini masih dalam proses KAI Commuter,” ujar Vice President Corporate Communications KAI Anne Purba, Sabtu (24/10/2026).
Dari total 16 rangkaian KRL yang dipesan KAI dari INKA, tujuh rangkaian telah beroperasi, sedangkan sembilan rangkaian lainnya mulai dikirim ke Jakarta.
“Yang perlu disampaikan, saat ini kami fokus pada produksi INKA."
"Yang di INKA itu ada 16, tujuh sudah beroperasi."
"Saya tahu sudah ada beberapa kereta yang mulai dikirim ke Jakarta, dan kami fokus menyelesaikan sembilan ini untuk memenuhi kapasitas di Jabodetabek,” jelas Anne.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso berharap kebutuhan kereta bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri, tanpa harus mendatangkan kereta bekas dari luar negeri.
Saat ini kami fokus pada produksi INKAAnne Purba, Vice President Corporate Communications KAI
Menurutnya, impor kereta bekas tidak bisa dilakukan sembarangan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi.
Budi mengatakan, KRL bekas termasuk dalam kategori barang yang impornya diatur.
Sehingga, PT KAI harus memenuhi ketentuan tambahan, sebelum proses pengadaan dilakukan.
Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah rekomendasi atau persetujuan dari kementerian teknis.
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sebelumnya telah memanggil KAI, untuk menjelaskan aturan terkait rencana impor tersebut.
Pemerintah ingin memastikan perusahaan memahami seluruh persyaratan, sebelum pengadaan kereta bekas dilakukan.
Selain rekomendasi kementerian teknis, terdapat pula batasan mengenai usia kereta yang boleh diimpor.
Kereta bekas yang didatangkan dari luar negeri memiliki batas usia maksimal 20 tahun.
"Memang kalau bekas, kereta itu dibolehkan maksimal usianya 20 tahun," jelas Budi, Rabu (14/10/2026).
Fokus Sebagai Produsen
Menanggapi rencana PT KAI mengimpor 23 rangkaian KRL bekas dari Jepang, PT INKA memilih tetap fokus sebagai produsen sarana perkeretaapian.
INKA juga terus mengembangkan kemampuan produksi, untuk menopang kebutuhan industri kereta api nasional.
"Terkait impor KRL, penjelasan mengenai kebutuhan dan rencana pengadaan sarana merupakan ranah KAI."
"INKA berfokus pada pemenuhan pesanan serta peningkatan kualitas dan keandalan sarana yang diproduksi," tutur Senior Manager Corporate Communication and Representative Office INKA Nanang Agung Rohmandiyas, Sabtu (26/9/2026).
Penguatan industri tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah kereta yang diproduksi.
Kemampuan teknologi, tenaga kerja, hingga rantai pasok, juga menjadi bagian dari pembangunan industri perkeretaapian yang lebih mandiri.
Pengembangan kapasitas industri menjadi penting, karena kebutuhan sarana perkeretaapian terus berkembang.
Operator juga membutuhkan armada yang mampu menjaga kapasitas dan keandalan layanan dalam jangka panjang.
"Pengembangan INKA juga diarahkan untuk mendukung pemerintah dalam membangun ekosistem perkeretaapian nasional melalui penguasaan teknologi, peningkatan kompetensi SDM, serta penguatan industri pendukung dalam negeri," jelas Nanang.
Upaya tersebut mencakup kemampuan mengembangkan produk lebih mandiri.
Industri dalam negeri diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga memiliki kemampuan mengembangkan sarana perkeretaapian sesuai kebutuhan nasional.
Dengan kapasitas tersebut, INKA dapat mengambil peran dalam rantai industri perkeretaapian dari sisi desain hingga produksi.
Penguatan industri pendukung juga menjadi salah satu faktor yang menentukan seberapa besar nilai tambah dapat bertahan di dalam negeri.
"Kontribusi INKA diharapkan dapat memperkuat kemampuan Indonesia untuk merancang, memproduksi, dan mengembangkan sarana perkeretaapian secara mandiri dalam jangka panjang," harap Nanang. (*)