Pemerintah bertekad urusan haji harus bersih dan adil di berbagai aspek. Peninjauan atas kewenangan usulan pejabat jadi salah satu kunci pengurangan masa tunggu.
Di Malaysia, antrean berangkat haji sudah mencapai 140 tahun. Bahkan ada kelakar, kalau warga Malaysia mau berhaji, harus mati dua kali dulu, baru bisa pergi ke Tanah Suci.
Di Indonesia, antrean haji sempat hampir setengah abad lamanya. Namun belakangan, Kementerian Haji dan Umrah sukses melakukan penataan sehingga secara administratif, lama tunggu untuk menunaikan rukun Islam kelima itu sudah berkurang signifikan.
Lama menunggu keberangkatan haji pun berkuruang hingga di kisaran 20 tahun.
Dalam paparan khusus mengenai antrean haji selama lebih dari setengah jam di kanal Youtube Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Wakil Menteri Haji Dahnil Azhar Simanjuntak menjelaskan, amanat Presiden kepada Kemenhaj adalah urusan haji harus bersih.
Isu utama perhajian sebelum Kemenhaj hadir adalah lama tunggu karena formulasi porsi haji tidak sesuai undang-undang dan ada diskresi. Antrean terlama adalah di Bantaeng, Sulawesi Selatan, selama 49 tahun.
"Kami cari formulasinya dan diskresi kami ubah," ujarnya.
Formulasi lama, kuota haji per provinsi sama dengan populasi Muslim provinsi dibagi populasi Muslim nasional dikalikan kuota haji nasional yang diberikan oleh Saudi. Akhirnya, daerah yang banyak populasi Muslim dapat kuota paling banyak. Daerah yang paling banyak itu Jawa Barat.
Sementara persoalan diskresi, sumbernya adalah pejabat pengelola haji. Dahnil menyontohkan, wali kota atau gubernur minta tambahan kuota haji dengan macam-macam alasan, lalu diberi. Alasan-alasan tersebut bisa membuat kuota daerah bisa bertambah.
"Sudah rumusnya kacau, tidak adil, dirusak lagi dengan diskresi. Akhirnya numpuk, orang menunggu," kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu.
"Kuncinya ada di bersih-bersih dan transparan atau audit forensik tadi," kata Dahnil.
Ia juga menyatakan, Kemenhaj juga menghapuskan diskresi. Sebelum Kemenhaj berdiri, ada permainan, jual beli, dan pemalsuan kuota haji. Kemenhaj mewanti-wanti semua kantor wilayah dan jajaran ASN Kemenhaj jangan ada lagi hal seperti itu.
"Makanya kami bilang, bongkar mafia serta kartel haji dan umrah. Supaya hak-hak jemaah terpenuhi. Karena pelakunya bukan hanya pelaku usaha di dalam dan luar negeri, tapi juga ASN yang mengurusi haji," ungkap Dahnil.
Kemenhaj juga mendorong audit forensik keuangan haji. Sebab bila dari 597 ribu data invalid, misalnya 400 ribu data ternyata tidak ada orangnya, berarti ada uang pendaftaran Rp10 triliun yang harus dibicarakan.
Ia mengaku Presiden sudah memberikan arahan idealnya pengelolaan keuangan haji. Hal itu akan Kemenhaj bawa untuk dibicarakan Bersama DPR. "Itikad kami adalah memastikan haji yang bersih, adil, berkeadilan," kata dia.
Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengatakan, pihaknya terbuka terhadap pemeriksaan yang dilakukan lembaga berwenang. BPKH siap mendukung rencana audit forensik atas tata kelola keuangan haji serta menyediakan data, dokumen, dan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pemeriksaan merupakan bagian penting untuk memastikan keuangan haji dikelola secara transparan, akuntabel, hati-hati, dan sesuai prinsip syariah,” ujar Fadlul.
Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Keuangan dan Akuntansi Amri Yusuf mengatakan, audit forensik dapat memperkuat pemahaman atas integritas data, ketepatgunaan nilai manfaat, dan keberlanjutan Keuangan Haji. “Pemeriksaan perlu merekonsiliasi data Siskohat, nomor porsi, setoran awal, pelunasan, nilai manfaat pada virtual account, kuota, status keberangkatan, pembatalan, pengembalian dana, dan data jemaah berangkat,” kata Amri.