Pertarungan Pesta Demokrasi Desa Bergulir

DEMOKRASI di desa selalu punya cerita sendiri. Para calon kepala desa bukan orang jauh dari kehidupan warga. Mereka bisa jadi tetangga, kerabat, atau orang yang sering bertemu di jalan ataupun warung.

Karena itu, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) bukan sekadar urusan mencoblos dan menghitung suara. Lebih dari itu ada hubungan sosial, kepentingan, dan masa depan desa yang ikut dipertaruhkan.

Sepanjang 2026, pilkades digelar dalam beberapa gelombang. Sejumlah daerah telah merampungkan pemilihan, sedangkan daerah lainnya bersiap menggelar pemungutan suara pada Oktober hingga Desember.

Di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, pilkades sudah berlangsung di 154 desa pada September lalu. Sementara di Cianjur dihelat 8 November 2026 dan Subang pada 6 Desember 2026.

Di Jawa Timur, Blitar menggelar pilkades di 30 desa pada 23 November 2026. Sementara Pacitan dan Gresik menyusul Desember 2026 mendatang.

Menjelang akhir tahun, Jawa Tengah sebagai provinsi dengan gelaran Pilkades 2026 terbanyak akan berlangsung di sejumlah kabupaten. Purbalingga menjadwalkan pemilihan di 184 desa, Grobogan di 223 desa, sedangkan Semarang 140 desa.

Di balik penyelenggaraan Pilkades Serentak 2026, ada pekerjaan lain yang tidak kalah penting. Setiap daerah perlu menjaga netralitas aparatur, mencegah praktik botoh atau taruhan, mengawasi politik uang, hingga meredam konflik antarpendukung.

Praktik Botoh

Di Purbalingga, polisi telah menyampaikan kewaspadaan terhadap botoh menjelang Pilkades. Kapolres Purbalingga AKBP Hendry Susanto Sianipar mengingatkan kemungkinan adanya praktik botoh yang berkaitan dengan taruhan untuk menjagokan calon tertentu dalam pemilihan.

Menurut dia, praktik tersebut menjadi perhatian kepolisian dalam upaya mengantisipasi potensi gangguan selama pelaksanaan pilkades. "Selama itu memenuhi unsur dalam pembuktian, pasti akan kita tindak," katanya di Purbalingga, sebagaimana dilaporkan ANTARA.

Botoh dikenal sebagai orang yang memasang taruhan atas calon yang dijagokan. Bagi sebagian orang, ini mungkin dianggap sekadar perjudian.

Namun, ketika taruhan ikut menyertai perebutan jabatan publik, persoalannya bisa lebih luas. Ada uang yang dipertaruhkan, gengsi yang dipertahankan, dan kepentingan yang ikut bermain.

Pengamat politik Citra Institute Yusa Farchan mengatakan, praktik botoh di pilkades hanya akan memperlemah kualitas demokrasi lokal. Mereka mengikat dan menggerakkan pemilih dengan hal-hal yang sifatnya transaksional, bisa berbentuk uang, barang, dan lain sebagainya.

Dengan pola-pola transaksional jangka pendek, proses kompetisi politik pada akhirnya cenderung mengesampingkan aspek kompetensi dan kapasitas calon kepala desa. 

Dampaknya, meskipun punya legitimasi kuat, kades terpilih tidak optimal dalam menggerakkan sumber daya untuk kemajuan desa karena minimnya kompetensi.

“Praktik botoh juga berpotensi memicu konflik di akar rumput ketika terjadi taruhan besar-besaran antar botoh dengan kandidat berbeda,” katanya kepada Swara Indonesia Raya.

Dekan Fakultas FISIP Universitas Pamulang (Unpam) itu menambahkan, perlu ada regulasi khusus yang mengatur pilkades secara detail agar pelaksanaannya bisa berlangsung demokratis.

Tanpa pengawasan yang ketat, tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik akan sulit direalisasikan sesuai Undang-Undang Desa.

“Ke depan, Kepala Desa tidak boleh lagi dijadikan mesin pemenangan elektoral saat musim pemilu tiba. Jadi harus ada political will yang kuat dari elite-elite politik untuk menyusun regulasi yang tegas dan memadai,” kata Yusa.

Potensi Konflik

Hal senada juga diungkapkan Sosiolog Kriminalitas Soeprapto. Menurutnya, pilkades memiliki kerawanan tersendiri karena kontestasinya berlangsung dekat dengan kehidupan masyarakat. Para calon bisa jadi tetangga, kerabat, atau orang yang setiap hari berinteraksi dengan warga. 

Kedekatan itu membuat persaingan berpotensi merembet ke hubungan sosial. “Karena itu, potensi konflik perlu diantisipasi sejak awal dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah,” katanya kepada Swara Indonesia Raya.

Dia juga menyoroti adanya fenomena botoh di masyarakat. Botoh tidak hanya muncul dalam pilkades, tapi juga terjadi saat pileg, pilkada, hingga pilpres. Polanya serupa dengan praktik taruhan seperti sabung ayam, ketika seseorang mempertaruhkan uang pada sang jagoan.

“Praktik botoh pilkades cenderung secara sembunyi-sembunyi. Jika aparat tidak jeli, maka akan sulit terungkap, jadi perlu aktif turun ke masyarakat,” ungkap dosen purna Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Selain pengawasan, kesiapan para calon kepala desa juga menjadi hal penting. Sejak awal, setiap calon harus memahami bahwa pilkades merupakan sebuah kompetisi yang memiliki dua kemungkinan: menang atau kalah.

“Calon tidak boleh hanya mempersiapkan diri untuk meraih kemenangan, tetapi juga harus siap menerima kekalahan. Ini juga berlaku untuk pilkada, pileg, dan pilpres,” tutur Suprapto.

Kesiapan Kamtibmas

Pertarungan demokrasi di desa ini tantangannya bukan hanya melahirkan kepala desa terpilih, melainkan memastikan prosesnya menjaga kepercayaan warga. Sebab, pemilihan boleh berakhir dalam satu hari. Dampak kepemimpinan dan perpecahan sosial bisa tinggal jauh lebih lama.

Hal ini menjadi perhatian serius aparat kepolisian sebagai upaya pencegahan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi Adrimulan Chaniago mengatakan, Mabes Polri telah memberikan arahan kepada jajaran Polda dan Polres untuk mempersiapkan langkah pengamanan sesuai dengan karakteristik serta potensi kerawanan di masing-masing wilayah.

“Kesiapan personel dan perencanaan pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan sejak tahapan awal hingga seluruh rangkaian pilkades selesai,” ujar Erdi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (26/10/2026).

Setiap wilayah yang menggelar pilkades diharapkan menyiapkan operasi kepolisian sesuai kondisi keamanan setempat. Langkah ini mencakup deteksi dini, pencegahan konflik, pengawasan tahapan pemilihan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang memenuhi unsur pidana.

Menurut Erdi, pengerahan personel tidak hanya untuk menjaga keamanan di lokasi pemungutan suara, tetapi juga memastikan warga dapat menggunakan hak pilih tanpa intimidasi dan tekanan.

Masyarakat juga diminta tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi atau menyebarkan ujaran kebencian.

“Pilihan boleh berbeda, tetapi persaudaraan dan kehidupan bersama harus tetap dijaga,” jelas perwira tiga melati itu.