Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) membayangi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengawasan dan penegakan hukum perlu diperkuat.
KASUS dugaan perdagangan orang jaringan Sumba–Malaysia kini memasuki tahap penuntutan. Tersangkanya berinisial ERTN yang merupakan mantan kepala cabang PT Maharani Tri Utama Mandiri.
Penyidik Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menyerahkan ERTN beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Sumba Timur. Penyerahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Tinggi NTT pada 13 Oktober 2026.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan perdagangan orang terhadap seorang perempuan berinisial A.Y.T.I. alias Apri. Korban direkrut pada Juni 2016 di Desa Praimbana, Kecamatan Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur. Ia dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Malaysia.
Dalam penyidikan, polisi menduga proses perekrutan tersebut melibatkan lebih dari satu pihak. Salah satunya ERTN, yang ketika itu menjabat kepala cabang di perusahaan penempatan tenaga kerja di wilayah NTT.
Korban kemudian diberangkatkan melalui sejumlah wilayah sebelum masuk ke Malaysia. Selama bekerja, ia diduga tidak menerima seluruh upahnya.
Penyidik memperkirakan hak upah korban mencapai Rp135 juta. Namun, saat kembali ke Indonesia pada 2019, korban disebut hanya menerima Rp25 juta.
“Polda NTT berkomitmen untuk menangani setiap dugaan tindak pidana perdagangan orang secara profesional, berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra di Kupang, Selasa, (27/10/2026) seperti dilaporkan ANTARA.
Kasus ini memperlihatkan bahwa perdagangan orang dapat berlangsung melalui proses yang panjang dan melibatkan jaringan. Perekrutan, pengurusan dokumen, pemberangkatan, hingga penempatan pekerja menjadi mata rantai yang harus diawasi.
Di sisi lain, upaya pencegahan mulai diperkuat. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT membatalkan 34 permohonan paspor sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Pembatalan dilakukan karena pemohon terindikasi tidak menggunakan dokumen perjalanan sesuai peruntukannya.
Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi NTT Saroha Manullang menjelaskan, sebagian pemohon mengaku hendak bepergian untuk berwisata. Namun, petugas menemukan indikasi bahwa tujuan sebenarnya adalah bekerja di luar negeri.
Selain itu, Imigrasi juga menunda keberangkatan sejumlah calon penumpang yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Penundaan keberangkatan dilakukan di sejumlah pintu keluar Indonesia, termasuk pos lintas batas negara, bandara, dan pelabuhan.
“Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya TPPO,” ujarnya.
Kami cari tahu lebih jelas apa alasannya ke luar negeri. Ini untuk mengantisipasi jangan sampai tujuannya adalah menjadi pekerja migran di luar negeriKepala Kanwil Ditjen Imigrasi NTT Saroha Manullang
Bukan hanya itu, pencegahan juga diperluas hingga tingkat desa. Sepanjang 2026, Imigrasi NTT telah membentuk 24 desa binaan. Sekitar 19 petugas pembina desa dilibatkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
Program tersebut menyasar desa-desa yang banyak mengirimkan calon pekerja migran ke luar negeri. Edukasi mencakup prosedur keberangkatan, penyiapan dokumen resmi, pemilihan agen penempatan yang legal, serta peningkatan keterampilan calon pekerja.
Kakanwil Imigrasi NTT Saroha Manullang menerangkan, penanganan dan pencegah TPPO di NTT tidak bisa hanya dicegah serta diselesaikan di hilir saja, tetapi juga perlu hulu.
"Petugas pembina desa memberikan edukasi serta pemberian informasi kepada warga desa terkait bagaimana mencari tempat kerja yang baik," ujarnya di Kupang, Selasa.
Pencegahan memang harus dimulai sebelum warga terjebak dalam praktik perdagangan orang. Namun, upaya tersebut tidak boleh berhenti pada pemeriksaan paspor dan sosialisasi.
Pengawasan harus menyentuh proses perekrutan sejak awal. Pemerintah perlu memastikan setiap tawaran pekerjaan di luar negeri dapat diverifikasi. Legalitas perusahaan penempatan, identitas perekrut, kontrak kerja, hingga negara dan tempat tujuan harus diperiksa secara menyeluruh.
Hal ini juga menjadi perhatian Kantor Staf Presiden (KSP) saat Rapat Koordinasi Penguatan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Perbatasan Indonesia-Timor Leste yang berlangsung di Kantor Imigrasi Kupang.
“Kuncinya adalah koordinasi. Saat ini, koordinasi antarinstansi belum terjalin dengan baik. Masing-masing instansi memiliki program dan rencana, tetapi belum mengetahui dari mana harus memulainya,” kata Pelaksana Tugas Deputi I KSP Heru Kreshna Reza di Kupang, Selasa.
Dia menuturkan, pemerintah provinsi perlu mengambil peran utama dalam mengoordinasikan program dan sumber daya lintas instansi untuk mengedukasi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri.
Bukan tanpa alasan, NTT menjadi salah satu daerah yang menghadapi persoalan pekerja migran. Salah satu tantangannya ialah keterbatasan edukasi mengenai prosedur bekerja ke luar negeri yang aman dan sesuai ketentuan.
Salah satu upaya yang dapat dioptimalkan ialah program Desa Binaan milik Direktorat Jenderal Imigrasi. Program ini dinilai dapat menjadi sarana edukasi, terutama bagi masyarakat di wilayah kantong pekerja migran dan kelompok rentan secara ekonomi.
"Calon pekerja migran rentan terpengaruh karena minim edukasi," katanya.
Minimnya edukasi dan koordinasi antarlembaga membuat calon pekerja migran rentan terpengaruh bujukan dan iming-iming gaji besar dari pihak yang menawarkan pekerjaan di luar negeri.Pelaksana Tugas Deputi I KSP Heru Kreshna Reza
Karena itu, KSP mendorong pemerintah daerah bersama seluruh instansi terkait memperkuat koordinasi. Selain itu juga menyelaraskan program edukasi agar informasi mengenai prosedur kerja yang aman serta risiko perdagangan orang menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa.
Sumba dan wilayah lain di NTT tidak boleh terus menjadi ladang bagi praktik perdagangan manusia. Warga berhak mencari penghidupan yang lebih baik, termasuk di luar negeri. Namun, hak tersebut harus disertai jaminan keselamatan, kepastian hukum, dan perlindungan negara. Jangan sampai harapan untuk memperbaiki kehidupan justru berakhir dalam jerat eksploitasi.