Perjalanan Bupati nonaktif Pati Sudewo memperlihatkan bagaimana kekuasaan dapat diuji dari dua arah: tekanan warga dan proses hukum. Dari didemo warga, lolos pemakzulan DPRD, hingga ditangkap KPK. Kini vonis hakim telah dibacakan, Sudewo akan banding.
Delapan tahun enam bulan penjara. Vonis tersebut menutup satu babak panjang perjalanan Sudewo. Bupati nonaktif Pati itu dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi.
Sudewo menjadi terdakwa dua kasus korupsi. Pertama saat dirinya menjabat sebagai Bupati Pati (2025-2026), yakni terkait dengan dugaan pemerasan dalam seleksi perangkat desa di Kabupaten Pati.
Kasus kedua terkait dugaan suap dan gratifikasi proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, saat Sudewo menjabat sebagai DPR RI (2021-2022).
Putusan yang dibacakan Hakim Ketua Edwin Pudyono sesuai dengan tuntutan penuntut umum. Selain hukuman badan, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp300 juta yang jika tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama 100 hari.
Menurut majelis hakim, terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi.
Pada kasus pemerasan dalam seleksi perangkat desa, terdakwa terbukti menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri maupun tiga terdakwa yang lain.
Yakni Sumarjiono, Abdul Suyono, serta Sukarjan. Masing-masing merupakan Kepala Desa Karangrowo, Kepala Desa Sukorukun, dan Kepala Desa Arumanis.
Ketiganya diduga turut memeras sejumlah calon perangkat desa dengan barang bukti yang diamankan oleh KPK sebesar Rp2,4 miliar.
Sementara dalam perkara korupsi DJKA, majelis hakim menilai Sudewo terbukti menerima suap sebesar Rp1,3 miliar serta gratifikasi berupa uang dan barang dengan nilai total Rp2,1 miliar.
Tak hanya itu, majelis hakim turut menjatuhkan hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara sejumlah Rp3,5 miliar.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
"Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, sebagai anggota DPR dengan fungsi pengawasan serta sebagai kepala daerah," kata majelis hakim.
Ketukan palu hakim resmi mengakhiri riwayat kekuasaan Sudewo. Vonis penjara melayang, menyusul pidana denda dan uang pengganti menandai titik balik paling kelam dalam karier politik Sang Bupati Pati.
Dari ruang sidang, nasib politiknya kini berada jauh dari masa ketika ia memegang kendali pemerintahan.
Jauh sebelumnya, nama Sudewo sempat menjadi pusat kemarahan warga Pati. Berawal pada Mei 2025, ketika pemerintah daerah menyepakati kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Tarifnya sudah 14 tahun tidak disesuaikan. Warga marah. Sudewo menjawab dengan menyatakan tidak takut didemo. Kalimat itu terus diingat orang hingga memicu gelombang penolakan.
"Tarif PBB-P2 akan dikembalikan seperti semula, sama dengan tahun 2024," kata Bupati nonaktif Pati Sudewo, 8 Agustus 2025.
Meski kebijakan itu akhirnya dibatalkan, tapi sudah terlambat. Warga menggelar demo di Alun-Alun Pati. Sudewo menemui massa dan meminta maaf. Tuntutan sudah berubah. Warga tidak lagi bicara pajak, melainkan minta Sudewo mundur.
Tekanan politik sempat menguat. Upaya mendorong pemberhentiannya bergulir melalui lembaga legislatif daerah.
DPRD Kabupaten Pati menyetujui hak angket dan membentuk Pansus pada 13 Agustus 2025 untuk menyelidiki sejumlah kebijakan kontroversial Bupati Sudewo. Pemakzulan terasa dekat.
Namun, pada 31 Oktober 2025, paripurna memutuskan tidak melanjutkannya. Upaya pemakzulan kandas. Sudewo masih bertahan.
Dari tujuh fraksi, hanya PDIP yang setuju. Sementara enam fraksi lainnya memilih mengeluarkan rekomendasi agar Sudewo memperbaiki kinerjanya.
Beberapa bulan kemudian, perkara hukum datang dari arah berbeda. Pada 19 Januari 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pati.
Sudewo ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga kepala desa. Perkaranya pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
Lalu muncul perkara kedua. Suap dan gratifikasi proyek DJKA, saat Sudewo masih anggota DPR RI. Dua perkara itu kemudian bergulir ke meja hijau. Sudewo membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Saya diputus 8,5 tahun penjara, tentu tidak terimaBupati Nonaktif Pati Sudewo
Meski vonis telah dibacakan, upaya hukum terus dilakukan Sudewo. Bupati Nonaktif Pati itu menyatakan akan mengajukan upaya hukum banding atas vonis dirinya.
"Saya diputus 8,5 tahun penjara, tentu kita tidak terima," kata Sudewo saat menemui pendukungnya usai sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (21/10/2026).
Sudewo mengaku kecewa atas putusan hakim. Dia menilai majelis mengabaikan fakta persidangan.
“Fakta persidangan sama sekali tidak dipakai. Yang dipakai justru BAP (Berita Acara Pemeriksaan), yang dipakai tuntutan jaksa,” katanya.
Sudewo menyebut masih ada prosedur hukum yang bisa ditempuh atas putusan tersebut. “Ini benar-benar telah menodai keadilan,” ujarnya.
Dia paham para pendukungnya tidak terima. Namun, Sudewo meminta mereka tetap tertib dan menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Saya minta saudara-saudara pulang dengan tertib,” katanya.
Perjalanan Sudewo memperlihatkan bagaimana kekuasaan dapat diuji dari dua arah: tekanan warga dan proses hukum. Keduanya bukan perkara yang sama. Namun, keduanya menyisakan pertanyaan tentang kepemimpinan, kepercayaan publik, dan tanggung jawab pejabat terhadap jabatan yang diembannya.