Meskipun Partai Demokrat akan mendapatkan kekuasaan yang lebih besar untuk mengawasi kebijakan Presiden, namun Trump tetap bisa melakukan banyak hal tanpa perlu persetujuan Kongres AS.
KEMENANGAN Partai Demokrat dalam pemilu sela Amerika Serikat (AS) telah membuat partai oposisi itu mengendalikan DPR dan Senat Amerika Serikat. Sejumlah analis pesimis kemenangan ini bisa membuat peta politik AS berubah.
Dalam pemilu sela pada 3 November 2026 lalu, the Associated Press menulis 54 senator dari Partai Demokrat terpilih dan 44 senator dari Partai Republik. Total kursi senator yang diperebutkan adalah 100 kursi.
Sedangkan di level DPR, sebanyak 225 legislator Partai Demokrat terpilih dibandingkan 137 dari Partai Republik. Total ada 435 kursi diperebutkan di DPR AS.
Dengan kemenangan Partai Demokrat ini, Kongres yang akan bersidang pada awal Januari mendatang, bakal sangat berbeda dibandingkan dua tahun pertama masa jabatan kedua Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ketika itu, Partai Republik memegang kendali mayoritas di DPR dan Senat AS.
Meskipun Partai Demokrat akan mendapatkan kekuasaan yang lebih besar untuk mengawasi kebijakan Presiden, dan menghambat aturan hukum yang bertentangan dengan Partai Demokrat, namun Trump masih bisa melakukan banyak hal tanpa harus meminta persetujuan Kongres.
Presiden AS bisa mengeluarkan hak veto, namun ini bisa ditolak oleh suara dua-per-tiga mayoritas DPR dan Senat.
James Boys, ilmuwan dari Centre on US Politics, Universitas College London, mengatakan Kongres AS berharap bisa melakukan pemangkasan anggaran, meskipun tidak secara langsung. Sebab saat ini ada tentara AS yang sedang bertempur, dan situasi ini bisa sangat problematik. Bukan hanya itu, situasi ini juga dipandang menempatkan nyawa warga AS dalam risiko.
Boys menilai Resolusi Kekuatan Perang (War Powers Resolution) kemungkinan tidak akan berhasil dalam mengendalikan keinginan-keinginan Trump. Upaya-upaya sebelumnya untuk menggunakan undang-undang federal 1973, telah digagalkan atau dibuat tidak efektif.
Dalam aturan bernama War Powers Resolution dinyatakan seorang presiden bisa menangkal serangan militer dari negara lain dengan serangan militer serupa, tetapi kekuatan militer itu harus diakhiri dalam tempo 60 hari, kecuali jika Kongres menyatakan perang.
Bukan hanya itu, presiden juga bisa mengeluarkan sebuah veto, namun hal ini bisa ditangkal oleh suara dua-per-tiga mayoritas DPR dan Senat. Akan tetapi dalam kondisi sekarang ini, suara Partai Demokrat masih belum mencukupi jumlah tersebut.
Sementara itu, Scott Lucas, profesor bidang politik internasional dari Institut UCD Clinton, di Dublin, Irlandia, menilai meskipun Kongres AS memiliki keterbatasan karena tidak memiliki suara mayoritas dua pertiga, langkah yang bisa diambil adalah mengajukan legislasi.
Caranya, dengan bekerja sama dengan sejumlah anggota Partai Republik yang mungkin mulai menjauhkan diri dari Trump, terutama setelah para pemilih menunjukkan ketidakpuasan yang nyata terhadap Trump dalam pemilu sela ini.
Akan tetapi, Boys menilai fakta bahwa ini periode terakhir bagi Trump memimpin Negeri Paman Sam, kondisi ini bisa membuatnya bebas berbuat apapun tanpa takut ada konsekuensi dari dunia.
“Mengingat situasi politik dalam negeri yang melemah, kita bisa dengan mudah membayangkan Trump merecoki kebijakan-kebijakan di Timur Tengah karena dia ingin membangun sebuah warisan presiden yang tak terbantahkan,” ujar Boys, dikutip dari aljazeera.com, Kamis, 5 November 2026.
Trump bisa bebas berbuat apapun tanpa takut ada konsekuensi dari dunia.
Partai Demokrat Belum Berkuasa
Sementara itu, Suzie Sudarman, Dosen senior Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, menilai November-Desember masih menjadi masa paling krusial bagi AS mengingat Trump adalah orang yang tidak bisa diprediksi, termasuk kebijakannya soal perang.
“Jadi selama Partai Demokrat belum berkuasa, ya pasrah saja. Semoga tidak terjadi perang dunia. Sebab Donald Trump ini kalah, kalau dia menang - dia akan sombong. Kita tidak bisa menebak dia mau ngapain. Presiden paling gila,” ujar Suzie, kepada Swara Indonesia Raya, Kamis, 5 November 2026, di Jakarta.
Lebih lanjut, Suzie menilai Partai Demokrat adalah partai penyeimbang yang fokus kepada kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan. Itu yang akan diprioritaskan partai tersebut.
Orientasi pemerintah AS pada era Joe Biden, menyadari bahwa globalisasi dan perdagangan bebas tidak memperhitungkan kelas menengah. Kelas menengah tidak mendapat keuntungan dari proses globalisasi, sebaliknya mereka malah disandera oleh kapitalis.
“Kapitalis telah mencuri momen globalisasi, tanpa melihat rakyat AS semakin lama semakin kesulitan. Permasalahan yang dialami masyarakat AS sulitnya mendapat perumahan yang terjangkau, pengangguran, dan gelandangan semakin banyak. Itu akibat dari globalisasi yang tidak diregulasi, yang tidak menciptakan keadilan,” ujar Suzie.
Trump adalah orang yang tidak bisa diprediksi, termasuk kebijakannya soal perang.Suzie Sudarman, Dosen senior Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia
Respon Dunia
Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu sela memancing reaksi dunia. Juru bicara Kepresidenan Rusia, Dmitry Peskov, Moskow berharap Presiden Trump ke depannya, mau mengakhiri perang Ukraina, meskipun Partai Republik kalah dalam pemilu sela ini.
"Presiden Trump (bagaimanapun) masih berkuasa dan kami berharap dia akan melanjutkan upaya perdamaian. Sudah ada sejumlah kemajuan dan akan ada pembicaraan trilateral segera,” ujar Peskov seperti dikutip dari RT.com, Kamis, 5 November 2026.
Di Spanyol, Presiden Pedro Sanchez gembira atas kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu sela. Dalam unggahan di media sosial X pada Rabu, 4 November 2026, Sanchez menulis masyarakat AS telah memberikan suara untuk melawan kebijakan yang memiskinkan, menentang kebencian, menolak hak-hak istimewa kalangan orang kaya AS dan menolak kebijakan yang tidak mendukung perubahan iklim.