KPK: Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SWARA INDONESIA RAYA/M HAFID
Hukum

KPK Kembali Periksa Sestama BNPB soal Korupsi Dana Darurat

Dari Belasan Orang yang Ditangkap, Lima Orang Ditetapkan sebagai Tersangka

Muhammad Hafid

KPK mendalami kewenangan Rustian dalam penggunaan anggaran terkait dengan penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian dan satu saksi lainnya dalam kasus korupsi dana siap pakai kebencanaan, di Gedung Merah Putih, Jakarta.

Rustian sejauh ini sudah dua kali diperiksa setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) lembaga ini pada 13 Oktober 2026 lalu. Pemeriksaan pertama sudah dilakukan pada 27 Oktober 2026.

"Saksi RUS (Rustian), yang merupakan Sekretaris Utama BNPB, hadir untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Selain Rustian, KPK juga memeriksa saksi lainnya, yakni Donny Immanuel Haratua Situmeang yang merupakan Analis Kebencanaan BNPB. Budi belum menjelaskan tentang apa saja yang didalami oleh penyidik terhadap keduanya.

Pada pemeriksaan sebelumnya, Rustian diperiksa selama tujuh jam. Ia dicecar soal status kepegawaian dua tersangka dalam perkara ini, yaitu adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Sunaryanto, Bima Setiawan serta Richard Erlangga selaku tenaga ahli.

KPK juga mendalami kewenangan Rustian dalam penggunaan anggaran terkait dengan penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Kemudian juga penyidik mendalami soal pengadaan barang dan jasanya seperti apa, dari proses perencanaannya, proses pelaksanaan, penunjukan langsung sampai dengan proses pembayaran kepada vendor yang bersumber dari dana siap pakai atau DSP di BNPB," kata Budi kala itu.

Budi mengungkapkan bahwa lembaganya turut menyita dokumen terkait pengadaan barang dan jasa saat pemeriksaan itu. Dokumen tersebut disita dari dua tas dan satu kantong plastik besar yang dibawa Rustian.

"Terkait dengan isi tas, itu adalah beberapa dokumen yang berkaitan dengan proyek-proyek yang dikerjakan oleh para vendor. Jadi memang tadi penyidik juga melakukan penyitaan atas dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa," terangnya.

Kasus ini berawal dari OTT yang dilakukan KPK di lingkungan BNPB. Setidaknya ada 15 orang yang terjaring dalam operasi senyap itu, salah satunya Rustian. Namun ia tidak ditetapkan sebagai tersangka dan dipulangkan.

Dari belasan orang yang ditangkap, lima orang ditetapkan sebagai tersangka. Kelimanya adalah Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Gabriel Purwaka Sigit, Bima Setiawan, Richard Erlangga, serta pihak swasta bernama Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika.

KPK menyatakan, total pengadaan di lingkungan BNPB dalam kurun tiga tahun mulai 2024-2026 mencapai Rp148 milir. Pengadaan itu melalui penyedia barang dan jasa atau vendor yang berafiliasi dengan Bima Setiawan.

Pengadaan itu bersumber dari dana siap pakai (DSP) atau dana darurat penanganan sejumlah bencana besar di tanah air, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua dan Kalimantan, banjir di Sumatra dan Aceh, hingga gempa Nusa Tenggara Timur (NTT).

Aset Dana Pensiun Sepak Bola Italia Capai Rp4,16 Triliun

247 Rumah di Bengkulu Tengah Terdampak Banjir

Trump, Putin, dan Xi Jinping Berhasil Gelar Dialog di Sela KTT APEC

Ini Capaian Kemenbud di Bidang Film dan Musik per 2025-2026

Sepak Bola Jalanan Jadi "Senjata" Lawan Tawuran