GELAR PERKARA: Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengaku gelar perkara dugaan makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan Kamis (19/11/2026). DOKUMENTASI KEMENKO KUMHAM IMIPAS
Hukum

Gelar Perkara Dugaan Makar Digelar Hari Ini

Yusril Sebut Penyadapan Presiden Bisa Masuk Kategori Makar

Ali Mansur, Agus Raharjo

Salah satu petunjuk yang ditemukan penyidik mengarah pada dugaan upaya membuat Presiden tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya.

MENKO Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengaku gelar perkara dugaan makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan Kamis (19/11/2026) hari ini. Ia mengatakan, gelar perkara dilakukan untuk mendalami keterkaitan penyadapan dengan dugaan rencana makar.

"Insya Allah besok (hari ini) Insya Allah. Saya belum tahu apakah akan dilakukan tertutup ataupun terbuka," ujar Yusril dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (19/11/2026).

Yusril memperkirakan gelar perkara tidak digelar di Bareskrim Polri. Gelar perkara kemungkinan dilakukan di Kejaksaan Agung (Kejagung) karena besarnya perkara yang ditangani penyidik. Proses tersebut juga akan melibatkan sejumlah ahli dan pengacara agar penanganan kasus dapat dikaji secara terbuka dan menyeluruh.

Gelar perkara tersebut, kata Yusril, bertujuan mendalami hubungan antara para pihak yang terlibat serta keterkaitan kedua dugaan tindak pidana tersebut. Melalui forum itu, penyidik, ahli, dan penasihat hukum diharapkan dapat menyampaikan pandangan masing-masing guna memastikan proses penanganan perkara berjalan secara transparan dan terbuka.

Motif Makar

Yusril menyebut rekaman percakapan dari ponsel tersangka dan komputer mulai mengungkap motif dugaan penyadapan. Menurutnya, penyadapan terhadap Presiden dapat dikategorikan sebagai makar jika bermotif politik dan bertujuan menghalangi kepala negara menjalankan tugasnya.

"Apalagi yang disadap ini adalah presiden, maka menurut pendapat saya dan juga pendapat banyak para ahli pidana maupun ahli hukum tata negara bahwa penyadapan terhadap presiden itu memang tergolong sebagai satu tindak pidana makar," ujar Yusril.

Lebih lanjut, Yusril menyebut, salah satu petunjuk yang ditemukan mengarah pada dugaan upaya membuat Presiden tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Namun, hingga kini penyidik belum menemukan bukti yang menghubungkan perkara tersebut dengan rencana pembunuhan terhadap Prabowo.

"Memang ditemukan petunjuk ke arah betul-betul ada satu perbuatan makar dengan satu tujuan tertentu, paling tidak tujuannya itu membuat presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya," tegas Yusril.

Selanjutnya, Yusril menegaskan pengungkapan dugaan tindak pidana makar harus dilakukan secara menyeluruh, tuntas, dan berdasarkan fakta hukum. Dia meminta seluruh fakta perkara dibuka secara transparan tanpa ada hal yang ditutup-tutupi kepada publik.

Apalagi yang disadap ini adalah presiden, maka menurut pendapat saya dan juga pendapat banyak para ahli pidana maupun ahli hukum tata negara bahwa penyadapan terhadap presiden itu memang tergolong sebagai satu tindak pidana makar
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra
PENGGELEDAHAN: Bareskrim Polri menggeledah rumah Irjen Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Libatkan Ahli

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan gelar perkara dilakukan setelah penyidik melakukan penggeledahan sejumlah lokasi yang diduga menjadi posko kegiatan terkait makar. Penyidik juga akan meminta pandangan sejumlah ahli untuk mengkaji konstruksi dugaan tindak pidana tersebut sebelum mengumumkan hasilnya kepada publik.

"Kami akan mengkaji konstruksi perkara berdasarkan pandangan para ahli melalui diskusi sebelum menyampaikan hasilnya kepada publik," ujar Susatyo.

Dugaan makar ini berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal yang menyeret mantan kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya. Mereka adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Dalam perkara penyadapan, keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik menjerat mereka dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 ayat 1 dan 2 KUHP serta Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dari empat tersangka, tiga orang ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri. Mereka adalah Listyo, Ahrie, dan Eko. Sedangkan Slamet belum ditahan. Bareskrim telah menaikkan kasus dugaan makar ke tahap penyidikan, sementara Ahrie dan Eko dijatuhi sanksi PTDH yang kini mereka ajukan banding.

RI-Cina Sepakati Proyek Strategis Rp1.300 Triliun

Lukisan Van Gogh Pecahkan Rekor Penjualan Rp3,47 Triliun

Perlu Ikhtiar Maksimal Setelah Impor KRL Bekas Batal

Kenalkan Kozo Tashima, Calon Presiden FIFA Asal Jepang

Tok! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang